Oleh: Dr. Irfan B, S.Sos., M. A. P
Setiap 28 Oktober, kita kembali mengingat sebuah peristiwa yang lahir dari keberanian anak-anak muda untuk melampaui sekat-sekat kedaerahan. Tahun 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang suku, bahasa, dan kebudayaan berkumpul membawa satu kesadaran: Indonesia tidak mungkin dibangun dengan ego kelompok, tetapi harus diperjuangkan melalui persatuan.
Sumpah Pemuda bukan sekadar tiga ikrar tentang tanah air, bangsa, dan bahasa. Ia merupakan perjanjian moral antargenerasi bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kekuatan untuk saling mendekat.
Hampir satu abad kemudian, pertanyaan penting yang patut kita renungkan adalah: apakah persatuan yang dahulu diperjuangkan para pemuda telah benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia hari ini?
Persatuan tidak cukup dirayakan melalui upacara, pidato kebangsaan, atau seremoni tahunan. Persatuan harus menemukan bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Ia harus hadir ketika seorang anak di pelosok mendapatkan akses pendidikan yang layak, ketika petani dapat membawa hasil panennya ke pasar tanpa terhalang buruknya jalan, dan ketika masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh pelayanan publik yang setara dengan masyarakat di pusat kota.
Di sinilah pembangunan menemukan makna kebangsaannya.
Persatuan yang Tidak Boleh Berhenti di Jakarta
Kita perlu melihat kembali salah satu gagasan pembangunan yang mengemuka pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Indonesia Sentris. Sebuah paradigma yang berusaha menggeser orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menuju pembangunan yang lebih merata, termasuk wilayah timur Indonesia, kawasan perbatasan, desa, dan daerah tertinggal.
Pembangunan infrastruktur dalam satu dekade pemerintahan Jokowi menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Berdasarkan catatan Sekretariat Kabinet, hingga 2024 pemerintah melaporkan pembangunan 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, serta pembangunan pelabuhan, bandara, bendungan, dan jaringan irigasi.
Angka-angka tersebut tentu perlu dibaca secara kritis, terutama dalam mengukur sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun, secara konseptual, terdapat pesan pembangunan yang penting: Indonesia harus dibangun dengan memperhatikan wilayah yang selama ini berada jauh dari pusat pertumbuhan.
Gagasan ini memiliki hubungan filosofis dengan Sumpah Pemuda. Jika pada 1928 para pemuda berusaha menyatukan kesadaran kebangsaan, pembangunan infrastruktur berusaha menyambungkan ruang geografis yang dipisahkan oleh laut, gunung, hutan, dan jarak.
Jalan bukan sekadar aspal. Jembatan bukan hanya konstruksi beton. Pelabuhan bukan semata tempat kapal bersandar. Semuanya dapat menjadi instrumen yang mempertemukan manusia, menggerakkan ekonomi, dan mengurangi jarak ketimpangan.
Dalam konteks ini, pembangunan memiliki dimensi sosial dan kebangsaan. Sebab, bagaimana mungkin kita berbicara tentang persatuan apabila akses terhadap kesejahteraan masih ditentukan oleh tempat seseorang dilahirkan?
Infrastruktur sebagai Bahasa Keadilan
Pembangunan yang merata sesungguhnya merupakan salah satu bentuk paling konkret dari keadilan sosial.
Kita dapat membayangkan seorang petani di Bone, nelayan di pesisir Sulawesi, masyarakat di pedalaman Papua, atau warga di pulau-pulau kecil Nusa Tenggara. Mereka mungkin memiliki identitas, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Namun, mereka mempunyai harapan yang sama: kehidupan yang lebih baik.
Mereka tidak selalu membutuhkan pidato besar tentang nasionalisme. Terkadang, mereka hanya membutuhkan jalan yang dapat dilalui, jaringan internet yang stabil, sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, serta pasar yang memungkinkan hasil produksinya memperoleh nilai ekonomi yang pantas.
Di sinilah pembangunan infrastruktur menemukan relevansinya dengan cita-cita Sumpah Pemuda.
Kebijakan pembangunan jalan daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, misalnya, memperlihatkan bagaimana konektivitas diarahkan untuk menghubungkan sentra ekonomi dan memperbaiki pemerataan kondisi jalan.
Namun, kita juga harus jujur bahwa pembangunan fisik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Jalan yang bagus harus diikuti pelayanan publik yang baik. Jembatan yang kokoh harus disertai kesempatan ekonomi yang terbuka. Konektivitas digital harus memberikan manfaat bagi pendidikan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat.
