Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Opini

Wapres dari Partai yang Sama : Ujian Bagi Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Presedensial  Multipartai

×

Wapres dari Partai yang Sama : Ujian Bagi Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Presedensial  Multipartai

Sebarkan artikel ini

Oleh: Emanuel Herdiyanto MG, S.H., M.H.

Pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan sekadar peristiwa pergantian pejabat. Dalam sistem presidensial multipartai, peristiwa tersebut dapat menjadi momentum yang menguji desain konstitusi: apakah mekanisme pengisian jabatan mampu menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus mempertahankan keseimbangan kekuasaan? Pertanyaan itu semakin penting apabila Presiden mengusulkan calon pengganti yang berasal dari partai politik yang sama dengannya, sementara pemerintahan ditopang oleh koalisi sejumlah partai di parlemen.

Example 500x700

Persoalan ini harus diletakkan secara jernih. Ada dua hal yang tidak boleh dicampuradukkan: keabsahan menurut hukum positif dan kualitas keseimbangan politik dalam praktik ketatanegaraan. Sebuah tindakan dapat dibenarkan oleh teks konstitusi, tetapi tetap layak diuji dari sudut demokrasi konstitusional, pembatasan kekuasaan, dan efektivitas pengawasan.

Konstitusi memberi prosedur, bukan kewenangan sepihak

Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Rumusan ini membagi kewenangan secara tegas: Presiden mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memilih salah satunya.

Konsekuensinya, Presiden tidak dapat mengangkat sendiri Wakil Presiden pengganti. Usulan Presiden merupakan bagian dari proses konstitusional, bukan keputusan final. MPR memiliki kewenangan memilih yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh sebagai kewenangan lembaga negara, bukan sekadar formalitas untuk mengesahkan kehendak politik Presiden.

Di sisi lain, Pasal 8 ayat (2) tidak mensyaratkan calon pengganti berasal dari partai yang berbeda dengan Presiden. Konstitusi juga tidak mewajibkan calon berasal dari partai oposisi atau partai koalisi tertentu. Karena itu, selama persyaratan konstitusional lainnya dipenuhi, kesamaan afiliasi partai tidak dengan sendirinya membuat pengusulan calon menjadi inkonstitusional. 

Menyatakan sebaliknya tanpa dasar tekstual yang memadai justru berisiko menciptakan syarat konstitusional baru yang tidak tertulis dalam UUD.

Masalahnya bukan kesamaan partai, melainkan kemungkinan konsentrasi kekuasaan

Walaupun tidak dilarang, pengusulan calon dari partai yang sama tetap memiliki dimensi politik yang patut diperiksa. Dalam sistem presidensial multipartai, Presiden sering membutuhkan dukungan lintas partai agar agenda pemerintahan dan legislasi memperoleh dukungan DPR. Koalisi dapat menjadi instrumen untuk membangun stabilitas dan mengurangi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif.

Namun, koalisi yang terlalu dominan dapat menghadirkan persoalan berbeda. Apabila hampir seluruh kekuatan politik bergabung dalam pemerintahan, parlemen berisiko kehilangan daya kritisnya. Partai-partai tetap berbeda secara organisatoris, tetapi fungsi pengawasan dapat melemah karena kepentingan mempertahankan koalisi lebih diutamakan daripada kewajiban mengawasi pemerintah.

Apabila Wakil Presiden pengganti berasal dari partai yang sama dengan Presiden, keadaan itu dapat memperkuat keseragaman politik di dalam cabang eksekutif. Akan tetapi, hal tersebut tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan. Presiden dan Wakil Presiden memang berada dalam satu cabang kekuasaan. Ukuran persoalannya terletak pada apakah konfigurasi politik yang terbentuk kemudian melemahkan pengawasan DPR, mengurangi transparansi, atau membuat lembaga negara lain kehilangan independensi.

Pemisahan kekuasaan harus diikuti pengawasan yang nyata

Gagasan Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh terkumpul tanpa pembatasan. Dalam perkembangan negara konstitusional, pemisahan kekuasaan berjalan beriringan dengan mekanisme checks and balances. James Madison, khususnya dalam The Federalist No. 51, menekankan pentingnya desain kelembagaan yang memungkinkan kekuasaan mengawasi kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 20A UUD 1945 menempatkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada DPR. Fungsi-fungsi tersebut tidak boleh berhenti sebagai rumusan normatif. DPR harus tetap mampu meminta penjelasan pemerintah, menguji kebijakan, mengawasi penggunaan anggaran, serta menyampaikan kritik berdasarkan kepentingan publik, termasuk ketika mayoritas anggotanya berasal dari partai pendukung pemerintah.

