Makassar, 10 Juni 2026 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Umumnya, Prof. Dr. H. Muammar Bakry, menyatakan dukungan tegas terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang tengah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Selatan.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam rapat ekspose dan penjadwalan pembahasan Ranperda yang digelar di Ruang Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, pada Rabu (10/6/2026).
Prof. Muammar Bakry menjelaskan bahwa ajaran Islam sangat menghargai dan mendukung kebudayaan yang selaras dengan nilai-nilai syariat. Menurutnya, konsep kebudayaan yang baik dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur’an melalui istilah ‘urf dan ma’ruf yang disebutkan berulang kali.
“Ma’ruf adalah kebaikan yang hidup dan telah menjadi bagian dari masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat perlu dijaga, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Senada dengan itu, Ketua Bidang Seni dan Budaya Islam MUI Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Burhanuddin Arafah, menyatakan bahwa MUI mendukung sepenuhnya upaya pemajuan kebudayaan selama tetap berada dalam koridor ajaran Islam.
“Budaya yang mengandung nilai-nilai kebaikan, memperkuat identitas masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat tentu patut dilestarikan dan dikembangkan,” tegasnya.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Firmina Tallulembang, membahas berbagai aspek strategis dalam rancangan peraturan daerah ini. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama para anggota Pansus adalah pentingnya melibatkan para budayawan lokal secara aktif dalam setiap tahapan perumusan hingga pelaksanaan kebijakan kebudayaan di Sulawesi Selatan.
Selain membahas Ranperda Kebudayaan, Komisi B DPRD Sulawesi Selatan juga menyoroti isu strategis lainnya terkait persoalan distribusi pupuk subsidi. Komisi B berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti keluhan yang disampaikan para petani di Kabupaten Bone terkait dugaan penyimpangan distribusi dan penjualan pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut tokoh dan budayawan Sulawesi Selatan, Ir. H. Andi Thaswin Abdullah yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum MUI Sulawesi Selatan. Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan berbagai pandangan, kritik, dan saran berharg
