Oleh : Anwar Abu Gaza
Sulawesi Selatan memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh yang memainkan peran penting dalam panggung politik nasional. Daerah ini tidak hanya dikenal sebagai salah satu kekuatan politik di kawasan timur Indonesia, tetapi juga memiliki tradisi kepemimpinan yang mampu menembus batas geografis dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa.
Jusuf Kalla adalah salah satu contoh paling nyata. Dua kali menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, ia membuktikan bahwa putra Sulawesi Selatan memiliki kapasitas untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan tertinggi negara.
Namun, sejarah tidak seharusnya berhenti pada romantisme masa lalu. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa figur berikutnya yang dapat dipersiapkan Sulawesi Selatan untuk mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan nasional?
Dalam konteks itulah nama Tamsil Linrung patut diperhitungkan.
Membicarakan Tamsil sebagai salah satu figur potensial dalam regenerasi kepemimpinan nasional bukanlah semata-mata persoalan kebanggaan kedaerahan. Ada sejumlah modal politik, pengalaman kelembagaan, dan rekam jejak organisasi yang membuatnya layak menjadi bagian dari diskursus tersebut.
Pengalaman Parlementer dan Pemahaman terhadap Negara
Tamsil Linrung bukan figur yang baru muncul dalam dinamika politik nasional. Ia telah melewati perjalanan panjang sebagai anggota DPR RI selama tiga periode, yakni 2004–2019. Dalam perjalanan parlementernya, ia pernah menduduki posisi Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal dirumuskan, bagaimana anggaran negara dialokasikan, serta bagaimana kepentingan pembangunan dipertarungkan dalam proses politik.
Kini, Tamsil mengemban amanah sebagai Wakil Ketua III DPD RI periode 2024–2029. Posisi ini memperluas pengalaman kelembagaannya, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.
Dalam konteks kepemimpinan nasional, pengalaman memahami mekanisme parlemen, kebijakan anggaran, dan persoalan hubungan pusat-daerah merupakan bekal yang relevan.
Sebab, seorang presiden tidak cukup hanya memiliki kemampuan memenangkan kontestasi politik. Ia juga harus memahami bagaimana negara bekerja.
Jaringan Politik dan Pengalaman Organisasi Nasional
Kekuatan seorang calon pemimpin nasional tidak hanya ditentukan oleh popularitas, tetapi juga kemampuannya membangun komunikasi dan kepercayaan lintas kelompok.
Tamsil memiliki perjalanan organisasi yang cukup panjang. Pengalamannya di Himpunan Mahasiswa Islam, termasuk sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO periode 1988–1990, serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi nasional menunjukkan bahwa kiprahnya telah melampaui batas politik lokal.
Pengalaman tersebut membentuk modal sosial yang dapat menjadi fondasi untuk membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Dalam politik nasional yang semakin kompleks, kemampuan membangun jembatan antarkelompok merupakan salah satu prasyarat penting bagi kepemimpinan.
Namun, modal jaringan tersebut tetap harus diterjemahkan menjadi dukungan politik yang nyata, penerimaan masyarakat yang lebih luas, dan kemampuan membangun konsensus nasional.
Mulai Terbaca dalam Pemetaan Opini Publik
Perkembangan menarik muncul melalui survei Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan (PODIUM) LPPM Universitas Hasanuddin yang dipublikasikan pada Oktober 2026.
Dalam kategori figur yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan masyarakat Kawasan Timur Indonesia, Tamsil Linrung tercatat memperoleh 1,8 persen.
Sementara itu, dalam simulasi pilihan tokoh untuk Pemilihan Presiden, namanya memperoleh 1,0 persen.
Kedua angka tersebut berasal dari pertanyaan survei yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai satu indikator yang sama. Angka tersebut juga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Tamsil memiliki elektabilitas yang kuat.
Namun, terdapat satu hal yang menarik: namanya telah masuk dalam pemetaan sejumlah figur yang diuji dalam diskursus kepemimpinan Indonesia Timur.
Dalam politik, keterbacaan seorang figur di ruang publik merupakan salah satu tahap awal untuk membangun pengenalan dan kepercayaan masyarakat.
Tantangannya adalah bagaimana mengubah keterbacaan tersebut menjadi popularitas yang lebih luas, sekaligus membuktikan kapasitas melalui gagasan dan kerja nyata.
