MAKASSAR — Anggota MPR RI asal Sulawesi Selatan, A. Abd. Waris Halid, mengajak mahasiswa untuk tidak memandang Empat Pilar MPR RI sebatas konsep kebangsaan yang bersifat normatif, tetapi menjadikannya sebagai landasan dalam melihat berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Waris Halid dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Aula Pertemuan Prof. Mattulada, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis, 24 September 2026.
Kegiatan yang diikuti mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhas tersebut berlangsung interaktif. Para mahasiswa tidak hanya menyimak pemaparan mengenai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai persoalan aktual, mulai dari ketimpangan pelayanan kesehatan, sektor perikanan hingga kebakaran hutan dan lahan.
Waris Halid mengapresiasi antusiasme mahasiswa karena menurutnya pemahaman terhadap Empat Pilar justru menjadi lebih bermakna ketika nilai-nilai kebangsaan tersebut mampu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Empat Pilar jangan berhenti sebagai sesuatu yang kita hafalkan. Nilai-nilainya harus hadir ketika kita berbicara tentang keadilan, kesejahteraan, pelayanan publik, sumber daya alam, maupun persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah,” ujar Waris.
Salah seorang mahasiswa, Faizah, mempertanyakan apakah ketimpangan akses kesehatan masyarakat di daerah hanya merupakan persoalan teknis atau juga berkaitan dengan implementasi Empat Pilar.
Menanggapi hal tersebut, Waris mengatakan ketimpangan akses kesehatan tidak dapat semata-mata dilihat sebagai persoalan keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan ataupun distribusi obat.
Menurutnya, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak juga menyentuh persoalan keadilan sosial serta pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana semangat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
“Ketika masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena tinggal jauh dari pusat pelayanan, maka persoalannya bukan lagi semata-mata teknis. Di sana ada persoalan keadilan dan pemenuhan hak warga negara yang harus menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya.
Pertanyaan lainnya disampaikan Rahmat Dahlan mengenai hubungan sektor perikanan dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
Waris menjelaskan bahwa sektor perikanan sangat relevan dalam pembicaraan mengenai kebangsaan, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Persoalan perikanan berkaitan dengan kedaulatan wilayah laut, kesejahteraan masyarakat pesisir, pengelolaan sumber daya alam serta keadilan ekonomi.
Realitas yang dihadapi nelayan, mulai dari perlindungan nelayan kecil, ketersediaan dan harga BBM bersubsidi, hingga pengelolaan wilayah pesisir dan zonasi laut, menurut Waris dapat menjadi contoh konkret bagaimana nilai Pancasila, konstitusi dan semangat NKRI diterapkan dalam kebijakan.
Sementara itu, Andi Nursyahwa mengangkat persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mempertanyakan peran lembaga negara terhadap masyarakat yang terdampak.
Waris menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat. Selain penanganan ketika bencana terjadi, menurutnya jauh lebih penting memastikan upaya pencegahan, perlindungan masyarakat terdampak serta pemulihan lingkungan dilakukan secara konsisten.
Ia juga menekankan bahwa persoalan lingkungan hidup memiliki hubungan erat dengan amanat konstitusi mengenai hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Menjaga hutan, laut dan lingkungan bukan hanya urusan ekologis. Di dalamnya ada hak masyarakat, keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya, dan tanggung jawab negara yang telah diamanatkan konstitusi,” kata Waris.
Dalam kesempatan tersebut, Waris Halid juga mendorong mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhas untuk terus membangun tradisi kritis dan berani menyampaikan pandangan terhadap berbagai persoalan bangsa.
Menurutnya, generasi muda memiliki posisi penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta derasnya arus informasi.
“Saya justru senang ketika mahasiswa bertanya kritis. Kampus harus menjadi ruang untuk berpikir, berdialog dan bahkan berbeda pandangan. Yang harus tetap kita jaga adalah tujuan bersama: Indonesia yang adil, bersatu dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh rakyatnya,” pungkas Waris.
Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut ditutup dengan dialog bersama mahasiswa. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tetap relevan ketika dibawa lebih dekat dengan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
