Dinamika hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Berbagai perkembangan dalam penanganan perkara serta perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik memunculkan beragam interpretasi mengenai pola hubungan antarlembaga penegak hukum di Indonesia.
Menanggapi fenomena tersebut, Dr. Rendra Anggoro, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, menyampaikan bahwa dinamika tersebut perlu dipahami secara objektif dan tidak tergesa-gesa disimpulkan sebagai sesuatu yang positif maupun negatif. Menurutnya, tanpa evaluasi berbasis data empiris, publik hanya dapat membangun sejumlah hipotesis yang layak dikaji lebih lanjut.
“Setidaknya terdapat dua kemungkinan yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Keduanya merupakan hipotesis yang memiliki implikasi berbeda terhadap iklim investasi, kepastian hukum, serta stabilitas ekonomi nasional,” ujar Dr. Rendra Anggoro.
Hipotesis pertama memandang dinamika tersebut sebagai bagian dari mekanisme checks and balances yang memungkinkan setiap lembaga penegak hukum tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Dalam perspektif ini, tidak adanya koordinasi yang terlalu dominan justru dapat menjadi instrumen untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta memperkuat akuntabilitas dalam penegakan hukum.
“Apabila skenario ini yang sedang berlangsung, maka dampak ekonominya berpotensi positif. Penegakan hukum yang independen akan meningkatkan kepercayaan investor, memperbaiki tata kelola pemerintahan, menekan praktik korupsi, serta mengurangi berbagai biaya ekonomi yang selama ini timbul akibat penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.
Dr. Rendra menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, independensi institusi penegak hukum yang berjalan secara profesional dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di mata investor domestik maupun internasional.
Namun demikian, ia juga mengemukakan hipotesis kedua yang tidak kalah penting untuk dicermati. Dalam skenario ini, dinamika yang terlihat merupakan refleksi dari belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi kelembagaan.
“Jika yang terjadi adalah fragmentasi kelembagaan, maka dunia usaha berpotensi menghadapi meningkatnya biaya kepatuhan (compliance cost). Perusahaan dapat menghadapi proses pemeriksaan dengan pendekatan yang berbeda dari masing-masing institusi sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas bisnis dan investasi,” ungkapnya.
Menurut Dr. Rendra Anggoro, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas kebijakan hukum di Indonesia. Dalam jangka panjang, ketidakpastian koordinasi antarlembaga dapat memperlambat realisasi investasi langsung (foreign direct investment), meningkatkan persepsi risiko negara (country risk), serta memengaruhi biaya pendanaan bagi pemerintah maupun sektor swasta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat sedikitnya tiga indikator ekonomi yang patut menjadi perhatian. Pertama, meningkatnya biaya transaksi investasi akibat bertambahnya kebutuhan konsultasi hukum, audit, dan proses kepatuhan. Kedua, perubahan persepsi terhadap risiko investasi Indonesia yang dapat memengaruhi arus modal dan biaya pembiayaan. Ketiga, potensi perlambatan pelaksanaan proyek strategis nasional apabila terdapat proses hukum yang berkepanjangan akibat tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Meski demikian, Dr. Rendra menegaskan bahwa kedua pandangan tersebut masih bersifat hipotesis akademik yang memerlukan pembuktian melalui kajian empiris. Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi penting agar dinamika yang berkembang tidak menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.
“Ekonomi membutuhkan sistem penegakan hukum yang profesional, independen, dan terkoordinasi dengan baik. Independensi setiap lembaga harus tetap dijaga, tetapi koordinasi juga tidak boleh diabaikan karena keduanya merupakan fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia,” tutup Dr. Rendra Anggoro.
Sebagai penutup, Dr. Rendra Anggoro berharap pemerintah terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui evaluasi yang objektif dan transparan sehingga setiap dinamika antarlembaga dapat menjadi bagian dari penguatan sistem hukum nasional, sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
