Oleh: Ismawan Amir, M.Sc.
Türkiye–Indonesia Scholars Network
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, tampak begitu antusias saat menghadiri pembukaan Kongres IV Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia duduk bersama jajaran pengurus ISKINDO dalam suasana akrab. Wajahnya cerah. Matanya berbinar. Sesekali ia tersenyum.
Saya memperhatikan bagaimana Pak Menteri dengan penuh semangat memaparkan berbagai program prioritas dan capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Antusiasme itu juga terlihat dari unggahannya di akun media sosial official sebagai menteri.
Ia mengaku senang dapat menghadiri Kongres IV ISKINDO untuk berdiskusi dan bertukar gagasan mengenai masa depan kelautan dan perikanan Indonesia.
Melalui lima arah kebijakan Ekonomi Biru dan enam program prioritas KKP 2025–2029, pemerintah mendorong laut menjadi sumber pangan, penggerak ekonomi, dan pencipta lapangan kerja. Program tersebut antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, pengembangan budidaya, modernisasi kapal perikanan, hingga swasembada garam.
Menariknya, Pak Menteri secara khusus menyebut pentingnya melibatkan perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah (NGO), dan secaras khusus menyebut ISKINDO guna mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.
Boleh jadi Pak Menteri merasa nyaman berada di tengah orang-orang yang memahami dunia kelautan. Para akademisi, profesional, aktivis NGO, birokrat, hingga pelaku usaha yang memiliki perhatian terhadap masa depan laut Indonesia.
Ada pesan menarik dari suasana tersebut. Kepemimpinan yang inklusif tidak selalu ditunjukkan melalui formalitas, tetapi juga melalui kesediaan untuk duduk bersama, membangun kedekatan, dan membuka ruang dialog dengan Iskindo.
Apalagi, terdapat sekitar 36 ribu sarjana kelautan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah yang tidak kecil apabila potensinya mampu dihimpun dan digerakkan bersama.
Pemerintah memiliki program, anggaran, dan kewenangan. Sementara para sarjana kelautan memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, dan jaringan hingga ke daerah. Keduanya sesungguhnya dapat saling melengkapi.
Momen menarik lainnya terjadi ketika Ketua Umum ISKINDO, Riza Damanik, Ph.D., memperkenalkan para kandidat yang akan berkompetisi dalam pemilihan ketua umum.
Saat memperkenalkan Darwis Ismail, Riza menyebutnya sebagai pengusaha. Masih satu frekuensi dengan Pak Menteri, ujarnya sambil tersenyum.
Pernyataan itu singkat, menarik, sekaligus mengandung pesan tersirat.
Riza tentu memahami latar belakang Darwis Ismail yang lama berkecimpung di dunia usaha. Sementara Menteri Trenggono juga dikenal memiliki pengalaman sebagai pengusaha yang sukses.
Namun, menurut saya, kesamaan frekuensi seharusnya tidak berhenti pada latar belakang profesi. Lebih penting adalah kesamaan pandangan dalam membangun sektor kelautan dan kemampuan menerjemahkannya menjadi kerja sama nyata.
Malam harinya, Darwis Ismail terpilih sebagai Ketua Umum ISKINDO periode 2026–2031, menggantikan Riza Damanik.
Ia meraih suara terbanyak, mengungguli Hendra Yusran Siry yang juga dijagokan dalam munas itu.
Kemenangan Darwis tentu tidak datang begitu saja. Mengonsolidasikan dukungan dari berbagai daerah membutuhkan komunikasi, kepercayaan, dan kemampuan mempertemukan beragam kepentingan.
Sejak awal, Darwis mengajak seluruh perwakilan DPW untuk bersama-sama membesarkan ISKINDO.
Memenangkan pemilihan dan membesarkan organisasi merupakan dua pekerjaan berbeda.
Yang pertama membutuhkan dukungan suara. Yang kedua membutuhkan kepercayaan dan kerja bersama.
Tiga Tantangan
Pertama, bagaimana memperjuangkan penguatan kembali kelembagaan kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota agar pelayanan kepada masyarakat pesisir lebih dekat sekaligus membuka ruang pengabdian bagi sarjana kelautan.
Kedua, bagaimana mendorong pembentukan BUMN yang berfokus pada budidaya komoditas laut bernilai ekonomi tinggi sehingga mampu membuka lapangan kerja, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ketiga, bagaimana mewujudkan Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia (PAKI) untuk memperkuat kompetensi, sertifikasi, dan pengakuan profesional sarjana kelautan.
Ketiganya bukan pekerjaan sederhana. Diperlukan kajian, dukungan kebijakan, kemitraan, serta kemampuan membangun kekuatan organisasi.
Kekuatan terbesar ISKINDO sesungguhnya terletak pada potensi para sarjana kelautan yang tersebar di perguruan tinggi, pemerintahan, dunia usaha, lembaga penelitian, dan berbagai sektor lainnya.
Potensi sebesar itu belum tentu menjadi kekuatan apabila terus berjalan sendiri-sendiri.
ISKINDO perlu bergerak lebih jauh. Tidak cukup hanya menjadi tempat berhimpun para sarjana kelautan, tetapi harus mampu membangun kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Kementerian Kelautan dan Perikanan tentu menjadi mitra strategis. Namun, pembangunan kelautan juga berkaitan dengan lingkungan, pendidikan, riset, investasi, industri, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Semua membutuhkan kontribusi keahlian.
Meski demikian, menjadi mitra pemerintah bukan berarti sekadar memiliki akses kepada pejabat. Organisasi profesi harus diperhitungkan karena kualitas gagasan, kemampuan, dan kontribusinya.
Kolaborasi juga tidak boleh menghilangkan independensi. ISKINDO perlu tetap mampu memberikan pandangan kritis dan menawarkan solusi ketika kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, konsolidasi daerah harus menjadi perhatian serius kepemimpinan baru.
Kongres telah selesai. Perbedaan pilihan semestinya juga selesai. Kini waktunya mengubah dukungan menjadi kerja bersama.
Saya kembali teringat wajah ceria Pak Menteri ketika berbicara di hadapan peserta kongres. Antusiasmenya, ditambah ajakan terbuka untuk melibatkan ISKINDO, menunjukkan adanya peluang membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan komunitas sarjana kelautan.
Pernyataan Riza tentang Darwis yang satu frekuensi dengan Pak Menteri mungkin menjadi salah satu cerita menarik dari kongres.
Namun, pekerjaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana ketua umum terpilih mampu membangun frekuensi yang sama antara pengurus pusat, daerah, pemerintah, dunia usaha, dan kalangan akademik.
Bukan berarti semua pihak harus selalu memiliki pandangan yang sama. Tetapi perbedaan mendorong diskusi kreatif untuk menemukan solusi. Mengoptimalisasi potensi sarjana kelautan, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan kelautan Indonesia.
