Oleh: Tri Cahyo Nugroho, Dosen Administrasi Publik, FIS-H, Universitas Negeri Makassar
Hingga 30 September 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap Rp153,2 triliun anggaran negara. Menurut data Kementerian Keuangan, program ini dilayani 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat. Angka itu besar, tetapi ada dua kabar lain yang tak kalah penting. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kini berstatus tersangka dugaan korupsi tata kelola program, dan BGN sendiri mencatat 5.482 korban keracunan sejak 22 Juli 2026.
Kedua kabar itu tampak berbeda, tetapi berakar pada pertanyaan yang sama: apakah kapasitas pengawasan tumbuh secepat perluasan program?
Target bukan capaian
BGN dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, dan MBG mulai berjalan pada 6 Januari 2025. Target penerimanya 82,9 juta orang. Dalam program sebesar ini, ada tiga hal yang sering tertukar: target dengan capaian, serapan anggaran dengan manfaat, dan dapur yang beroperasi dengan dapur yang layak.
Pembedaan ketiganya bukan soal akademis. Data Kemenko Pangan per akhir Juli 2026 menunjukkan baru 18.758 dari 27.485 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 8.727 dapur beroperasi tanpa sertifikat itu. Setelah itu BGN menutup sementara ribuan dapur yang belum mengurus SLHS dan mencopot 137 kepala SPPG. Langkah ini patut dicatat. Namun urutannya menunjukkan masalah: pemeriksaan datang setelah dapur berjalan, bukan sebelum.
Uang dan makanan: dua wajah satu masalah
Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka pada 3 Juni 2026. Penyidik menduga ada penggelembungan harga pengadaan, antara lain 21.801 sepeda motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, serta keterkaitan pejabat dengan yayasan mitra pelaksana. Kejaksaan menyebut kerugian negara sekitar Rp10 triliun berdasarkan hitungan BPKP. Perkara ini disebut akan segera disidangkan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku, dan pembuktiannya ada di pengadilan.
Yang penting dari perkara ini bukan hanya siapa bersalah, melainkan bagaimana pengadaan sebesar itu bisa berjalan tanpa terdeteksi oleh publik. Jawabannya terletak pada ketimpangan informasi. Pelaksana mengetahui harga, pemasok, dan proses produksi, sementara masyarakat hanya melihat makanan yang tiba di sekolah. Dalam teori principal-agent, ketimpangan seperti ini membuka ruang penyimpangan.
Keracunan pangan memperlihatkan celah yang sama. Pada 2025, BGN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM mencatat jumlah korban yang berbeda, hal yang diakui Kepala Staf Presiden. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 43.838 dugaan korban di 36 provinsi sejak Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026. Hitungan masyarakat sipil ini tentu perlu diverifikasi, dan tidak semua keluhan adalah keracunan. Namun selama pemerintah belum menyajikan satu data terbuka yang bisa diperiksa, publik tidak punya pegangan untuk menilai.
Belajar dari Brasil dan India
Brasil menunjukkan bahwa makan sekolah dapat dijadikan alat membangun ekonomi lokal. Undang-Undang 11.947/2009 mewajibkan sebagian dana program dipakai membeli dari petani keluarga. Batas minimumnya semula 30 persen dan dinaikkan menjadi 45 persen melalui Undang-Undang 15.226/2025 yang berlaku mulai 2026. Brasil juga memiliki dewan makanan sekolah (Conselhos de Alimentação Escolar) yang memberi warga peran pengawasan sosial yang sah secara hukum. Model ini tentu tidak bisa disalin mentah-mentah, tetapi prinsipnya jelas: pengadaan punya tujuan pembangunan, dan pengawasan tidak dimonopoli birokrasi.
India, lewat PM POSHAN, mengajarkan hal lain. Program di negara seluas dan seberagam itu hanya bisa bekerja jika standar nasional disertai kemampuan pelaksanaan di daerah, dan jika pengawasan berlapis: laporan administratif, inspeksi, pengawasan masyarakat, dan evaluasi hasil. Digitalisasi saja tidak cukup. Aplikasi hanya berguna bila datanya akurat, diverifikasi, dan temuannya ditindaklanjuti.
Lima langkah yang mendesak
Pertama, satu dasbor publik yang dapat diverifikasi. Isinya anggaran dan realisasi, penerima aktual, status SLHS tiap dapur, hasil inspeksi, dan data insiden keracunan yang disatukan antara BGN, Kemenkes, dan BPOM, lengkap dengan definisi dan tanggal pemutakhiran.
Kedua, ukuran keberhasilan bergeser dari serapan ke hasil: kepatuhan standar gizi, biaya per porsi, jumlah insiden, dan perubahan status gizi. Untuk yang terakhir, kehati-hatian diperlukan karena banyak faktor memengaruhinya.
Ketiga, pengadaan yang terbuka dan bebas konflik kepentingan. Harga harus bisa dibandingkan, afiliasi yayasan mitra harus diungkap, dan petani, nelayan, serta UMKM lokal yang memenuhi standar perlu akses yang adil.
Keempat, pengawasan sosial yang berdaya. Orang tua, sekolah, dan tenaga kesehatan membutuhkan kanal pengaduan dengan tenggat respons dan hasil penanganan yang dipublikasikan. Dewan Pengawas BGN yang direncanakan perlu diisi figur independen dan melaporkan kerjanya kepada publik.
Kelima, tanggung jawab dan sanksi yang jelas di setiap mata rantai, dari pusat hingga kepala dapur, dengan inspeksi yang diprioritaskan berdasarkan risiko. Sanksi harus proporsional dan lewat proses yang adil, agar pengawasan tidak berubah menjadi hukuman massal.
Legitimasi dibangun lewat akuntabilitas
Tujuan MBG baik dan manfaatnya bisa nyata bagi jutaan anak. Tujuan yang baik tidak otomatis menghasilkan pelaksanaan yang baik. Kasus hukum dan rangkaian keracunan ini justru memberi kesempatan untuk membenahi sistem, dan pemerintahan baru di BGN sudah mulai bergerak ke arah itu.
Negara yang kuat bukan negara yang tak pernah salah. Negara yang kuat mampu mendeteksi kesalahan lebih awal, membuka informasinya, menerima kritik, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar. Pengawasan publik bukan hambatan bagi MBG. Ia syarat agar program ini dipercaya dan bertahan.
Karena itu, ujian MBG bukan seberapa cepat dapur bertambah, melainkan apakah setiap rupiah dan setiap porsi dapat dipertanggungjawabkan.
