Oleh: Dr. Irfan B, S. Sos., M. A. P (Akademisi)
Ada manusia yang dikenang karena kekuasaannya, ada pula yang dikenang karena nilai-nilai yang ditinggalkannya. Kekuasaan mungkin berakhir bersama jabatan, tetapi keteladanan memiliki usia yang jauh lebih panjang daripada sejarah kekuasaan itu sendiri.
Pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Jusuf, putra Sulawesi Selatan asal Kajuara, Kabupaten Bone. Sebuah penghormatan yang bukan sekadar mengabadikan nama seorang tokoh militer dalam lembaran sejarah bangsa, melainkan juga membuka ruang perenungan tentang makna kepahlawanan.
Hai Pahlawan, Jenderal M. Jusuf. Namamu kini memperoleh pengakuan negara. Namun, lebih dari itu, sejarah dan masyarakat sesungguhnya sedang menagih sesuatu yang lebih penting: apakah nilai-nilai perjuangan dan keteladananmu masih hidup dalam perilaku generasi hari ini?
Pertanyaan ini penting, sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu melahirkan pahlawan, melainkan bangsa yang mampu mewarisi nilai-nilai kepahlawanan.
Dari Kajuara untuk Indonesia
Jenderal M. Jusuf, yang memiliki nama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amir, lahir pada 23 Juni 1928 di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Perjalanan hidupnya memperlihatkan bagaimana seorang anak daerah dapat mengambil bagian dalam perjalanan besar sejarah Indonesia.
Pada usia sekitar 17 tahun, ia telah bergabung dengan para pemuda pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebuah pilihan hidup yang memperlihatkan bahwa nasionalisme tidak selalu dimulai dari ruang-ruang kekuasaan, tetapi sering kali tumbuh dari kesadaran sederhana: bahwa kemerdekaan harus dipertahankan.
Karier militernya kemudian berkembang. Ia pernah menjadi Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Menteri Perindustrian, Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan pada 1978–1983, hingga menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua periode, 1983–1993.
Rentang pengabdian tersebut memperlihatkan perjalanan seorang prajurit yang tidak hanya berada di medan pertahanan, tetapi juga mengambil tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ada satu hal yang menarik dari perjalanan Jenderal M. Jusuf: ia berasal dari tanah Bugis, tetapi pengabdiannya melampaui batas-batas kedaerahan. Ia tidak hanya menjadi kebanggaan Bone atau Sulawesi Selatan, melainkan bagian dari sejarah Indonesia.
Di sinilah makna nasionalisme menemukan bentuknya. Identitas lokal bukanlah penghalang bagi seseorang untuk menjadi warga bangsa yang universal. Justru nilai-nilai lokal dapat menjadi fondasi moral untuk mengabdi kepada kepentingan yang lebih besar.
Siri’ dan Lempu’: Etika yang Menjadi Jalan Kepahlawanan
Dalam kebudayaan Bugis-Makassar, terdapat dua nilai penting yang relevan untuk membaca keteladanan seorang pemimpin, yakni Siri’ dan Lempu’.
Siri’ tidak cukup diterjemahkan sebagai rasa malu. Ia mengandung makna harga diri, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab moral. Sementara Lempu’ berarti lurus, jujur, tulus, serta tidak menyimpang dari kebenaran.
Kedua nilai ini sesungguhnya merupakan fondasi kepemimpinan yang sangat penting. Seseorang yang memiliki Siri’ tidak akan mudah menggadaikan kehormatan demi kepentingan pribadi. Seseorang yang memegang Lempu’ tidak akan menjadikan jabatan sebagai instrumen untuk memperkaya diri atau mengkhianati kepercayaan publik.
Dalam tradisi Bugis, nilai tersebut juga berhubungan dengan Getteng (keteguhan prinsip), Acca (kecerdasan dan kebijaksanaan), serta Warani (keberanian). Nilai-nilai ini membentuk karakter manusia yang memiliki integritas, kecakapan, dan keberanian dalam menjalankan tanggung jawab.
