Oleh: Misbahuddin, S.Pd., M.Si.
Dosen Statistika Sosial, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
Bantuan sosial selalu hadir dengan satu harapan sederhana: masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Harapan itu sangat penting.
Negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Ketika pendapatan rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan dasar, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, ketika keluarga menghadapi guncangan ekonomi, atau ketika kelompok tertentu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, bantuan sosial menjadi instrumen penting dalam kebijakan perlindungan sosial.
Namun, ada pertanyaan yang lebih besar yang perlu kita ajukan: setelah bantuan diterima, apa yang terjadi berikutnya?
Apakah keluarga tersebut menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhannya sendiri?
Apakah pendapatannya meningkat?
Apakah anak-anaknya memperoleh akses pendidikan yang lebih baik?
Apakah anggota keluarga usia produktif memperoleh keterampilan dan pekerjaan?
Atau mereka tetap berada dalam kondisi yang sama dan kembali membutuhkan bantuan pada periode berikutnya?
Pertanyaan ini penting karena kebijakan sosial tidak seharusnya berhenti pada siapa yang menerima bantuan, tetapi harus bergerak menuju bagaimana penerima bantuan dapat menjadi lebih berdaya.
Tepat sasaran bukan garis akhir
Pemerintah saat ini memang sedang memperkuat ketepatan sasaran bansos melalui pemutakhiran data dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada 2026, pemerintah terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Pada triwulan III 2026, misalnya, penyaluran PKH telah menjangkau lebih dari 7 juta Keluarga Penerima Manfaat, sementara bantuan pangan telah menjangkau lebih dari 12 juta KPM.
Perbaikan tersebut penting.
Dalam kebijakan publik, bantuan yang salah sasaran merupakan persoalan serius. Jika bantuan diberikan kepada mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan, sumber daya publik menjadi kurang efektif. Sebaliknya, jika keluarga yang seharusnya menerima justru tidak memperoleh bantuan, kebijakan gagal melindungi kelompok yang paling membutuhkan.
Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan dua jenis kesalahan yang dikenal dalam evaluasi program sosial: inclusion error, ketika kelompok yang tidak seharusnya menerima masuk sebagai penerima, dan exclusion error, ketika kelompok yang seharusnya menerima justru terlewat.
Namun, ketepatan sasaran hanyalah satu dimensi keberhasilan.
Bayangkan sebuah keluarga miskin menerima bantuan secara tepat selama bertahun-tahun. Secara administratif, program tersebut dapat dikatakan berhasil karena bantuan sampai kepada penerima yang benar.
Tetapi jika kondisi ekonomi keluarga tersebut tidak berubah, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar.
Apakah kebijakan telah menyelesaikan masalah atau hanya mengelola akibat dari masalah?
Dari perlindungan menuju pemberdayaan
Perubahan cara pandang inilah yang mulai terlihat dalam arah kebijakan pemerintah.
Pada April 2026, Bappenas secara eksplisit mendorong transformasi bansos yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat. Bappenas menekankan bahwa bansos tidak seharusnya hanya bersifat sementara, tetapi perlu mendorong kemandirian masyarakat. Pendekatan tersebut juga dikaitkan dengan perbaikan kualitas data serta pengurangan inclusion error dan exclusion error.
Arah tersebut kembali diperkuat pada Oktober 2026 melalui agenda transformasi pemberdayaan masyarakat. Bappenas menyebut empat pilar utama, yaitu peningkatan kapabilitas, penguatan agensi, penguatan kemandirian ekonomi, serta penguatan komunitas dan wilayah. Pemerintah juga menegaskan adanya pergeseran dari masyarakat sebagai penerima manfaat menjadi masyarakat sebagai pelaku pembangunan.
Ini merupakan perubahan penting dalam cara kita memandang kebijakan sosial.
Social protection diperlukan untuk menjaga masyarakat agar tidak jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan.
Namun, social empowerment diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk bergerak keluar dari kondisi rentan tersebut.
Keduanya bukan pilihan yang harus saling menggantikan.
Perlindungan sosial adalah fondasi. Pemberdayaan adalah jalan menuju kemandirian.
Jangan memaksa semua penerima bansos menjadi “mandiri”
Namun, pemberdayaan juga tidak boleh dipahami secara terlalu sederhana.
Tidak semua penerima bansos berada dalam kondisi yang sama.
Ada keluarga yang hanya mengalami guncangan ekonomi sementara. Ada keluarga yang memiliki anggota usia produktif dan sebenarnya memiliki potensi untuk bekerja atau mengembangkan usaha. Ada keluarga yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Ada pula lansia, penyandang disabilitas, atau kelompok dengan kondisi tertentu yang memang membutuhkan perlindungan sosial dalam jangka panjang.
