Oleh: Misbahuddin, S.Pd., M.Si. Dosen Statistika Sosial Prodi Administrasi Publik
Indonesia baru saja memasuki babak penting dalam tata kelola data. Pada 6 Oktober 2026, DPR bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Regulasi tersebut memperkuat fondasi hukum pengelolaan data nasional dengan menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, aman, dan interoperabel. Data juga diarahkan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan, penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Pengesahan tersebut patut diapresiasi. Namun, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah memiliki data yang semakin banyak otomatis membuat pemerintah semakin baik dalam mengambil keputusan?
Jawabannya tentu tidak.
Pemerintah dapat memiliki ribuan bahkan jutaan baris data, berbagai dashboard, aplikasi pelayanan, sistem informasi, dan indikator kinerja. Namun, jika data tersebut hanya berhenti sebagai angka dalam laporan, ia belum menjadi kekuatan bagi kebijakan publik. Data baru memiliki nilai ketika mampu membantu pemerintah memahami persoalan, mengenali kelompok yang paling membutuhkan intervensi, memperkirakan risiko, mengevaluasi program, dan menentukan tindakan yang paling masuk akal.
Di sinilah statistik sosial memperoleh posisi yang semakin strategis dalam administrasi publik.
Dari budaya mengumpulkan data menuju budaya menggunakan data
Selama ini, diskusi mengenai transformasi digital pemerintahan sering berpusat pada aplikasi, integrasi sistem, dan infrastruktur teknologi. Padahal, teknologi hanyalah salah satu bagian dari ekosistem pemerintahan berbasis data.
Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah aparatur memiliki kemampuan untuk membaca dan menafsirkan data secara benar.
Data kemiskinan, misalnya, tidak cukup hanya dibaca sebagai angka persentase. BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut memang menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, statistik agregat nasional belum menjawab pertanyaan yang lebih penting bagi pemerintah daerah: di wilayah mana kemiskinan masih terkonsentrasi, siapa yang paling rentan, faktor apa yang berkaitan dengan kemiskinan, dan apakah program pemerintah benar-benar memberikan perubahan?
Pertanyaan seperti itu membutuhkan kemampuan statistik yang lebih dari sekadar menghitung rata-rata atau persentase.
Pemerintah membutuhkan analisis distribusi, perbandingan antarwilayah, analisis tren, korelasi, regresi, analisis spasial, bahkan pendekatan prediktif ketika data dan kapasitas memungkinkan. Dengan demikian, statistik tidak berhenti sebagai alat untuk menggambarkan keadaan, tetapi menjadi instrumen untuk memahami hubungan dan kemungkinan perubahan.
Perubahan cara berpikir inilah yang seharusnya menjadi bagian penting dari reformasi administrasi publik.
Angka yang sama dapat menghasilkan kebijakan yang berbeda
Statistik mempunyai satu karakter yang sering dilupakan: angka tidak berbicara dengan sendirinya.
Sebuah rata-rata dapat terlihat baik, tetapi menyembunyikan ketimpangan yang besar. Sebuah indeks dapat meningkat, tetapi belum tentu seluruh kelompok masyarakat merasakan perbaikan. Sebuah program dapat mencapai target jumlah penerima, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan kesejahteraan.
Karena itu, aparatur pemerintah tidak cukup hanya mampu membaca angka. Mereka harus mampu mempertanyakan angka.
Apa definisinya? Dari mana datanya berasal? Bagaimana data dikumpulkan? Siapa yang tidak tercakup? Apakah terdapat bias? Apakah perbedaan antardaerah signifikan atau hanya variasi biasa? Apakah perubahan indikator disebabkan program pemerintah atau faktor lain?
Kemampuan bertanya seperti ini merupakan inti dari literasi statistik dalam pemerintahan.
Kebutuhan tersebut semakin nyata ketika pemerintah mulai menggunakan berbagai indikator kinerja untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Data Kementerian PANRB, misalnya, menunjukkan bahwa evaluasi Indeks SPBE 2025 mencakup 261 instansi, dengan predikat mulai dari Kurang hingga Memuaskan. Sementara itu, evaluasi Indeks Pelayanan Publik 2025 mencakup 574 instansi.
Angka-angka tersebut penting, tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: mengapa suatu daerah memperoleh skor tertentu dan apa yang harus dilakukan setelah skor tersebut diketahui?
Di sinilah statistik dan administrasi publik bertemu.
Jangan terjebak pada “pemerintahan berbasis dashboard”
Era pemerintahan digital berpotensi melahirkan paradoks baru. Pemerintah dapat memiliki semakin banyak dashboard, tetapi belum tentu memiliki semakin banyak pengetahuan.
Dashboard dapat memperlihatkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran, jumlah pengaduan, waktu penyelesaian layanan, tingkat kepuasan masyarakat, hingga capaian program. Namun, visualisasi yang menarik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik.
Kita perlu bergerak dari dashboard-based government menuju evidence-based government.
Perbedaannya cukup mendasar.
Dashboard menjawab pertanyaan “berapa?”. Pemerintahan berbasis bukti harus mampu melanjutkan pertanyaan menjadi “mengapa?”, “di mana?”, “siapa yang terdampak?”, “apa yang berubah?”, dan “intervensi apa yang paling mungkin berhasil?”
Contohnya dapat dilihat dari persoalan ketenagakerjaan. Secara nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 tercatat 4,65 persen. Sulawesi Selatan berada pada 4,66 persen.
Namun bagi pemerintah daerah, angka tersebut belum cukup sebagai dasar kebijakan.