Di sinilah kita dapat membaca kepahlawanan Jenderal M. Jusuf melalui perspektif kebudayaan.
Kepahlawanan bukan semata-mata tentang keberanian mengangkat senjata, tetapi juga keberanian mempertahankan prinsip. Bukan hanya kemampuan memimpin pasukan, tetapi juga kemampuan menjaga kehormatan ketika berada di puncak kekuasaan.
Seorang pemimpin dapat memiliki pangkat tinggi, tetapi belum tentu memiliki martabat. Ia bisa memiliki kekuasaan, tetapi belum tentu memiliki integritas.
Karena itu, Siri’ mengajarkan kehormatan, sementara Lempu’ mengajarkan bagaimana kehormatan tersebut dijaga melalui kejujuran.
Keduanya menjadi nilai yang semestinya tidak berhenti sebagai slogan kebudayaan, tetapi menjelma menjadi etika dalam kehidupan publik.
Pahlawan dan Tanggung Jawab Kekuasaan
Ada pelajaran penting dari perjalanan Jenderal M. Jusuf ketika dipercaya menjadi Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Dalam sejarah kepemimpinannya, ia dikenal memiliki perhatian terhadap kondisi dan kesejahteraan prajurit. Kedekatannya dengan prajurit menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada sosoknya.
Namun, penghargaan terhadap seorang tokoh sejarah juga harus ditempatkan dalam pembacaan yang jujur dan proporsional. Setiap periode pemerintahan memiliki konteks politik, kebijakan, dan persoalan sejarahnya sendiri. Menghormati jasa seseorang bukan berarti menutup ruang kajian kritis terhadap masa ketika ia menjalankan kekuasaan.
Justru kedewasaan sejarah mengharuskan kita membedakan antara penghargaan atas pengabdian dan penilaian akademis terhadap perjalanan pemerintahan.
Dalam perspektif administrasi publik, jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Kekuasaan memperoleh legitimasi bukan hanya karena seseorang memiliki kewenangan formal, tetapi karena kewenangan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Max Weber mengingatkan bahwa birokrasi modern membutuhkan rasionalitas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan. Sementara dalam perspektif etika pemerintahan, integritas merupakan fondasi yang menjaga agar kekuasaan tidak berubah menjadi alat kepentingan pribadi.
Maka, nilai Lempu’ sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tata kelola pemerintahan modern.
Betapa banyak persoalan bangsa hari ini yang berakar pada hilangnya kejujuran, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan lemahnya tanggung jawab pejabat publik.
Kita tidak kekurangan orang pintar. Kita tidak kekurangan orang yang memiliki gelar akademik. Bahkan, kita tidak kekurangan orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
Namun, apakah kita masih memiliki cukup banyak orang yang berani berkata benar ketika kebenaran itu merugikan dirinya sendiri?
Di situlah Lempu’ diuji.
Menjadi Pahlawan di Tengah Krisis Keteladanan
Hari ini, kepahlawanan menghadapi tantangan yang berbeda. Generasi muda tidak lagi berhadapan dengan kolonialisme dalam bentuk yang sama seperti masa perjuangan kemerdekaan. Mereka berhadapan dengan tantangan yang lebih kompleks: ketimpangan, korupsi, disinformasi, pengangguran, krisis lingkungan, dan kemerosotan kepercayaan terhadap institusi publik.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan bahwa indeks integritas nasional berada pada angka 71,53 dari skala 100. Angka ini masih berada dalam kategori rentan menurut klasifikasi KPK.
Data tersebut memberikan pesan bahwa persoalan integritas masih menjadi pekerjaan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kita membutuhkan lebih banyak figur yang menjadikan kehormatan sebagai batas moral dan kejujuran sebagai prinsip dalam bekerja.