Karena itu, kebijakan graduasi dari bansos tidak boleh menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua.
Di sinilah data sosial ekonomi menjadi sangat penting.
Pemerintah perlu mengetahui karakteristik penerima: usia, pendidikan, kondisi kesehatan, komposisi rumah tangga, status pekerjaan, keterampilan, kepemilikan aset, lokasi tempat tinggal, akses terhadap pasar, serta jenis bantuan yang telah diterima.
Data tersebut kemudian harus digunakan untuk menentukan intervensi.
Keluarga dengan anggota usia produktif mungkin membutuhkan pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan.
Pelaku usaha mikro mungkin membutuhkan pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan akses pasar.
Anak dari keluarga miskin mungkin membutuhkan intervensi pendidikan agar kemiskinan tidak diwariskan.
Keluarga yang menghadapi persoalan kesehatan mungkin membutuhkan perlindungan kesehatan sebelum diarahkan pada program ekonomi.
Artinya, pemberdayaan harus berbasis karakteristik penerima, bukan sekadar berbasis daftar penerima.
Statistik harus mengubah cara pemerintah melihat kemiskinan
Di sinilah statistik sosial memiliki peran penting.
Kemiskinan bukan sekadar angka persentase.
BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Kemiskinan di perkotaan tercatat 6,34 persen, sementara di perdesaan 10,67 persen.
Angka tersebut memberi gambaran mengenai skala persoalan, tetapi belum cukup untuk menentukan intervensi.
Dua rumah tangga sama-sama berada di bawah garis kemiskinan belum tentu membutuhkan kebijakan yang sama.
Satu keluarga mungkin memiliki orang tua yang masih produktif tetapi tidak memiliki pekerjaan.
Keluarga lain mungkin memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya sangat rendah.
Keluarga berikutnya mungkin memiliki pendapatan yang cukup tetapi menghadapi beban kesehatan yang tinggi.
Ada pula keluarga yang secara statistik berada sedikit di atas garis kemiskinan tetapi sangat rentan jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan atau menghadapi kenaikan biaya hidup.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan membutuhkan lebih dari sekadar klasifikasi “miskin” dan “tidak miskin”.
Pemerintah perlu memahami kedalaman kemiskinan, kerentanan, karakteristik rumah tangga, dan peluang mobilitas sosial.
Dalam bahasa sederhana: pemerintah bukan hanya perlu mengetahui siapa yang miskin, tetapi juga mengapa mereka miskin dan apa yang memungkinkan mereka keluar dari kemiskinan.
Keberhasilan bansos seharusnya memiliki indikator graduasi
Selama ini, salah satu ukuran yang mudah digunakan dalam program bantuan adalah cakupan.
Berapa juta penerima?
Berapa persen bantuan telah tersalurkan?
Berapa rupiah anggaran telah terealisasi?
Indikator tersebut penting untuk mengukur pelaksanaan program.
Namun, kebijakan publik membutuhkan indikator hasil yang lebih jauh.
Berapa banyak penerima yang mengalami peningkatan pendapatan?
Berapa banyak yang memperoleh pekerjaan?
Berapa banyak usaha penerima yang mampu bertahan dan berkembang?
Berapa banyak keluarga yang tidak lagi membutuhkan bantuan karena kondisi ekonominya telah membaik?
Berapa banyak anak dari keluarga penerima yang berhasil meningkatkan capaian pendidikan?
Berapa lama rata-rata sebuah keluarga berada dalam program sebelum mampu keluar secara mandiri?
Pertanyaan terakhir sangat penting.
Jika sebuah program sosial ingin mendorong kemandirian, maka pemerintah perlu membangun indikator graduasi.
Graduasi tidak berarti “mengeluarkan orang dari daftar penerima”.
Graduasi berarti memastikan bahwa seseorang keluar dari ketergantungan karena kondisi kehidupannya memang sudah membaik.
Perbedaannya sangat mendasar.
Jika seseorang dikeluarkan dari program karena dianggap tidak lagi memenuhi kriteria, tetapi kemudian kembali miskin karena kehilangan pekerjaan, maka administrasi mungkin mencatat keberhasilan. Namun, dari perspektif kebijakan sosial, persoalan belum selesai.
Jangan menjadikan angka graduasi sebagai target baru
Ada satu hal yang juga harus diwaspadai.
Ketika pemerintah mulai menggunakan indikator graduasi, jangan sampai jumlah keluarga yang keluar dari bansos justru berubah menjadi target administratif baru.
Jika targetnya sekadar meningkatkan jumlah “keluarga yang graduasi”, maka ada risiko pemerintah terlalu cepat mengeluarkan penerima dari program.