Di Kota Makassar, publikasi Statistik Ketenagakerjaan 2025 mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 60,65 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9,60 persen. Publikasi tersebut juga mencatat tingkat pengangguran terdidik sebesar 8,95 persen.
Angka ini membuka ruang pertanyaan kebijakan yang lebih substantif. Mengapa pengangguran di wilayah perkotaan seperti Makassar tetap menjadi persoalan ketika struktur ekonominya didominasi sektor jasa? Apakah persoalannya terletak pada keterampilan tenaga kerja, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, pengalaman kerja, informasi pekerjaan, atau karakteristik sektoral ekonomi?
Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan sebuah tabel.
Diperlukan analisis statistik yang mampu menghubungkan karakteristik individu, pendidikan, pekerjaan, wilayah, dan kondisi ekonomi untuk menemukan pola yang lebih jelas.
Pemerintah membutuhkan “statistik untuk bertindak”
Pengesahan UU Satu Data Indonesia seharusnya tidak hanya menghasilkan integrasi sistem dan interoperabilitas aplikasi. Tahap berikutnya harus berupa peningkatan kapasitas analitik aparatur pemerintah.
Data yang terintegrasi tetapi tidak dianalisis dengan baik hanya akan menghasilkan birokrasi yang memiliki banyak informasi tanpa kemampuan mengambil keputusan.
Karena itu, setidaknya ada empat kemampuan yang perlu diperkuat.
Pertama, literasi data. Aparatur harus mampu memahami jenis data, sumber data, kualitas data, indikator, dan keterbatasan suatu angka.
Kedua, literasi statistik. Aparatur harus mampu menggunakan metode statistik yang sesuai dengan persoalan kebijakan, bukan sekadar menggunakan metode karena tersedia dalam perangkat lunak.
Ketiga, literasi kebijakan. Hasil analisis statistik harus diterjemahkan menjadi pilihan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, literasi etika data. Semakin besar kemampuan pemerintah mengintegrasikan data, semakin besar pula tanggung jawab untuk melindungi privasi, mencegah diskriminasi, dan memastikan penggunaan data tidak merugikan kelompok tertentu.
Dengan demikian, Satu Data Indonesia seharusnya tidak hanya melahirkan single source of data, tetapi juga mendorong single culture of evidence dalam pemerintahan.
Tantangan bagi perguruan tinggi
Perubahan tersebut juga membawa konsekuensi bagi perguruan tinggi, khususnya Program Studi Administrasi Publik.
Administrasi publik tidak lagi cukup mengajarkan mahasiswa bagaimana memahami organisasi pemerintah, kebijakan publik, pelayanan publik, atau birokrasi. Mahasiswa juga perlu disiapkan menjadi analis yang mampu membaca realitas pemerintahan melalui data.
Statistika sosial karena itu tidak semestinya ditempatkan sebagai mata kuliah yang hanya berisi rumus, distribusi probabilitas, pengujian hipotesis, atau latihan menggunakan perangkat lunak statistik.
Mahasiswa Administrasi Publik perlu melihat statistik sebagai bahasa untuk memahami masyarakat dan alat untuk menguji kebijakan.
Ketika mahasiswa mempelajari regresi, misalnya, pertanyaan yang digunakan seharusnya bukan hanya “berapa nilai koefisien regresinya?”, tetapi “faktor apa yang berkaitan dengan tingkat pengangguran?”, “seberapa kuat hubungan tersebut?”, dan “apa implikasinya bagi kebijakan pemerintah?”
Ketika mempelajari statistik deskriptif, mahasiswa tidak cukup mengatakan bahwa rata-rata suatu indikator adalah sekian. Mereka perlu bertanya apakah rata-rata tersebut merepresentasikan sebagian besar masyarakat atau justru menyembunyikan ketimpangan.
Ketika mempelajari data spasial, mahasiswa harus mampu melihat bahwa persoalan administrasi publik memiliki dimensi ruang: kemiskinan, akses pelayanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kualitas lingkungan tidak selalu tersebar secara merata.
Dengan pendekatan tersebut, statistika sosial menjadi jembatan antara data, masyarakat, dan keputusan publik.
Dari data menuju kebijakan yang lebih manusiawi
Pada akhirnya, perdebatan mengenai data bukanlah perdebatan tentang angka.
Tujuan akhirnya adalah manusia.
Data kemiskinan berbicara tentang keluarga yang membutuhkan perlindungan. Data pengangguran berbicara tentang seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Data pelayanan publik berbicara tentang warga yang sedang berhadapan dengan negara. Data pendidikan berbicara tentang kesempatan generasi berikutnya.
Karena itu, semakin canggih sistem data pemerintah, semakin besar pula tuntutan agar penggunaannya tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Pengesahan UU Satu Data Indonesia memberikan fondasi yang penting. Tantangan berikutnya adalah memastikan fondasi tersebut tidak berhenti pada integrasi data dan sistem, tetapi berkembang menjadi budaya pemerintahan yang menjadikan bukti sebagai dasar keputusan.
Indonesia tidak kekurangan data.
Yang perlu diperkuat adalah kemampuan untuk mengubah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi perubahan yang dirasakan masyarakat.
Di titik inilah statistik sosial menemukan makna sebenarnya dalam administrasi publik: bukan sekadar menghitung apa yang terjadi, tetapi membantu pemerintah memahami mengapa itu terjadi, kepada siapa dampaknya terasa, dan apa yang seharusnya dilakukan setelahnya.
Pemerintahan masa depan bukan pemerintahan yang paling banyak memiliki data. Pemerintahan masa depan adalah pemerintahan yang paling mampu menggunakan data secara tepat, kritis, etis, dan manusiawi untuk mengambil keputusan publik.
