MAKASSAR,- Kendala pembebasan lahan, integrasi transportasi, perizinan angkutan, hingga penguatan kesiapsiagaan bencana menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPD RI A. Abd Waris Halid di Kantor DPD RI, Kamis (15/10/2026).
Forum tersebut menghimpun masukan dari perangkat daerah, instansi teknis, serta perwakilan pelaku transportasi mengenai persoalan pelayanan publik di Sulawesi Selatan dan kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pengembangan transportasi membutuhkan keterhubungan antarlayanan, termasuk integrasi Trans Sulsel dengan bandara dan simpul transportasi lainnya.
Dalam paparannya, Andi Erwin menguraikan kebutuhan dukungan pembiayaan pemerintah pusat serta kejelasan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Penyediaan lahan menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur perhubungan.
Pengembangan jalur kereta api menuju Parepare juga menghadapi tantangan geografis pada sebagian trase sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai alternatif jalur. Selain pembangunan infrastruktur, Dishub menyoroti pentingnya pengawasan, sosialisasi keselamatan, pemeriksaan kelayakan teknis kendaraan, serta tindak lanjut usulan zona aman sekolah.
Menanggapi kebutuhan integrasi tersebut, Senator A. Abd Waris Halid menekankan pentingnya melihat pembangunan transportasi sebagai layanan yang saling terhubung, mulai dari infrastruktur utama hingga angkutan yang mengantarkan masyarakat ke tujuan akhir.
“Pembangunan transportasi harus dilihat sebagai satu kesatuan layanan. Jalan, kereta api, terminal, dan angkutan lanjutan harus saling terhubung agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Persoalan lahan dan perizinan perlu diselesaikan melalui koordinasi yang memberi kepastian, sementara keselamatan pengguna jalan harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Waris.
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel memaparkan prioritas pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Penyediaan lahan masih menjadi kendala dalam penanganan kemacetan dan pelebaran jalan. Penanganan ruas yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung juga membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Sementara itu, Bappelitbangda Sulsel menyampaikan bahwa pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas daerah dengan mempertimbangkan tingginya lalu lintas pada sejumlah ruas. Gagasan pembangunan akses melalui wilayah pesisir memerlukan kajian, dukungan pendanaan, dan kejelasan kewenangan pelaksana.
Ketua Organda Sulsel, Abd. Rahim, mengemukakan persoalan birokrasi perizinan dan perubahan badan hukum yang dinilai menyulitkan pelaku usaha angkutan. Proses administrasi lintas instansi, termasuk pengurusan balik nama kendaraan, dinilai masih menimbulkan ketidakpastian.
Abd Rahim dari Organda turut menyoroti persaingan antara angkutan berizin dan kendaraan berpelat hitam yang melayani perjalanan berbayar, serta penurunan aktivitas terminal setelah pandemi.
BPTD Sulsel menyampaikan kebutuhan penguatan pengawasan angkutan barang melalui dukungan perangkat CCTV. Optimalisasi terminal juga membutuhkan ketersediaan angkutan lanjutan agar penumpang dapat mencapai tujuan setelah turun di terminal.
Dalam pembahasan keselamatan jalan, Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan koordinasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Perilaku pengemudi, seperti tidak menjaga jarak aman dan kurang berhati-hati saat berbelok, menjadi bagian dari persoalan yang mendapat perhatian.
Masukan mengenai pengaturan waktu operasional truk juga mengemuka dari perwakilan Gojek, dengan mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan, kepadatan lalu lintas, dan kelancaran distribusi barang. Adapun PT Borlindo menyampaikan masukan terkait promosi layanan terminal serta harapan pengembangan jalan tol menuju Parepare.
Di bidang kebencanaan, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Dr. Abd. Malik Faisal, S.H., M.Adm.Pemb., memaparkan upaya kesiapsiagaan melalui penyediaan persediaan logistik di 24 kabupaten/kota, sosialisasi mitigasi di sekolah, serta penyiapan tenda dan dapur umum bagi masyarakat terdampak bencana.
Malik Faisal juga menyampaikan kendala kendaraan operasional yang berstatus pinjam pakai, berkurangnya kegiatan pelatihan akibat efisiensi anggaran, serta integrasi data masyarakat terdampak yang belum optimal.
Koordinasi pengadaan dan penyaluran bantuan turut menjadi perhatian agar dukungan antarinstansi sesuai kebutuhan masyarakat dan mengurangi potensi tumpang tindih.
Pembahasan kebencanaan juga mencakup kesiapan personel, logistik, peralatan, serta koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Penguatan kajian risiko dan dukungan rehabilitasi serta rekonstruksi menjadi bagian dari kebutuhan yang dihimpun dalam forum tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, Waris menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Pembagian tugas dan kesiapan sumber daya perlu menjadi perhatian bersama agar penanganan masyarakat terdampak dapat berjalan dengan baik.
“Dalam penanggulangan bencana, kesiapan sebelum kejadian perlu mendapat perhatian yang kuat. Data, logistik, personel, dan peralatan harus dipersiapkan dengan pembagian tugas yang jelas. Sebagai anggota DPD RI, saya akan membawa masukan daerah ini dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPD RI, serta mendorong koordinasi dengan pihak terkait,” ungkapnya.
Berbagai masukan dalam reses ini menjadi bahan tindak lanjut melalui penyusunan laporan persoalan, dokumen teknis, dan proposal kebutuhan anggaran. Kelengkapan tersebut diperlukan untuk mendukung koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Waris menekankan bahwa setiap masukan perlu disertai penjelasan mengenai hambatan, kewenangan, dan bentuk dukungan yang dibutuhkan. Dengan demikian, tindak lanjut aspirasi daerah memiliki dasar yang jelas.
“Masukan dalam reses ini perlu diterjemahkan menjadi daftar persoalan dan usulan yang jelas. Kita perlu mengetahui apa hambatannya, siapa yang berwenang, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, aspirasi Sulawesi Selatan dapat diperjuangkan secara lebih terarah kepada kementerian dan lembaga terkait,” tuturnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo, S.Sos., M.Si.; Kabid Angkutan Jalan Setyawan Dwiharto Sutrisno, S.T., M.M.; Kabid Lalu Lintas Jalan Patarai A. Burhan GS, S.Sos., M.M.; Kasi Perencanaan dan Pengawasan Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel Hj. Hasriani Chatib, S.T., M.T.; Sekretaris Bappelitbangda Sulsel Reza Eggy Pandevi, S.STP., M.M.; Ketua Organda Sulsel Abd. Rahim; Kasi Prasarana JSDP BPTD Sulsel Thahir, S.Kom., beserta staf; Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., beserta jajaran; Kepala Dinas Sosial Sulsel Dr. Abd. Malik Faisal, S.H., M.Adm.Pemb.; perwakilan BPBD Sulsel Warham A. Yusni, S.H., M.Tr.AP., selaku Kasubag Program dan Analis Kebencanaan, serta Sulayman, S.E., selaku Analis Kebencanaan; Dr. Wara Sarjono, S.H., M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sulsel; serta perwakilan PT Borlindo dan Solidaritas Driver Gojek Makassar.
