Oleh: Muhammad Ishak, S.E., M.A.P.
Ada paradoks yang jarang dibicarakan ketika kita membahas krisis identitas generasi muda. Di satu sisi, Indonesia memiliki populasi muda yang besar dan ambisi besar menuju Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, semakin banyak anak muda yang merasa kehilangan arah—bukan karena kurang informasi, melainkan karena terlalu banyak informasi yang tidak terikat pada nilai apa pun. Media sosial menawarkan standar keberhasilan yang seragam dan dangkal: cepat kaya, cepat tenar, cepat menikah. Siapa pun yang tidak mengikuti ritme itu merasa tertinggal, bahkan gagal.
Di sinilah perguruan tinggi seharusnya hadir. Bukan sebagai institusi yang mempercepat perlombaan itu, melainkan sebagai ruang yang mengajarkan cara berhenti sejenak, berpikir, dan bertanya: untuk apa semua ini?
Namun, realitasnya berkata lain. Kampus hari ini cenderung direduksi menjadi mesin pencetak tenaga kerja terampil. Kurikulum dirancang mengikuti permintaan pasar, indikator keberhasilan diukur dari masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan, dan fakultas-fakultas humaniora perlahan dipinggirkan karena dianggap kurang “produktif.” Logika pasar telah menggantikan logika pendidikan. Padahal, sebagaimana diingatkan Josef Pieper dan Martha Nussbaum, universitas pada hakikatnya adalah ruang kontemplasi dan pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar pusat pelatihan teknis.
Filsuf Martin Buber memberikan kritik yang lebih tajam. Baginya, esensi pendidikan adalah pendidikan karakter, dan pendidikan karakter pada akhirnya adalah pendidikan untuk komunitas. Buber mengingatkan bahaya kolektivisme yang menelan individualitas, namun ia juga menegaskan bahwa komunitas demokratis yang sejati hanya mungkin dibangun di atas individu-individu yang utuh—bukan individu yang terfragmentasi oleh tuntutan pasar. Krisis identitas yang dialami generasi muda hari ini, dalam kerangka ini, bukan sekadar persoalan psikologis individual. Ia adalah gejala dari kegagalan institusi pendidikan dalam menyediakan ruang bagi pembentukan diri yang utuh.
Data lapangan mendukung kritik ini. Penelitian terhadap Generasi Z di berbagai daerah menunjukkan bahwa krisis identitas dan quarter life crisis dipicu oleh kombinasi tekanan struktural: keterbatasan akses pendidikan, tekanan ekonomi keluarga, budaya perbandingan di media sosial, dan norma sosial yang mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian material pada usia tertentu. Kampus, yang seharusnya menjadi tempat mahasiswa mengeksplorasi nilai dan menemukan arah hidup, sering kali justru memperkuat tekanan itu dengan menanamkan kecemasan akan masa depan ekonomi sejak semester awal.
Lalu, di mana posisi masyarakat madani dalam semua ini?
Konsep masyarakat madani yang dipopulerkan Nurcholish Madjid menunjuk pada tatanan masyarakat yang sopan, beradab, dan teratur—sebuah civil society yang tidak hanya menuntut demokrasi prosedural, tetapi juga kebajikan warga negara. Masyarakat madani tidak lahir dari individu-individu yang hanya mengejar kepentingan diri, melainkan dari warga yang memiliki kesadaran moral, kemampuan berpikir kritis, dan komitmen pada kebaikan bersama.
Perguruan tinggi adalah salah satu pilar penegak masyarakat madani. Dalam kerangka ini, kampus bukan hanya tempat mentransfer pengetahuan, tetapi juga kekuatan moral yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, peran itu hanya bisa dijalankan jika kampus memiliki otonomi intelektual dan keberanian untuk tidak sepenuhnya tunduk pada selera pasar. Kampus yang hanya mengikuti permintaan industri akan menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis tetapi kosong secara moral—dan lulusan seperti itu tidak akan pernah menjadi warga negara yang mampu merawat masyarakat madani.
Di titik ini, semangat Kementerian Pemuda dan Olahraga menemukan relevansinya. Kemenpora telah merumuskan Desain Besar Karakter Pemuda Indonesia dengan tiga nilai fondasional: patriotik, gigih, dan empatik. Program-program seperti Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit dirancang bukan sekadar sebagai ajang berkumpul, tetapi sebagai ruang di mana pemuda mengidentifikasi persoalan di daerahnya dan merancang solusi nyata. Pendekatan ini selaras dengan gagasan Buber: pembentukan karakter tidak terjadi melalui ceramah, melainkan melalui pengalaman konkret dan dialog.
Namun, ada jarak yang perlu dijembatani. Kemenpora bergerak di ranah kepemudaan non-formal, sementara perguruan tinggi berada di bawah kementerian lain. Jika keduanya berjalan sendiri-sendiri, maka pembangunan karakter pemuda akan terpecah: kampus sibuk mengejar akreditasi dan Indikator Kinerja Utama, sementara program kepemudaan berjalan tanpa bersinggungan dengan dunia akademik. Padahal, mahasiswa adalah bagian dari pemuda. Idealnya, kampus menjadi mitra strategis program kepemudaan, bukan menara gading yang terpisah dari denyut organisasi kepemudaan di luar sana.
Krisis identitas generasi muda tidak akan selesai dengan menambah satu mata kuliah kewarganegaraan atau satu sesi seminar motivasi. Ia menuntut perubahan cara pandang: dari pendidikan sebagai investasi ekonomi menjadi pendidikan sebagai pembentukan manusia. Kampus harus berani kembali pada pertanyaan filosofis yang mendasar—apa artinya menjadi manusia yang beradab?—dan menjadikan pertanyaan itu sebagai kompas, bukan pelengkap.
Masyarakat madani tidak dibangun dalam sehari. Ia dirawat oleh warga negara yang memiliki kapasitas berpikir kritis, kesadaran moral, dan keberanian untuk berkontribusi. Perguruan tinggi adalah tempat kapasitas itu seharusnya dibentuk. Jika kampus gagal, kita tidak hanya kehilangan satu generasi yang bingung mencari jati diri. Kita kehilangan fondasi peradaban yang lebih adil dan beradab.
