Oleh : Muhammad Ilham (Ketua KAMMI Makassar)
Perjalanan Indonesia sebagai bangsa dapat dibaca melalui tiga fase besar: konsolidasi kebangsaan, konsolidasi demokrasi, dan kini konsolidasi sumber daya strategis. Jika fase pertama melahirkan identitas Indonesia dan fase kedua membangun sistem politik, maka fase ketiga menentukan apakah kekayaan manusia dan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Semangat itulah yang menjadi dasar lahirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Secara konseptual, keduanya sejalan dengan amanat konstitusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, keberhasilan sebuah kebijakan tidak pernah ditentukan oleh besarnya anggaran atau ambisi program, melainkan oleh kualitas implementasinya.
Di sinilah tantangan sesungguhnya. MBG tidak boleh berhenti sebagai program yang mudah dijangkau di kota-kota besar, sementara anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru menghadapi keterbatasan akses. Apabila distribusi belum mampu menjangkau wilayah yang paling membutuhkan, maka tujuan menghadirkan keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai.
Hal yang sama berlaku bagi KDMP. Gagasan membangun kemandirian ekonomi desa patut diapresiasi. Namun, pelaksanaannya harus dijaga agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan ruang bagi kepentingan politik, patronase, atau kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan. Program yang lahir atas nama rakyat tidak boleh kehilangan orientasinya karena praktik tata kelola yang lemah.
Karena itu, pengawasan kolektif menjadi kunci untuk memastikan MBG menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama kawasan 3T, dan memastikan KDMP dijalankan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari kepentingan politik praktis.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG dan KDMP bukanlah banyaknya program yang diluncurkan, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sebab, makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak terletak pada besarnya janji negara, tetapi pada keberanian memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari hasil pembangunan.
