MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berkomitmen penuh untuk merealisasikan program urban farming sebagai salah satu prioritas utama. Program ini dirancang sebagai solusi inovatif untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan di perkotaan.
Konsep dan Pendanaan:
Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifli Nanda (“Zul”), menjelaskan bahwa konsep program masih dalam tahap penyusunan, termasuk rencana penganggaran yang akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan lembaga internasional seperti PBB.
Kerja Sama Antar-OPD:
Pelaksanaan program urban farming akan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Kelompok Wanita Tani, dan Tim Penggerak PKK. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini.
Tahapan Implementasi:
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (“Appi”), telah mengadakan pertemuan dengan OPD terkait dan tim ahli, termasuk Fadly “Padi”, seorang musisi dan aktivis pertanian urban bersertifikasi dari Australia. Pertemuan tersebut membahas prosedur, tantangan, dan skema pembiayaan untuk optimalisasi program.
Tahap awal program akan fokus pada pendirian dua lokasi percontohan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sudiang dan BPP Barombong. Kedua lokasi ini akan berfungsi sebagai pusat pelatihan, pendidikan, agrowisata, dan pembibitan. Selain itu, kampanye edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan metode urban farming juga akan dilakukan.
Teknologi dan Sektor Potensial:
Program ini akan memanfaatkan teknologi aquaponik, yang menggabungkan pertanian dan perikanan dalam satu ekosistem. Program ini menargetkan sembilan sektor potensial yang disesuaikan dengan kebutuhan Kota Makassar, bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat.
