Oleh: Emil Fachmi Makmur (
Mahasiswa S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar)
Pengenalan tagline “Polisi Bersama Masyarakat” pada 5 Oktober 2026, di awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, membawa pesan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Polri ingin semakin dekat, mendengarkan, dan hadir sebagai mitra warga dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan. Semangat tersebut patut disambut sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat.
Harapan terhadap pelayanan kepolisian terus berkembang. Masyarakat menginginkan proses yang mudah dipahami, respons yang cepat, perlakuan yang adil, dan akses informasi yang jelas. Pada saat yang sama, tugas Polri berlangsung dalam situasi yang beragam. Kondisi geografis, kesiapan infrastruktur, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan teknologi belum sama di setiap wilayah. Karena itu, penguatan pelayanan memerlukan langkah bertahap, konsisten, dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
Pergantian kepemimpinan tidak harus dimaknai sebagai memulai segala sesuatu dari awal. Institusi yang terus berkembang justru belajar dari capaian sebelumnya, menjaga program yang bermanfaat, dan membuka ruang bagi inovasi baru. Dalam konteks inilah “Polisi Bersama Masyarakat” dapat menjadi semangat bersama untuk melanjutkan transformasi Polri dengan pendekatan yang semakin humanis.
Melanjutkan Fondasi Transformasi yang Telah Dibangun
Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk memperluas akses masyarakat. Super App Polri Presisi, layanan SKCK dan SIM secara digital, Dumas Presisi, serta sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik atau ETLE menunjukkan bahwa modernisasi pelayanan telah memiliki fondasi nyata.
Rilis akhir tahun Polri mencatat jumlah pengguna Super App Polri Presisi meningkat dari 2.170.033 pada 2023 menjadi 4.907.207 pada 2024. Sementara itu, sepanjang 2025, Polri mencatat 18.041 pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi Dumas Presisi. Kedua data tersebut menunjukkan bahwa kanal digital telah digunakan masyarakat dan membuka peluang untuk meningkatkan kemudahan akses serta komunikasi dengan institusi kepolisian.
Langkah penguatan juga terlihat pada Layanan Polisi 110 dan upaya integrasinya dengan command center serta unit pelayanan di lapangan. Teknologi menyediakan sarana pencatatan informasi dan koordinasi yang lebih baik. Namun, makna kemajuan tersebut tetap terletak pada manfaat yang dirasakan warga ketika membutuhkan pertolongan, mengajukan laporan, atau mencari informasi.
Capaian-capaian ini merupakan modal yang penting. Kepemimpinan baru mempunyai kesempatan untuk menjaga kesinambungan inovasi, memperkuat kerja sama antarsatuan, dan memastikan kemajuan teknologi dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Pelayanan Humanis di Tengah Keterbatasan
Pelayanan humanis berawal dari cara institusi memperlakukan setiap warga. Sapaan yang ramah, penjelasan yang mudah dipahami, kesediaan mendengarkan, dan kepastian tindak lanjut sering kali menjadi pengalaman yang paling diingat masyarakat. Kualitas hubungan ini tidak selalu memerlukan teknologi yang rumit. Ia bertumpu pada profesionalisme, empati, dan tanggung jawab personel.
Dalam perspektif New Public Service yang dikembangkan Janet dan Robert Denhardt, pelayanan publik menempatkan warga sebagai pihak yang harus dilayani dan dilibatkan, bukan sekadar penerima keputusan. Gagasan ini selaras dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”. Masyarakat bukan hanya pihak yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga mitra yang dapat memberikan informasi, gagasan, serta dukungan bagi terciptanya keamanan dan ketertiban.
Tentu saja, kualitas pelayanan dipengaruhi oleh ketersediaan personel, sarana kerja, jaringan komunikasi, dan kemampuan digital. Satuan yang melayani masyarakat di wilayah terpencil menghadapi situasi berbeda dari satuan di pusat perkotaan. Perbedaan kondisi tersebut menuntut kebijakan yang adaptif. Pelayanan daring perlu terus diperluas, tetapi pelayanan langsung harus tetap tersedia bagi warga yang kesulitan mengakses perangkat atau internet.