Perlu pula dibedakan antara pengawasan politik dan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Dalam sistem presidensial, hilangnya dukungan politik mayoritas DPR tidak dengan sendirinya menjadi alasan pemberhentian Presiden. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta prosedur pemberhentian 

berdasarkan pelanggaran atau keadaan konstitusional tertentu, dengan tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dengan demikian, stabilitas masa jabatan eksekutif tetap dijaga, tetapi bukan berarti pemerintah bebas dari pengawasan.

Multipartai tidak otomatis berarti kekuasaan terdistribusi

Kajian Scott Mainwaring mengenai presidensialisme dan multipartisme menunjukkan bahwa kombinasi sistem presidensial dengan banyak partai menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun dukungan legislatif dan stabilitas pemerintahan. Dalam praktik, koalisi dapat membantu Presiden memperoleh dukungan parlemen. Tetapi, banyaknya partai tidak selalu berarti kekuasaan tersebar secara seimbang.

Di sinilah muncul paradoks multipartai: secara formal terdapat banyak partai, tetapi secara substantif kekuatan politik dapat terkonsentrasi dalam satu koalisi besar. 

Jika keadaan ini berlangsung, oposisi yang efektif semakin terbatas dan fungsi pengawasan berpotensi berubah menjadi negosiasi kepentingan antarelite.

Karena itu, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari jumlah partai yang mengikuti pemilu atau jumlah partai yang duduk di parlemen. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah kekuasaan dapat dikritik, diawasi, dan dimintai pertanggungjawaban; apakah oposisi memiliki ruang konstitusional; dan apakah lembaga negara dapat menjalankan kewenangannya tanpa tekanan politik yang tidak semestinya.

MPR harus menggunakan kewenangan memilih secara bermakna

Dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, posisi MPR menjadi sangat penting. Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengusulkan calon, tetapi memberikan kewenangan untuk memilih dari dua calon yang diajukan Presiden. Perbedaan antara mengusulkan dan memilih itu bukan formalitas. Ia merupakan bagian dari desain pembatasan kekuasaan.

MPR semestinya menilai calon berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, kemampuan menjalankan tugas konstitusional, serta kebutuhan kesinambungan pemerintahan. Pertimbangan politik tentu tidak dapat dihilangkan dari proses pemilihan, tetapi pertimbangan tersebut harus diletakkan dalam kerangka kepentingan negara dan tanggung jawab konstitusional.

Stabilitas pemerintahan tidak boleh dibayar dengan melemahnya pengawasan

Tidak tepat apabila konstitusi ditafsirkan mewajibkan Wakil Presiden berasal dari partai yang berbeda dengan Presiden. Wakil Presiden bukan pejabat yang ditugaskan mewakili oposisi. Namun, juga tidak tepat apabila kewenangan Presiden mengusulkan calon dipahami sebagai ruang tanpa pertimbangan terhadap akibat politik dan kelembagaan.

Prinsip yang seharusnya dijaga adalah keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Presiden dapat mempertimbangkan calon dari partainya sendiri, tetapi proses pemilihan harus berlangsung secara bermakna di MPR. Setelah pengisian jabatan, DPR tetap wajib menjalankan fungsi pengawasan, partai di luar pemerintahan harus tetap memiliki ruang oposisi, dan lembaga peradilan harus terlindungi independensinya.

Penutup: yang diuji adalah kedewasaan demokrasi konstitusional

Pada akhirnya, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak semestinya direduksi menjadi perdebatan mengenai asal partai calon. Secara normatif, UUD 1945 tidak melarang calon dari partai yang sama dengan Presiden. Akan tetapi, secara politik hukum, setiap keputusan pengisian jabatan harus dinilai pula dari dampaknya terhadap distribusi kekuasaan dan efektivitas pengawasan.

Demokrasi konstitusional tidak menuntut agar seluruh kekuatan politik berada dalam posisi yang sama, tetapi menuntut agar tidak ada kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol. Stabilitas pemerintahan merupakan kebutuhan, namun stabilitas tidak boleh berubah menjadi dominasi. Koalisi boleh besar, tetapi parlemen tidak boleh kehilangan keberanian konstitusionalnya untuk mengawasi.

Dengan demikian, pertanyaan yang paling mendasar bukan apakah Wakil Presiden harus berasal dari partai yang berbeda, melainkan apakah sistem ketatanegaraan Indonesia tetap menyediakan mekanisme yang efektif untuk membatasi kekuasaan ketika Presiden, Wakil Presiden, dan mayoritas politik di parlemen berada dalam konfigurasi yang saling berdekatan. Di situlah sesungguhnya kualitas checks and balances dan kedewasaan demokrasi konstitusional diuji.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *