Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.
Gelar Tinggi, Gaji Rendah
Setiap pekan Dinda Dinanti mengampu 14 SKS dan menghadapi 290 mahasiswa di UPN Veteran Jakarta. Ia juga membimbing skripsi dan kerap menalangi biaya riset dari kantong sendiri. Gaji bersihnya pada 2026: Rp3.171.443 sebulan (Lazuardi, 2026).
Di kota yang sama, upah minimum provinsi tahun ini Rp5.729.876 (Bisnis.com, 2025). Lulusan SMA yang baru bekerja di pabrik, menurut hukum, tak boleh dibayar di bawah angka itu. Seorang dosen bergelar magister ternyata boleh.
Dinda bukan cerita tunggal. Di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi, ia bercerita berjualan makanan ringan, mengajar les, hingga membuka kursus renang demi menutup kebutuhan. Sejumlah koleganya yang bergelar magister dan doktor, katanya, menjadi pengemudi ojek daring (Lazuardi, 2026). Kampus kita sedang mengajarkan pelajaran yang tak tercantum di silabus: ilmu belum tentu memberi makan.
Angka yang Membeku
Survei Serikat Pekerja Kampus (SPK) pada 2023 terhadap 1.196 dosen menemukan 42,9 persen responden bergaji di bawah Rp3 juta per bulan, dan sekitar 76 persen punya pekerjaan sampingan (Tirto.id, t.t.). Dosen kampus swasta tujuh kali lebih mungkin menerima di bawah Rp2 juta (Green Network Asia, t.t.). Survei SPK 2026 yang dipaparkan ahli dari UGM, Nabiyla Risfa Izzati, di sidang MK 22 Juni 2026 lebih muram: 69,7 persen responden bergaji pokok atau berpenghasilan di bawah upah minimum daerahnya (Kontan.co.id, 2026).
Dosen berstatus aparatur sipil negara pun tak sepenuhnya aman. Ambil contoh dosen muda bergolongan III/b dengan jabatan Asisten Ahli yang belum lulus sertifikasi. Gaji pokoknya pada masa kerja nol tahun Rp2.903.600 (PP 5/2024), ditambah tunjangan fungsional Rp375.000 (Perpres 65/2007).
Jumlahnya Rp3.278.600 sebulan. Angka itu masih di bawah UMP Sulawesi Selatan 2026 sebesar Rp3.921.088 (Detik Sulsel, 2025), apalagi UMP DKI Jakarta yang Rp5.729.876 (Bisnis.com, 2025).
Selama masa calon PNS, gaji pokok itu bahkan hanya dibayar 80 persen (Okezone, 2025). Tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok baru mengalir setelah sertifikasi, yang tak datang di tahun pertama.
Yang paling telanjang adalah tunjangan fungsional. Angka Rp375.000 untuk Asisten Ahli hingga Rp1.350.000 untuk Guru Besar ditetapkan pada 28 Juni 2007 dan tak pernah diubah sampai kini (MKRI, 2026). Sembilan belas tahun inflasi melintas, tunjangan itu tetap di tempat. Gaji pokok PNS sendiri terakhir naik 8 persen pada 2024 (Agustiyanti, 2026).
Tukin yang Berhenti di Separuh Jalan
Pemerintah tentu bisa menunjuk satu kemajuan. Lewat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akhirnya menerima tunjangan kinerja, berlaku surut sejak 1 Januari 2025. Penerimanya 31.066 dosen di PTN satuan kerja, PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan LLDikti, dengan anggaran sekitar Rp2,66 triliun (Antara, 2025).
Tapi kemajuan itu berpagar. Besaran tukin hanyalah selisih antara tukin kelas jabatan dan tunjangan profesi; bila tunjangan profesi lebih besar, tak ada tambahan apa pun (Antara, 2025). Tunggakan tukin 2020–2024 yang dituntut Aliansi Dosen ASN dinyatakan tak bisa dibayar (Putra, 2025). Dosen non-ASN dan dosen kampus swasta, yang justru paling sering bergaji di bawah upah minimum, sama sekali tak tersentuh aturan ini.