Di tengah keterbatasan, peningkatan kualitas tetap dapat dilakukan melalui perbaikan prosedur, pembinaan personel, komunikasi yang terbuka, serta pembelajaran dari pengalaman masyarakat. Upaya kecil yang dijalankan secara konsisten dapat memperkuat pengalaman pelayanan dan menumbuhkan kepercayaan secara bertahap.
Kecerdasan Buatan sebagai Pendukung, Bukan Pengganti
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuka peluang baru bagi institusi kepolisian. Korlantas Polri telah menjelaskan pemanfaatan teknologi AI dalam sistem ETLE untuk membantu analisis citra dan deteksi dugaan pelanggaran lalu lintas. Penerapan ini memperlihatkan bahwa teknologi cerdas mulai menjadi bagian dari pembaruan pada fungsi tertentu di lingkungan Polri.
Dalam pelayanan publik, AI juga berpotensi membantu petugas menjawab pertanyaan administratif yang berulang, memeriksa kelengkapan informasi awal, mengelompokkan jenis pengaduan, dan menyusun ringkasan data layanan. Pemanfaatan tersebut masih perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing unit. Tidak tepat menganggap bahwa seluruh pelayanan kepolisian saat ini telah menggunakan AI.
Pendekatan human-centered AI memberikan arah yang relevan. Teknologi sebaiknya membantu pekerjaan rutin agar personel memiliki lebih banyak waktu untuk memberi penjelasan, menangani persoalan yang membutuhkan pertimbangan profesional, dan berinteraksi langsung dengan warga. Informasi dari sistem harus dapat diperiksa, data pribadi dilindungi, dan keputusan yang menyangkut hak masyarakat tetap berada dalam tanggung jawab pejabat yang berwenang.
Dengan prinsip tersebut, kemajuan teknologi tidak menjauhkan polisi dari masyarakat. Sebaliknya, teknologi dapat memperkuat kecepatan layanan sekaligus menjaga kehadiran manusia di dalam proses pelayanan.
Kebersamaan sebagai Kekuatan Pelayanan
Keamanan dan ketertiban merupakan kepentingan bersama. Polri memegang tanggung jawab utama sesuai kewenangannya, tetapi efektivitas pelayanan juga memerlukan komunikasi dan partisipasi warga. Hubungan yang baik membantu polisi memahami kebutuhan lingkungan, menerima informasi lebih awal, serta merumuskan langkah yang sesuai dengan kondisi setempat.
Peran Bhabinkamtibmas, kegiatan sambang, dialog dengan tokoh masyarakat, pembinaan generasi muda, dan forum komunikasi di tingkat lokal menjadi bagian penting dari kedekatan tersebut. Kanal digital dapat memperluas jangkauan komunikasi, sedangkan interaksi langsung menjaga kedalaman hubungan sosial yang tidak seluruhnya dapat digantikan aplikasi.
Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, kepolisian dan masyarakat dapat saling memperkuat tanpa mengaburkan pembagian kewenangan. Warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi. Polri memiliki kesempatan memperbaiki layanan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan hanya berdasarkan laporan administratif. Keduanya memperoleh manfaat dari hubungan yang dibangun melalui rasa saling menghormati.
Optimisme yang Diperkuat Langkah Nyata
Ke depan, semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dapat diwujudkan melalui beberapa prioritas yang realistis. Pertama, memperkuat kesinambungan layanan digital yang sudah tersedia agar informasi, prosedur, dan tindak lanjut semakin mudah dipahami. Integrasi antarkanal perlu diarahkan untuk memudahkan masyarakat, bukan menambah tahapan yang harus mereka lalui.
