Oleh : Dr. Irfan B, S.Sos., M.A.P
Setiap kali Sarasehan MPR RI digelar, wacana tentang penguatan kelembagaan negara kembali mencuat. Salah satu yang paling sering dibahas—dan paling lama tidak selesai—adalah posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dua dekade lebih sejak dibentuk melalui amandemen UUD 1945, DPD masih terjebak dalam paradoks: ia dipilih langsung oleh rakyat di 38 provinsi, memiliki legitimasi politik yang kuat, tetapi kewenangannya dibatasi sedemikian rupa sehingga sulit menerjemahkan suara daerah menjadi kebijakan yang mengikat.
Pasal 22D UUD 1945 memberi DPD tiga fungsi utama: mengajukan RUU tertentu yang berkaitan dengan daerah, ikut membahas RUU tersebut, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, perimbangan keuangan, serta pajak, pendidikan, dan agama . Namun frasa “dapat mengajukan” dan “ikut membahas” mengandung konsekuensi konstitusional yang fatal: DPD tidak memiliki hak memutus. Ia hanya bisa mengusulkan dan memberi pertimbangan, sementara keputusan akhir tetap di tangan DPR .
Data empiris memperkuat kritik ini. Dalam rentang 2017–2022, DPD mengusulkan lima RUU—tentang Bahasa Daerah, Daerah Kepulauan, Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi Kreatif, dan Wawasan Nusantara—dan tidak satupun berhasil disahkan menjadi undang-undang . Bahkan sejak Prolegnas jangka menengah 2015 hingga 2020–2024, RUU usulan DPD tidak pernah mencapai tahap pengesahan. Ini bukan kegagalan individu anggota, melainkan konsekuensi struktural dari desain kelembagaan yang menempatkan DPD sebagai “kamar kedua” tanpa kewenangan legislasi yang setara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 sebenarnya telah mencoba memperbaiki keadaan. MK memutuskan bahwa DPD berhak terlibat dalam penyusunan Prolegnas, mengajukan RUU, membahas RUU secara penuh, dan bahwa pembahasan RUU bersifat tripartit antara DPR, DPD, dan Presiden . Namun implementasi putusan ini di lapangan tetap jauh dari harapan. Mekanisme pengawasan antar-lembaga legislatif masih lemah, rekomendasi DPD sering diabaikan, dan sifatnya hanya advisory tanpa kekuatan hukum yang mengikat .
Di sinilah Sarasehan MPR RI menemukan urgensinya. Sebagai lembaga yang diberi mandat konstitusional untuk mengkaji sistem ketatanegaraan, MPR memiliki posisi strategis untuk mendorong perubahan yang selama ini terhambat. Anggota Badan Pengkajian MPR RI sekaligus Senator DPD, Dedi Iskandar Batubara, secara terbuka mengakui bahwa eksekutif terlalu kuat dibandingkan legislatif, dan bahwa peran DPD harus diperjelas melalui amandemen kelima UUD 1945 . Ia bahkan menyatakan bahwa jika legislasi yang berkaitan dengan daerah sepenuhnya menjadi kewenangan DPD, hasilnya akan lebih baik—karena anggota DPD setiap hari berada di daerah dan memahami persoalan riil di lapangan .
Argumen ini bukan tanpa dasar. DPD adalah satu-satunya lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih melalui jalur perseorangan, bukan melalui partai politik. Basis legitimasinya adalah daerah pemilihan, bukan afiliasi ideologis. Ketika seorang senator DPD menyuarakan persoalan infrastruktur di kabupaten terpencil atau konflik agraria di daerah pemekaran, ia berbicara atas dasar pengetahuan langsung, bukan hasil hearing sesaat di Jakarta. Tetapi justru karena kedekatan itulah, absennya kewenangan memutus menjadi semakin ironis.
Tentu, penguatan DPD bukan tanpa risiko. Memberi DPD kewenangan legislasi penuh dalam urusan daerah berarti mengubah arsitektur bikameral Indonesia secara mendasar. Ada kekhawatiran bahwa hal ini akan memperlambat proses legislasi atau menciptakan tumpang tindih dengan DPR. Namun kekhawatiran itu bisa dijawab dengan desain yang cermat: kewenangan penuh DPD dibatasi pada ranah yang memang menjadi kompetensinya—otonomi daerah, perimbangan keuangan, pengelolaan SDA, dan hubungan pusat-daerah. Untuk RUU di luar ranah itu, DPD tetap pada posisi memberi pertimbangan.
Selain itu, penguatan kelembagaan tidak harus selalu berarti amandemen konstitusi. Ada ruang yang bisa dioptimalkan melalui revisi UU MD3 dan penataan tata tertib internal DPD. Kajian internal DPD menunjukkan bahwa tata tertib yang ada selama ini disusun berdasarkan kebutuhan politik sesaat dan meniru mekanisme DPR, bukan berdasarkan kesadaran sebagai lembaga yang memiliki karakter unik . Penambahan komite, penyesuaian mitra kerja dengan kementerian, dan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan tanpa menunggu perubahan konstitusi.
Namun pada akhirnya, persoalan DPD bukan sekadar soal regulasi. Ia adalah soal kemauan politik. Sarasehan MPR RI bisa menjadi forum untuk membangun kesepahaman bahwa penguatan DPD bukan kepentingan segelintir elite politik, melainkan kepentingan daerah-daerah yang selama ini merasa suaranya tidak terwakili secara memadai di Jakarta. Ketika pembangunan hanya diputuskan berdasarkan logika ibu kota, daerah selalu menjadi pihak yang menerima—bukan yang menentukan.
DPD memiliki 152 wakil dari 38 provinsi, mewakili hampir 80 juta suara masyarakat daerah . Angka itu terlalu besar untuk diabaikan. Jika Sarasehan MPR RI ingin menghasilkan sesuatu yang bermakna, agenda penguatan DPD harus menjadi salah satu prioritas. Bukan karena DPD kekurangan suara, tetapi karena suara itu belum memiliki daya ikat yang sepadan dengan besarnya amanah yang diemban.