Harapan pada anggaran 2027 juga menipis. Presiden Prabowo Subianto tak menyinggung gaji ASN dalam pidato Nota Keuangan 14 Agustus 2026 (Agustiyanti, 2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan RAPBN 2027 belum memuat tambahan untuk kenaikan gaji guru. Dari anggaran pendidikan Rp820,9 triliun, Rp240 triliun dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis (Deviyana, 2026). Negara sanggup menyediakan sepiring nasi untuk murid, tetapi belum untuk orang yang mengajar calon guru mereka.
Pasal yang Kabur, Tunjangan yang Bersyarat
Akar soalnya ada di Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal itu menjanjikan penghasilan “di atas kebutuhan hidup minimum”, bukan upah minimum. Ukuran kebutuhan hidup minimum itu sendiri, menurut keterangan di persidangan MK, sudah usang sejak 2015 (Ruang.id, 2026). Akibatnya, buruh pabrik dilindungi lantai upah, dosen tidak.
Celah itu paling terasa di kampus swasta. Pemerintah memperlakukan gaji dosen swasta sebagai urusan perdata antara pekerja dan yayasan, dan banyak yayasan membayar semata berdasarkan jam tatap muka (Mojok.co, 2026). Libur semester berarti kantong kosong.
Pihak kampus punya bantahan yang patut didengar. UPNVJ menyebut Rp3,17 juta hanyalah acuan dasar; penghasilan riil dosen dibangun dari banyak komponen tambahan (Lazuardi, 2026). Di Universitas Airlangga, penghasilan Asisten Ahli dilaporkan sekitar Rp10,97 juta sebulan (Tribunnews.com, 2026). Hakim Konstitusi Arsul Sani juga bertanya wajar: setara upah minimum itu mencakup gaji pokok saja atau termasuk tunjangan, dan bagaimana kampus yang berdiri di beberapa wilayah (Kompas.com, 2026).
Namun di situlah masalahnya. Tunjangan bergantung pada sertifikasi, beban kerja, dan kebijakan kampus; ia bisa ditunda, dipotong, atau tak pernah ada. Dosen yang baru memulai karier umumnya hanya menerima gaji pokok, seperti ditegaskan SPK (Antara, 2026a). Lantai yang rapuh tak bisa ditambal dengan atap yang kebetulan tinggi di segelintir kampus besar.
Menunggu Palu, Menagih Negara
SPK dan para pemohon sudah menyerahkan kesimpulan perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 pada 6 Agustus 2026 (Antara, 2026b). Mereka meminta frasa “gaji pokok” dimaknai sekurang-kurangnya setara upah minimum di wilayah kampus berada. Hingga tulisan ini dibuat, putusan belum dibacakan.
Mahkamah semestinya mengabulkan tafsir itu. Lantai upah bukan kemewahan; ia standar yang sudah lama dinikmati pekerja sektor lain. Kekhawatiran bahwa kampus swasta kecil akan megap-megap memang beralasan, karena itu putusan perlu dibarengi masa transisi yang jelas.
Pemerintah tak perlu menunggu palu. Ada empat pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan sekarang:
- Merevisi Perpres 65/2007 dan mengaitkan tunjangan fungsional dengan inflasi, agar tak membeku dua dekade lagi.
- Memperluas tukin ke semua dosen ASN tanpa membedakan status kampus.
- Menyiapkan skema bantuan gaji bagi PTS kecil yang terbukti tak mampu membayar upah minimum, dengan syarat transparansi keuangan yayasan.
- Mewajibkan setiap kampus mengumumkan struktur gaji pokok dosennya.
Bangsa yang bercita-cita menjadi negara maju pada 2045 tak bisa terus bertumpu pada dosen yang pulang mengajar lalu menyalakan aplikasi ojek. Kualitas pendidikan tinggi tak akan melampaui kesejahteraan orang yang menjalankannya.
Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si., adalah dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar.