Karena itu, graduasi harus diikuti monitoring setelah keluar dari program.
Apakah pendapatan mereka tetap meningkat?
Apakah pekerjaan mereka bertahan?
Apakah anak-anak tetap bersekolah?
Apakah keluarga kembali masuk dalam kondisi rentan?
Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan harus dilihat sebagai perubahan yang bertahan, bukan perubahan sesaat.
Di sinilah evaluasi kebijakan berbasis data menjadi penting.
Pemerintah dapat membandingkan kondisi penerima sebelum dan sesudah intervensi. Pemerintah juga dapat melihat perubahan pendapatan, status pekerjaan, kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan lainnya.
Bahkan, jika kapasitas data memungkinkan, pemerintah dapat menggunakan metode evaluasi yang lebih kuat untuk menjawab pertanyaan: apakah perubahan tersebut benar-benar disebabkan oleh program pemerintah?
Tanpa evaluasi seperti itu, pemerintah akan sulit membedakan antara program yang benar-benar berdampak dengan program yang sekadar terlihat aktif.
Jangan sampai bansos hanya menjadi rutinitas anggaran
Setiap tahun pemerintah mengalokasikan sumber daya yang besar untuk perlindungan sosial.
Karena itu, bansos tidak boleh diperlakukan hanya sebagai rutinitas anggaran tahunan.
Ia adalah investasi sosial.
Jika bantuan pangan membuat keluarga mampu bertahan, itu adalah keberhasilan perlindungan sosial.
Jika bantuan pendidikan membuat seorang anak tetap bersekolah dan memiliki peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, itu adalah investasi antargenerasi.
Jika pelatihan dan pendampingan membuat penerima mampu membangun usaha yang bertahan, itu adalah pemberdayaan.
Jika keluarga akhirnya mampu memenuhi kebutuhan tanpa bantuan rutin, itu adalah bentuk keberhasilan kebijakan yang paling penting.
Ukuran keberhasilan akhirnya bukan hanya berapa banyak uang yang disalurkan, tetapi berapa besar perubahan kehidupan yang dihasilkan.
Negara tidak boleh hanya menjadi pemberi bantuan
Perlindungan sosial tetap akan dibutuhkan bahkan dalam negara yang ekonominya tumbuh.
Krisis ekonomi, bencana, kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, dan berbagai guncangan dapat membuat keluarga yang sebelumnya relatif aman kembali rentan.
Karena itu, negara tidak boleh meninggalkan fungsi perlindungannya.
Namun, negara juga tidak boleh berhenti sebagai pemberi bantuan.
Negara harus menjadi fasilitator mobilitas sosial.
Artinya, bantuan harus terhubung dengan pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, akses pembiayaan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan komunitas.
Tidak ada keluarga yang akan keluar dari kemiskinan hanya karena menerima satu jenis bantuan.
Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional. Karena itu, respons pemerintah juga harus lintas sektor.
Arah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan keterpaduan dan sinergi program pengentasan kemiskinan antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pada akhirnya, yang harus “graduasi” bukan hanya penerimanya
Kita sering berbicara tentang kapan penerima bansos harus keluar dari program.
Barangkali pertanyaan itu perlu dibalik.
Kapan kebijakan kita berhasil membuat masyarakat tidak lagi membutuhkan bantuan?
Perubahan perspektif ini penting.
Bansos harus tetap hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan. Tetapi pada saat yang sama, setiap bantuan idealnya menjadi pintu menuju kesempatan yang lebih besar: keterampilan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, aset, usaha, dan kemandirian.
Dengan dukungan data yang semakin terintegrasi melalui DTSEN, pemerintah memiliki peluang untuk melakukan intervensi yang lebih presisi. Tetapi data yang baik tidak akan cukup jika hanya digunakan untuk menentukan siapa yang menerima bantuan. Data harus digunakan untuk menentukan intervensi apa yang paling tepat dan apakah intervensi tersebut benar-benar mengubah kehidupan penerimanya. Pemerintah sendiri telah menempatkan DTSEN sebagai fondasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran program sosial.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan sosial Indonesia perlu bergerak dari coverage menuju outcome, dari penyaluran menuju perubahan, dan dari perlindungan menuju pemberdayaan.
Bantuan sosial bukanlah tanda bahwa negara gagal.
Justru, bansos adalah bukti bahwa negara hadir ketika warganya menghadapi kesulitan.
Namun, kehadiran negara yang lebih sempurna adalah ketika setelah memberikan perlindungan, negara juga membuka jalan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berdiri dengan kekuatannya sendiri.
Bansos yang baik membuat masyarakat bertahan. Pemberdayaan yang baik membuat masyarakat berkembang. Kebijakan publik yang baik harus mampu melakukan keduanya.
