MAKASSAR-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengusulkan agar pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Sulsel, Prof. Dr. Muammar Bakri, Lc., MA, di Makassar, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, fatwa haram penggunaan rokok elektrik yang telah ditetapkan MUI perlu ditindaklanjuti melalui regulasi negara agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat.
Ia menyarankan agar Presiden bersama DPR RI mengambil langkah konkret dengan menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, baik dari sisi penggunaan, produksi maupun peredarannya.
Hal ini menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 dan diumumkan pada 9 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI secara tegas menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama aspek kesehatan, lingkungan, serta upaya pencegahan penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Dari aspek kesehatan, vape dinilai membahayakan karena menggunakan cairan yang mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa yang dipanaskan menjadi aerosol untuk dihirup. Nikotin sendiri memiliki sifat adiktif dan dapat memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.
Selain itu, limbah perangkat dan baterai rokok elektrik juga dinilai berpotensi merusak lingkungan.
Pertimbangan lainnya menggunakan prinsip sadd al-dzariah, yakni menutup jalan atau mencegah terjadinya sesuatu yang dapat mengarah kepada perbuatan haram, termasuk penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya.
Dalam ketentuan fatwa tersebut, keharaman tidak hanya berlaku bagi pengguna. Aktivitas menyalahgunakan vape untuk narkotika, memproduksi, dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
MUI berharap fatwa ini tidak hanya menjadi pedoman keagamaan bagi umat Islam, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan masyarakat.
Dengan adanya regulasi dan sanksi yang jelas, upaya pencegahan penggunaan serta peredaran vape diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Irfan Suba Raya