Dalam konteks inilah, mengenang Jenderal M. Jusuf seharusnya tidak berhenti pada seremoni, pemasangan foto, atau pidato tentang jasa seorang tokoh. Penghormatan paling tinggi terhadap seorang pahlawan adalah keberanian meneruskan nilai-nilai yang diwariskannya.
Bagi seorang aparatur sipil negara, menjadi pahlawan dapat berarti memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
Bagi seorang pemimpin, menjadi pahlawan berarti tidak menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.
Bagi seorang akademisi, menjadi pahlawan berarti menjaga kebenaran ilmiah, tidak menjual integritas demi kepentingan sesaat.
Bagi generasi muda, menjadi pahlawan berarti berani berpikir kritis, bekerja keras, dan mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Kepahlawanan tidak selalu membutuhkan panggung besar. Terkadang ia hadir dalam keputusan sederhana: tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak memanipulasi kebenaran, tidak mengkhianati amanah, dan tidak membiarkan ketidakadilan berlangsung di depan mata.
Di sinilah Siri’ na Pacce menemukan makna sosialnya. Kehormatan tidak hanya menyangkut harga diri pribadi, tetapi juga kepedulian terhadap penderitaan orang lain.
Sebab, seseorang belum sepenuhnya memiliki kehormatan jika ia hanya mampu menjaga martabat dirinya, tetapi tidak peduli terhadap martabat sesama manusia.
Hai Pahlawan, Namamu Adalah Tanggung Jawab Sejarah
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal M. Jusuf adalah kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Namun, kebanggaan itu semestinya diikuti tanggung jawab kebudayaan dan pendidikan.
Kita perlu menghadirkan kembali sejarah tokoh-tokoh daerah dalam ruang pendidikan. Anak-anak muda perlu mengenal bahwa dari tanah Bugis, dari Kajuara, Bone, pernah lahir seorang tokoh yang mengambil bagian penting dalam perjalanan bangsa.
Mereka perlu memahami bahwa menjadi orang besar tidak cukup dengan memiliki nama besar. Ada nilai, pengorbanan, keberanian, dan tanggung jawab yang menyertai perjalanan seseorang.
Dalam filosofi Bugis terdapat ungkapan “Taro ada taro gau”—satunya perkataan dengan perbuatan. Sebuah prinsip sederhana, tetapi memiliki kedalaman moral yang luar biasa. Jangan sampai perkataan tentang integritas lebih tinggi daripada praktik kehidupan kita sendiri.
Kita juga mengenal pesan “Resopa temmangingngi namalomo naletei pammase Dewata”—hanya melalui kerja keras dan ketekunan, seseorang dapat memperoleh keberhasilan dengan rahmat Tuhan.
Nilai-nilai itu sesungguhnya merupakan warisan yang harus terus dihidupkan.
Hai Pahlawan, Jenderal M. Jusuf. Hari ini negara telah mengabadikan namamu dalam daftar Pahlawan Nasional. Tetapi sejarah tidak akan berhenti pada gelar, sebab setiap generasi memiliki tugas untuk menerjemahkan kepahlawanan sesuai tantangan zamannya.
Biarlah Siri’ menjaga kehormatan, Lempu’ meluruskan kejujuran, Getteng menguatkan pendirian, dan Pacce menghidupkan kepedulian.
Sebab, pahlawan bukan hanya mereka yang namanya tertulis dalam keputusan negara. Pahlawan juga mereka yang menghadirkan manfaat bagi kehidupan, menjaga martabat manusia, dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar daripada dirinya sendiri.
Pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya membutuhkan lebih banyak orang yang ingin menjadi pemimpin. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memiliki keberanian untuk menjadi teladan.
Sebab, gelar pahlawan dapat dianugerahkan oleh negara, tetapi nilai kepahlawanan hanya dapat dibuktikan melalui kehidupan.
Selamat Hari Pahlawan. Dari Kajuara untuk Indonesia.
