Oleh: Muhammad Ishak
Karang Taruna hampir selalu hadir di setiap peringatan hari kemerdekaan: mengurus panggung, menjadi panitia lomba, lalu menghilang setelah acara selesai. Citra ini melekat kuat, dan justru di situlah letak persoalannya. Organisasi kepemudaan terbesar di tingkat desa dan kelurahan ini memiliki basis massa yang luas—anggotanya mencakup pemuda berusia 17 hingga 40 tahun dengan sistem keanggotaan pasif, artinya seluruh pemuda di wilayah tersebut secara otomatis menjadi anggota . Namun, potensi sebesar itu belum terkonversi menjadi kekuatan pembangunan sumber daya manusia yang nyata.
Pembangunan SDM bukan soal menambah jumlah pelatihan atau sertifikat. Persoalannya lebih mendasar: bagaimana pemuda di tingkat akar rumput mendapatkan akses pada keterampilan yang relevan, pola pikir yang mandiri, dan ruang untuk gagal lalu bangkit kembali. Di sinilah Karang Taruna seharusnya mengambil peran yang lebih serius, bukan sekadar menjadi kepanitiaan musiman.
Masalah klasiknya bukan rahasia. Regenerasi kepengurusan tersendat, kegiatan bergantung pada momentum, dan partisipasi anggota rendah. Banyak Karang Taruna hanya aktif menjelang Agustus, lalu tidur panjang. Jika pola ini terus berulang, wajar jika publik memandang organisasi ini sekadar formalitas. Padahal, Peraturan Menteri Sosial telah memberi mandat yang jelas: Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial generasi muda, termasuk mengembangkan potensi mereka .
Peran pertama yang harus diambil adalah menjadi penyedia ruang belajar yang konsisten. Bukan pelatihan sekali setahun dengan sertifikat yang berdebu, melainkan program berkelanjutan—literasi digital, kewirausahaan, manajemen organisasi, hingga keterampilan komunikasi. Karang Taruna bisa menggandeng balai latihan kerja, kampus, atau komunitas profesional di sekitar wilayahnya. Yang dibutuhkan bukan anggaran besar, melainkan kemauan untuk merancang program yang benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan keinginan pengurus.
Kedua, Karang Taruna perlu menumbuhkan kemandirian ekonomi anggotanya. Ini bukan soal retorika kewirausahaan, melainkan praktik nyata: mendampingi pemuda yang ingin memulai usaha kecil, memfasilitasi akses permodalan, atau membangun unit usaha bersama yang hasilnya bisa membiayai kegiatan organisasi. Ketika Karang Taruna mampu mengelola uang sendiri secara transparan, kredibilitasnya naik. Anggota pun belajar bahwa organisasi bukan tempat mencari pengalaman sesaat, tetapi laboratorium untuk mengelola tanggung jawab.
Ketiga, suara Karang Taruna harus hadir dalam forum perencanaan pembangunan. Di musyawarah desa atau kelurahan, mereka yang memahami denyut kebutuhan pemuda adalah pihak paling tepat mengusulkan program pelatihan, beasiswa, atau fasilitas publik yang berpihak pada pengembangan SDM. Namun, kehadiran di forum itu harus disertai kapasitas: membaca data, menyusun argumen, dan mengusulkan solusi yang terukur. Tanpa itu, suara Karang Taruna hanya pelengkap daftar hadir.
Tentu, semua ini menuntut pembenahan internal. Kepengurusan yang terbuka, program berbasis kebutuhan nyata, dan sistem kaderisasi yang berkelanjutan adalah prasyarat. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang bukan sekadar seremonial—pendampingan, akses program, dan pengakuan atas kontribusi. Tanpa ekosistem yang mendukung, idealisme pengurus akan cepat padam.
Pembangunan SDM adalah investasi jangka panjang yang hasilnya jarang terlihat dalam satu periode kepengurusan. Justru karena itu, Karang Taruna harus berani keluar dari logika jangka pendek. Jika setiap Karang Taruna di ribuan desa dan kelurahan mulai bergerak serius di jalur ini, dampaknya tidak akan instan, tetapi fondasinya akan kokoh. Pemuda bukan hanya penerus yang menunggu giliran. Mereka adalah pelaku pembangunan hari ini, dan Karang Taruna adalah tempat peran itu seharusnya dimulai.
