Misbahuddin
Dosen Statistika Sosial, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar
Angka stunting dari posyandu jauh lebih rendah daripada hasil survei nasional. Selisih itu bukan kabar baik, melainkan tanda ada anak yang tak terlihat.
Pagi di sebuah posyandu di pelosok Sulawesi Selatan. Antrean ibu yang menggendong balita mengular sampai halaman. Seorang kader membaringkan bayi berusia sepuluh bulan di papan ukur. Bayi itu meronta dan menangis. Lututnya menekuk, kepalanya bergeser dari sandaran. Kader membaca angka secepat mungkin, membulatkannya, lalu mencatatnya di buku sebelum memanggil nama berikutnya. Masih ada puluhan anak yang menunggu.
Angka dari meja kecil itulah yang setiap bulan mengalir ke aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), lalu ke dasbor dinas kesehatan, lalu ke laporan kepala daerah. Dari sanalah kita sering menyimpulkan bahwa stunting sudah terkendali.
Masalahnya, angka itu kerap bercerita lain dari survei. Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat bahwa dari 558.648 balita yang diukur pada Agustus 2023, hanya 7,6 persen yang berstatus stunting. Pada tahun yang sama, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan menempatkan prevalensi stunting Sulawesi Selatan pada 27,4 persen, sekitar tiga setengah kali lebih tinggi. Pola serupa muncul di tingkat kabupaten. Di Toraja Utara, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat 27,6 persen, sedangkan e-PPGBM pada tahun yang sama hanya 13,6 persen.
Selisih seperti ini bukan rahasia. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pernah mengakui bahwa perbedaan data e-PPGBM dan SSGI bisa mencapai 5 sampai 10 poin persen, bahkan lebih. Jalan tengah pun disepakati: SSGI dipakai untuk mengevaluasi prevalensi, e-PPGBM untuk memantau tumbuh kembang balita. Pembagian peran itu masuk akal. Namun, bagi orang yang belajar statistik, ia menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar. Jika selisihnya selalu ke arah yang sama, apakah kita sedang melihat perbedaan metode atau kesalahan pengukuran?
Statistika membedakan dua jenis galat. Galat acak membuat hasil ukur kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah, dan dalam jumlah besar saling meniadakan. Galat sistematis atau bias selalu condong ke satu arah dan tidak hilang berapa pun banyaknya data. Data e-PPGBM mencakup hampir semua balita, jauh lebih banyak daripada sampel survei mana pun. Akan tetapi, data yang banyak tidak menolong jika alat ukurnya condong. Ia hanya membuat kekeliruan tampak lebih meyakinkan.
Penelitian Anisa Ishak, Drajat Martianto, dan Sudikno yang terbit di jurnal Gizi Indonesia tahun ini menguji hal itu secara langsung. Mereka mengukur ulang 188 balita di delapan posyandu di Toraja Utara dengan enumerator terlatih dan alat terstandar, lalu membandingkan hasilnya dengan catatan e-PPGBM. Hasil pengukuran ulang menunjukkan 39,9 persen balita stunting, sementara catatan posyandu untuk anak-anak yang sama hanya 30,9 persen. Sensitivitas e-PPGBM tercatat 70,7 persen. Artinya, kira-kira tiga dari sepuluh anak yang sebenarnya stunting tidak terdeteksi. Arah biasnya konsisten: tinggi badan anak cenderung tercatat lebih baik daripada kenyataannya. Penyebabnya pun dirinci, mulai dari alat yang tidak terkalibrasi, pelatihan kader yang jarang disegarkan, prosedur yang tidak dipatuhi, supervisi puskesmas yang lemah, hingga sulitnya mengukur panjang badan bayi yang rewel.
Ada pula jejak yang lebih halus. Riset di Kabupaten Magelang yang dimuat Media Kesehatan Masyarakat Indonesia pada Desember 2025 menemukan bahwa 62,8 persen catatan tinggi badan balita berakhir pada angka 0 atau 5. Jika pengukuran dilakukan cermat, kedua angka itu semestinya hanya muncul sekitar 20 persen. Ahli statistik menyebut gejala ini preferensi digit atau heaping, tanda bahwa angka dibulatkan, bukan dibaca. Dalam urusan stunting, selisih setengah sentimeter bisa menentukan apakah seorang anak tergolong pendek atau normal.