Pembangunan tidak boleh berhenti pada apa yang terlihat oleh mata, tetapi harus sampai pada apa yang dirasakan oleh rakyat.
Rindu Pemimpin yang Sederhana
Ada satu hal yang sering kali luput dari perbincangan pembangunan: kerinduan masyarakat terhadap pemimpin yang sederhana.
Kesederhanaan bukan semata-mata tentang pakaian, kendaraan, atau gaya berbicara. Ia merupakan watak kepemimpinan yang tidak berjarak dengan kehidupan rakyat. Pemimpin yang bersedia mendengar keluhan tanpa harus menunggu seremoni, hadir tanpa selalu membutuhkan panggung, dan memahami bahwa kekuasaan sesungguhnya adalah amanah, bukan kehormatan pribadi.
Dalam ingatan publik, Jokowi pernah menghadirkan citra kepemimpinan yang sederhana melalui gaya komunikasi yang relatif bersahaja dan kebiasaan turun langsung menemui masyarakat. Citra tersebut menjadi bagian dari pengalaman politik masyarakat selama satu dekade pemerintahannya.
Namun, kesederhanaan seorang pemimpin tidak cukup diukur dari penampilan atau kedekatannya dengan masyarakat. Ia harus diuji melalui integritas, keberanian mengambil keputusan, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kebijakan.
Kita sesungguhnya tidak sedang merindukan romantisme masa lalu. Kita sedang merindukan nilai-nilai kepemimpinan yang membuat rakyat merasa memiliki pemerintahannya.
Sebab, pemimpin yang besar bukanlah mereka yang selalu ingin terlihat besar di hadapan rakyat, melainkan mereka yang mampu membuat rakyat merasa penting di hadapan negara.
Dalam perspektif administrasi publik, inilah esensi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelayan. Kekuasaan tidak boleh menjadi menara yang semakin tinggi, sementara masyarakat semakin jauh dari pintunya.
Mengembalikan Sumpah Pemuda sebagai Etika Pembangunan
Hampir seratus tahun setelah Sumpah Pemuda, tantangan persatuan kita semakin kompleks. Bukan lagi semata-mata menghadapi kolonialisme, melainkan juga ketimpangan ekonomi, polarisasi sosial, kesenjangan digital, kemiskinan, serta ketidakmerataan kualitas pelayanan publik.
Kita telah berhasil menyatukan bahasa, tetapi masih harus bekerja keras menyatukan kesempatan. Kita telah mengakui satu tanah air, tetapi masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah air mendapatkan perhatian pembangunan yang adil.
Karena itu, semangat Sumpah Pemuda perlu diterjemahkan menjadi etika penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki keberanian untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral dan kelompok.
Pembangunan infrastruktur yang pernah menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Jokowi perlu dilanjutkan dengan orientasi yang lebih kuat terhadap pemerataan kualitas hidup. Bukan sekadar melanjutkan pembangunan fisik, tetapi memastikan bahwa manfaatnya menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kita juga membutuhkan pemimpin yang tidak kehilangan kesederhanaan ketika kekuasaan berada dalam genggamannya. Pemimpin yang tidak menjadikan jabatan sebagai jarak, melainkan sebagai jembatan untuk memahami kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa persatuan adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Ia harus dirawat melalui keadilan, diwujudkan melalui kebijakan, dan dibuktikan melalui kesejahteraan.
Mungkin, inilah makna terdalam dari kerinduan kita terhadap pemimpin sederhana: bukan semata-mata ingin mengulang masa lalu, melainkan ingin menemukan kembali kepemimpinan yang menjadikan rakyat sebagai alasan utama kehadiran negara.
Sebab, Indonesia bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi, jalan-jalan panjang, atau megahnya pembangunan di pusat pemerintahan. Indonesia adalah tentang manusia-manusia yang tinggal di dalamnya, dari kota metropolitan hingga desa paling jauh, dari pesisir hingga pegunungan.
Dan selama masih ada rakyat yang merasa tertinggal di negerinya sendiri, selama itu pula cita-cita Sumpah Pemuda belum sepenuhnya selesai.
Persatuan tidak cukup membuat kita merasa satu bangsa. Persatuan harus membuat setiap anak bangsa merasa bahwa negara ini benar-benar miliknya.