Kedua, memperluas peningkatan kompetensi personel. Literasi digital, komunikasi pelayanan, pemahaman perlindungan data, dan etika penggunaan AI semakin diperlukan. Pembinaan tersebut akan lebih efektif jika memperhatikan tugas serta kesiapan sumber daya pada setiap satuan kerja.
Ketiga, menjadikan pengalaman masyarakat sebagai bahan pembelajaran yang berkelanjutan. Masukan warga, hasil survei pelayanan, dan data pengaduan dapat membantu mengenali praktik yang sudah baik serta bidang yang masih perlu diperkuat. Evaluasi semacam ini bukan semata mencari kekurangan, melainkan memastikan inovasi benar-benar bermanfaat.
Transformasi institusi sebesar Polri tentu tidak selesai dalam satu periode kepemimpinan. Perubahan membutuhkan kesinambungan kebijakan, dukungan sumber daya, keterlibatan personel, dan kepercayaan masyarakat. Justru karena itulah optimisme perlu dibangun di atas capaian yang telah ada dan komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan.
Penutup
“Polisi Bersama Masyarakat” mempunyai makna yang lebih luas daripada identitas komunikasi. Ia dapat menjadi pengingat bahwa teknologi, kepemimpinan, dan profesionalisme harus bertemu pada tujuan yang sama, yaitu pelayanan yang menghadirkan rasa aman, kepastian, dan penghormatan kepada setiap warga.
Polri telah memiliki fondasi transformasi digital dan pengalaman panjang dalam pelayanan langsung. Tantangan berikutnya adalah memperkuat keduanya secara seimbang. Teknologi membantu mempercepat proses, sementara empati dan integritas menjaga kualitas hubungan dengan masyarakat.
Dengan kerja yang konsisten, dukungan masyarakat, dan ruang untuk terus belajar, semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dapat tumbuh menjadi budaya pelayanan yang semakin responsif dan humanis. Optimisme ini bukan anggapan bahwa seluruh tantangan telah selesai, melainkan keyakinan bahwa pembaruan dapat terus dilaksanakan melalui langkah nyata, bersama masyarakat.
CATATAN SUMBER UNTUK REDAKSI
Daftar berikut untuk pemeriksaan fakta. Bagian ini bukan bagian dari teks opini yang perlu ditayangkan.
Pelantikan Kapolri, Sekretariat Kabinet, 1 Oktober 2026
https://setkab.go.id/presiden-prabowo-lantik-suyudi-ario-seto-dan-wahyu-hadiningrat-sebagai-kapolri-dan-wakapolri/
Tagline “Polisi Bersama Masyarakat”, Tribratanews Polri, 5 Oktober 2026
https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polri-perkenalkan-tagline-baru-polisi-bersama-masyarakat-tegaskan-arah-pengabdian-yang-berorientasi-pada-rakyat-106841
Data pengguna Super App Presisi 2023–2024, Tribratanews Polri, 31 Desember 2024
https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-pengguna-super-apps-polri-presisi-meningkat-126-di-tahun-2024-82555
Data Dumas Presisi 2025, Tribratanews Polri, 30 Desember 2025
https://tribratanews.polri.go.id/blog/keamanan-6/aduan-masyarakat-ke-polri-turun-dumas-konvensional-menyusut-di-2025-97212
Teknologi AI dalam ETLE, Korlantas Polri, 15 Mei 2026
https://korlantas.polri.go.id/2026-05-15-teknologi-etle-perkuat-penegakan-hukum-lalu-lintas-berbasis-digital/
Penguatan Layanan 110 dan Command Center, Divisi Humas Polri, 17 Juli 2026
https://humas.polri.go.id/news/detail/2464999-astamaops-kapolri-dorong-transformasi-layanan-110-dan-command-center-tekankan-kecepatan-respons-jadi-ukuran-pelayanan-polri
Denhardt dan Denhardt, New Public Service (2000)
https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117
