MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Yasir Machmud, S.E., M.Si., memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sulsel pada Rabu (3/6/2026). Langkah ini diambil Yasir untuk merespons secara serius berbagai aduan masyarakat terkait dugaan maraknya penjualan pupuk bersubsidi maupun non-subsidi yang menyimpang dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sebagai penanggung jawab forum, Yasir Machmud menegaskan bahwa persoalan pupuk bukan sekadar urusan perdagangan biasa, melainkan isu strategis yang menyangkut nyawa sektor pertanian dan masa depan kesejahteraan petani Sulawesi Selatan.
Dalam pernyataannya yang tegas di hadapan para pemangku kepentingan, Yasir menekankan bahwa ketersediaan pupuk dengan harga wajar merupakan kebutuhan utama sekaligus hak mutlak para petani.
“Ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau adalah kebutuhan utama petani. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan dalam distribusi maupun penjualan harus menjadi perhatian serius kita semua,” tegas Yasir Machmud saat memimpin rapat.
Politisi ini menegaskan kembali tanggung jawab konstitusional DPRD Sulsel untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Baginya, petani adalah ujung tombak ketahanan pangan daerah yang wajib dilindungi kepentingannya.
“Petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan daerah harus mendapatkan akses yang mudah terhadap pupuk sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak boleh ada permainan harga yang memberatkan mereka,” tambahnya mantap.
Di bawah pimpinannya, rapat yang menghadirkan Pemprov Sulsel, Dinas Pertanian, Dinas Perindag, serta PT Pupuk Indonesia ini memfokuskan pembahasan pada evaluasi sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat. Yasir Machmud mendesak adanya transparansi penuh agar penyaluran pupuk benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Yasir juga mengingatkan dampak berbahaya jika praktik jual beli di atas HET dibiarkan berlarut-larut. Hal itu dinilai akan membebani biaya produksi petani, menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya mengguncang stabilitas pangan daerah.
“Harga pupuk di atas HET akan membebani biaya produksi. Jika tidak ditangani segera, ini menurunkan produktivitas dan mengganggu stabilitas pangan kita. Ini yang tidak boleh kita biarkan terjadi,” tandas Yasir.
Menutup rapat, Yasir Machmud menegaskan komitmen pribadinya dan lembaganya untuk terus mengawal isu ini hingga ke lapangan. Ia meminta sinergi yang lebih kuat antarinstansi dan mendorong hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Saya harap sinergi pemerintah daerah, instansi teknis, distributor, dan penyedia pupuk makin diperkuat demi sistem yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Hasil rapat ini harus segera ditindaklanjuti secara nyata agar kendala petani cepat teratasi,” pungkas Yasir Machmud.
Melalui kepemimpinannya dalam RDP ini, Yasir Machmud membuktikan bahwa DPRD Sulsel hadir dan bekerja nyata demi memastikan distribusi pupuk yang optimal, produktivitas pertanian meningkat, serta kesejahteraan petani Sulawesi Selatan terus terangkat.
