MAKASSAR,- , 30 Januari 2025 – Peran perguruan tinggi sebagai pilar peradaban tengah dipertanyakan. Keterlibatan sejumlah kampus dalam industri pertambangan, dengan dalih kemandirian finansial, menimbulkan kontroversi dan mengancam integritas Tri Dharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Praktik ini, menurut beberapa pengamat, menciptakan dilema etis dan operasional yang serius. Alih-alih menjadi pelita peradaban, perguruan tinggi berisiko terperangkap dalam siklus eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
Pendidikan Terdistorsi: Kurikulum pertambangan di beberapa kampus, diduga lebih berfokus pada penyediaan tenaga kerja untuk industri ekstraktif, daripada mengkritisi dampak lingkungan dan sosialnya. Hal ini menghasilkan lulusan yang siap pakai bagi perusahaan tambang, namun kurang kritis terhadap isu-isu keberlanjutan dan keadilan sosial. Para akademisi khawatir, pendidikan kritis dan pembentukan karakter mahasiswa menjadi terpinggirkan.
Penelitian yang Terkekang: Ketergantungan dana dari perusahaan tambang berpotensi membatasi kebebasan penelitian. Penelitian yang mengkritisi dampak negatif pertambangan mungkin dihentikan atau diredam demi menjaga hubungan baik dengan pihak pendana. Integritas keilmuan pun terancam. Akibatnya, inovasi untuk keberlanjutan lingkungan dan solusi atas masalah sosial yang ditimbulkan pertambangan menjadi terhambat.
Pengabdian yang Ironis: Ironisnya, kampus yang terlibat dalam pertambangan seringkali justru berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial di sekitar lokasi tambang. Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan seringkali dianggap sebagai upaya pencitraan semata, yang tak mampu menutupi dampak negatif yang lebih besar. Janji pengabdian kepada masyarakat menjadi sia-sia.
Para aktivis lingkungan dan beberapa akademisi menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan perguruan tinggi dalam industri pertambangan. Mereka menekankan pentingnya menjaga kemandirian perguruan tinggi dan integritas Tri Dharma, agar kampus tetap dapat menjalankan peran utamanya dalam membangun peradaban yang berkelanjutan dan berkeadilan. Diskusi publik dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah perguruan tinggi terjebak dalam “jerat tambang” yang mengancam masa depannya.