Saya tidak menulis ini untuk menyalahkan kader. Merekalah tulang punggung pendataan gizi, sering dengan honor kecil, alat seadanya, dan antrean panjang. Masalahnya ada pada rancangan sistem. Kita meminta data dari posyandu sekaligus menilai keberhasilan daerah dengan data yang sama. Ketika angka stunting menjadi ukuran prestasi kepala daerah, tak ada pihak yang punya insentif untuk menemukan lebih banyak anak stunting. Tanpa niat curang pun, bias kecil di setiap meja posyandu, bila dijumlahkan dari ribuan meja, cukup untuk membuat angka di dasbor tampak menenangkan.
Bahayanya nyata. Anak yang tidak tercatat stunting tidak masuk daftar penerima makanan tambahan, tidak dirujuk, dan tidak didampingi. Ia hilang dari kebijakan justru karena tidak tampak dalam data. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menargetkan prevalensi 14 persen pada 2024, dan target itu terlewat. SSGI 2024 mencatat 19,8 persen. Kini pemerintah mematok 17,5 persen pada 2026 dan 14,2 persen pada 2029. Target yang makin dekat akan memperbesar godaan untuk memercayai angka yang lebih rendah.
Kementerian Kesehatan sendiri menyatakan tengah meningkatkan kualitas data rutin posyandu agar kelak dapat menjadi acuan selain SSGI. Langkah itu tepat, dan ada beberapa hal yang bisa segera dikerjakan pemerintah daerah.
Pertama, kalibrasi alat dan pelatihan ulang kader harus terjadwal dan dianggarkan, bukan menunggu proyek. Papan ukur yang meleset satu sentimeter dapat mengubah status gizi banyak anak sekaligus. Kedua, lakukan validasi berkala dengan mengukur ulang sampel acak balita oleh petugas terlatih di setiap kecamatan, lalu bandingkan hasilnya dengan catatan posyandu. Cara sederhana ini memberi tahu daerah seberapa besar dan ke arah mana biasnya, sehingga angka rutin dapat dikoreksi. Ketiga, periksa pola angka secara otomatis. Aplikasi dapat menandai posyandu yang terlalu sering mencatat angka bulat sebagai prioritas supervisi. Keempat, ubah cara menilai kinerja. Daerah semestinya diapresiasi karena cakupan dan mutu pengukurannya, bukan semata karena angka stuntingnya rendah. Daerah yang jujur menemukan lebih banyak anak stunting sedang menjalankan tugasnya dengan benar.
Statistik yang baik bukan statistik yang menenangkan, melainkan yang membuat kita melihat. Di meja posyandu itu, setiap angka yang dibulatkan bisa berarti seorang anak yang tidak dicari. Sebelum merayakan grafik yang menurun, ada baiknya kita bertanya lebih dulu: berapa anak yang tak pernah sempat terukur dengan benar?
Catatan Sumber (untuk verifikasi, tidak dimuat)
InfoPublik. (2026, 18 Mei). Intervensi masa krusial jadi fokus Kemenkes tekan angka stunting. https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/970585/intervensi-masa-krusial-jadi-fokus-kemenkes-tekan-angka-stunting
Ishak, A., Martianto, D., & Sudikno. (2026). Validitas data status gizi berbasis E-PPGBM dalam menentukan prevalensi stunting di Kabupaten Toraja Utara. Gizi Indonesia, 49(1), 9–16. https://doi.org/10.36457/gizindo.v49i1.1196
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 26 Mei). SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%. https://www.kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (t.t.). Kemenko PMK lakukan persamaan data prevalensi angka stunting. https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-lakukan-persamaan-data-prevalensi-angka-stunting
Kompas.com. (2024, 10 Mei). 23 provinsi punya prevalensi stunting di atas nasional. https://lestari.kompas.com/read/2024/05/10/140000786/23-provinsi-punya-prevalensi-stunting-di-atas-nasional
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Riyanto, S., Lazuardi, L., dkk. (2025). Evaluation of anthropometric data quality for children from electronic-based nutrition surveillance: A case study in Magelang Regency, Central Java, Indonesia. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 21(4), 298–311. https://doi.org/10.30597/mkmi.v21i4.43510
Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Laporan TPPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 (Laporan Semester II). https://ppid.sulselprov.go.id/uploads/20241028160222_Laporan%20TPPS%20Provinsi%20Sulawesi%20Selatan%20Tahun%202023%20(Laporan%20Semester%20II%20Tahun%202023.pdf
