Oleh : Muhtar, S.H., M.H (Dosen Hukum Bisnis UNM dan Peneliti PUSKABAKUM UNM)
Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan tantangan yang harus disikapi secara rasional dan strategis. Dana transfer selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, ketika terjadi penurunan alokasi transfer, baik akibat perubahan kebijakan fiskal nasional, perlambatan ekonomi, maupun penyesuaian prioritas pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan berbagai langkah adaptif guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam perspektif hukum dan kebijakan keuangan daerah, berkurangnya dana transfer tidak semestinya dipandang sebagai ancaman semata, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Selama bertahun-tahun, sebagian daerah masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi sangat rentan terhadap perubahan kebijakan anggaran nasional.
Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan.
Optimalisasi PAD tidak selalu berarti menaikkan tarif pajak atau retribusi daerah. Kebijakan semacam itu justru berpotensi menambah beban masyarakat dan dunia usaha. Yang lebih penting adalah meningkatkan efektivitas pemungutan melalui digitalisasi sistem perpajakan daerah, pembaruan basis data wajib pajak, serta penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan. Banyak daerah masih memiliki potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap secara optimal akibat lemahnya sistem administrasi dan pengawasan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pendapatan daerah harus menjadi prioritas.
Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.
Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian modern, perikanan, serta pengelolaan aset daerah secara produktif dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu direvitalisasi agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, bukan justru menjadi beban anggaran.
Di sisi pengeluaran, pemerintah daerah harus melakukan penataan kembali prioritas belanja. Kondisi fiskal yang lebih terbatas menuntut setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Program-program yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perlu dievaluasi, sementara belanja yang mendukung pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal harus tetap menjadi prioritas utama. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja perlu diterapkan secara konsisten agar setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembiayaan pembangunan daerah. Skema kemitraan pemerintah dan badan usaha dapat menjadi alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBD. Di berbagai daerah, model kolaborasi seperti ini telah terbukti mampu mempercepat pembangunan sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa kebijakan pengurangan transfer tetap mempertimbangkan tingkat kapasitas fiskal dan kebutuhan riil masing-masing daerah. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah memerlukan perhatian khusus agar kualitas pelayanan publik tidak mengalami penurunan. Prinsip keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan harus tetap menjadi landasan utama dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pada akhirnya, tantangan berkurangnya dana transfer daerah harus dijadikan sebagai pemicu lahirnya inovasi dan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Daerah yang mampu meningkatkan kemandirian fiskal, mengoptimalkan pendapatan, mengendalikan belanja secara efektif, serta membangun ekosistem ekonomi yang produktif akan lebih siap menghadapi dinamika kebijakan fiskal di masa depan. Kemandirian fiskal bukan hanya tujuan administratif, melainkan fondasi penting bagi terwujudnya otonomi daerah yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