Daftar Pustaka
Agustiyanti. (2026, 14 Agustus). Belanja negara Rp 4.000 T, Prabowo tak bahas nasib gaji PNS di pidato RAPBN 2027. Katadata.co.id. https://katadata.co.id/finansial/makro/6a7eeb842f4e7/belanja-negara-rp-4000-t-prabowo-tak-bahas-nasib-gaji-pns-di-pidato-rapbn-2027
Antara. (2025, 15 April). Menkeu Sri Mulyani rinci besaran tukin dosen. Antaranews.com. https://gorontalo.antaranews.com/berita/313897/menkeu-sri-mulyani-rinci-besaran-tukin-dosen
Antara. (2026a). SPK minta MK tafsirkan gaji dosen minimal setara upah minimum. Antaranews.com. https://m.antaranews.com/amp/berita/5631019/spk-minta-mk-tafsirkan-gaji-dosen-minimal-setara-upah-minimum
Antara. (2026b, 6 Agustus). SPK serahkan kesimpulan uji materiil UU Guru dan Dosen ke MK. Antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/5682857/spk-serahkan-kesimpulan-uji-materiil-uu-guru-dan-dosen-ke-mk
Bisnis.com. (2025, 26 Desember). Daftar UMP 2026 tertinggi dan terendah di Indonesia, Jakarta paling atas. https://ekonomi.bisnis.com/read/20251226/12/1939732/daftar-ump-2026-tertinggi-dan-terendah-di-indonesia-jakarta-paling-atas
Detik Sulsel. (2025). Daftar lengkap UMP 2026 di 36 provinsi, Sulsel Rp 3,9 juta. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8277347/daftar-lengkap-ump-2026-di-36-provinsi-sulsel-rp-3-9-juta
Deviyana, N. (2026, 15 Agustus). Tak ada kenaikan gaji guru di RAPBN 2027, ini penjelasan Purbaya. IDX Channel. https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/5452042/tak-ada-kenaikan-gaji-guru-di-rapbn-2027–ini-penjelasan-purbaya
Green Network Asia. (t.t.). Permendikbudristek 44/2024: Harapan untuk mewujudkan kesejahteraan dosen. https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/permendikbudristek-44-2024-harapan-untuk-mewujudkan-kesejahteraan-dosen
Kompas.com. (2026, 5 Mei). Hakim MK soroti permohonan gaji dosen agar mengacu ke upah minimum. https://nasional.kompas.com/read/2026/05/05/16002091/hakim-mk-soroti-permohonan-gaji-dosen-agar-mengacu-ke-upah-minimum
Kontan.co.id. (2026, 23 Juni). 70% dosen di Indonesia digaji di bawah upah minimum, cek UMP 2026 di 38 provinsi. https://nasional.kontan.co.id/news/70-dosen-di-indonesia-digaji-di-bawah-upah-minimum-cek-ump-2026-di-38-provinsi
Lazuardi, G. (2026, 7 Juli). Saat dosen keluhkan gaji rendah dan status kerja di sidang MK, begini respons UPNVJ. Tribunnews.com. https://www.tribunnews.com/nasional/7851095/saat-dosen-keluhkan-gaji-rendah-dan-status-kerja-di-sidang-mk-begini-respons-upnvj
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 26 Januari). Dua dosen uji ketentuan tunjangan fungsional. https://www.mkri.id/berita/dua-dosen-uji-ketentuan-tunjangan-fungsional-24452
Mojok.co. (2026). Butuh biaya puluhan juta demi ijazah S2-S3, tapi negara malah “melegalkan” dosen digaji di bawah UMR. https://mojok.co/liputan/sekolahan/dosen-gaji-di-bawah-umr/
Okezone. (2025, 9 Maret). Gaji CPNS dan PPPK terbaru 2025. https://economy.okezone.com/read/2025/03/09/320/3120852/gaji-cpns-dan-pppk-terbaru-2025
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen. https://peraturan.go.id/files/ps65-2007.pdf
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Putra, I. P. (2025, 10 April). Segera cair, ini besaran tukin dosen Kemendiktisaintek. Medcom.id. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GbmDlyLN-segera-cair-ini-besaran-tukin-dosen-kemendiktisaintek
Ruang.id. (2026, 7 Juli). Standar gaji dosen usang, MK uji UU Guru dan Dosen. https://www.ruang.id/standar-gaji-dosen-usang-mk-uji-uu-guru-dan-dosen/
Tirto.id. (t.t.). UU Guru Dosen digugat: Pendidik di Indonesia belum sejahtera. https://tirto.id/uu-guru-dosen-digugat-pendidik-di-indonesia-belum-sejahtera-hoyw
Tribunnews.com. (2026). Sidang MK beber gaji dosen PTN Indonesia, take home pay di UGM Rp21 juta. https://www.tribunnews.com/nasional/7857223/sidang-mk-beber-gaji-dosen-ptn-indonesia-take-home-pay-di-ugm-rp21-juta
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