Membawa Agenda Indonesia Timur ke Pusat Kekuasaan
Salah satu persoalan mendasar pembangunan Indonesia adalah ketimpangan antara pusat dan daerah. Ketimpangan infrastruktur, distribusi investasi, pengelolaan sumber daya alam, hingga akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Indonesia Timur membutuhkan representasi yang tidak hanya hadir dalam seremoni politik, tetapi juga mampu memperjuangkan perubahan kebijakan.
Di sinilah Tamsil memiliki ruang untuk menawarkan agenda politik yang lebih substantif.
Penguatan otonomi daerah, pemerataan pembangunan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, dan keadilan fiskal harus menjadi bagian dari gagasan kepemimpinannya.
Pasal 33 UUD 1945, misalnya, memberikan landasan konstitusional bahwa pengelolaan perekonomian nasional harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Gagasan tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret, bukan berhenti sebagai slogan politik.
Apabila ingin tampil sebagai figur nasional, Tamsil perlu menunjukkan bahwa persoalan Indonesia Timur bukan sekadar agenda daerah, melainkan bagian dari persoalan keadilan pembangunan nasional.
Peluang Regenerasi Kepemimpinan dari Indonesia Timur
Selama beberapa dekade, pusat gravitasi politik nasional masih sangat kuat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa kepemimpinan nasional harus didasarkan pada asal geografis seseorang. Namun, representasi geografis tetap penting dalam membangun perspektif kebangsaan yang lebih inklusif.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu memahami keragaman persoalan antardaerah.
Sulawesi Selatan memiliki modal sejarah, sumber daya manusia, tradisi intelektual, dan pengalaman politik untuk ikut melahirkan figur-figur pemimpin nasional.
Tamsil Linrung merupakan salah satu nama yang dapat masuk dalam pembicaraan tersebut.
Tentu, peluang itu tidak datang secara otomatis. Ia harus menjawab sejumlah tantangan besar: memperluas pengenalan publik secara nasional, membangun dukungan politik lintas kekuatan, memperkuat penerimaan masyarakat di luar basis sosialnya, serta menawarkan agenda pemerintahan yang terukur.
Lebih jauh, ia perlu membuktikan bahwa pengalaman panjang dalam organisasi dan parlemen dapat diterjemahkan menjadi kapasitas memimpin pemerintahan yang kompleks.
Dari Kebanggaan Daerah Menuju Gagasan Kebangsaan
Mendorong lahirnya pemimpin nasional dari Sulawesi Selatan seharusnya tidak dipahami sebagai ambisi kedaerahan. Ini merupakan bagian dari upaya memperluas ruang regenerasi kepemimpinan bangsa.
Tamsil Linrung memiliki sejumlah modal untuk diperhitungkan: pengalaman tiga periode di DPR RI, pengalaman di Badan Anggaran, kepemimpinan di DPD RI, serta jaringan organisasi yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Akan tetapi, modal tersebut harus terus diuji melalui kontribusi, konsistensi, dan keberanian menawarkan gagasan bagi masa depan Indonesia.
Sulawesi Selatan tidak boleh hanya menjadi daerah yang diperhitungkan ketika suara rakyat dibutuhkan dalam kontestasi politik nasional. Daerah ini juga harus memiliki keberanian untuk mempersiapkan dan mendorong putra-putri terbaiknya mengambil bagian dalam kepemimpinan bangsa.
Jusuf Kalla telah menunjukkan bahwa putra Sulawesi Selatan mampu berdiri di panggung kepemimpinan nasional. Kini, generasi berikutnya memiliki kesempatan untuk melanjutkan tradisi tersebut dengan tantangan dan konteks zaman yang berbeda.
Tamsil Linrung mungkin belum menjadi nama dengan popularitas terbesar dalam bursa kepemimpinan nasional. Namun, pengalaman, kapasitas kelembagaan, dan rekam jejak politiknya memberikan alasan untuk memasukkannya dalam percakapan mengenai masa depan kepemimpinan Indonesia.
Sebab, sebuah daerah tidak cukup hanya memiliki kebanggaan terhadap sejarah pemimpinnya. Daerah juga harus berani mempersiapkan masa depan kepemimpinannya.
