MEDAN — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah membuat dua negara menjadi sangat makmur, yaitu Hindia Belanda lewat VOC pada masa lalu, dan sebuah negara kecil saat ini melalui praktik transfer pricing dan under invoicing. Karena itu, pekerjaan rumah bangsa atas Pasal 33 UUD 1945 bukan lagi soal tafsir, melainkan keberanian dalam implementasi.
Penegasan itu disampaikan Tamsil dalam pidato kunci Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Indonesia First: Pasal 33 dari Norma ke Implementasi” di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, Jumat (20/11/2026).
“Kekayaan alam Indonesia membuat dua negara jadi terkaya di dunia. Dulu Hindia Belanda melalui VOC mengangkut rempah-rempah, sekarang ada negara kecil jadi sangat makmur karena kekayaan SDA dari Indonesia melalui transfer pricing dan under invoicing,” ujar Tamsil.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 lahir dari luka sejarah. Kekayaan Nusantara, termasuk tembakau Deli dan karet Sumatera Timur, pernah diangkut keluar selama berabad-abad sebagai komoditas dagang internasional, sementara rakyat yang menanamnya tetap miskin di kampung sendiri. Dari luka itulah Bung Hatta merumuskan perekonomian sebagai usaha bersama, usaha kolektif yang dikelola secara kekeluargaan.
Namun, menurut Tamsil, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Ia mencontohkan Kabupaten Batu Bara sebagai cermin paradoks kekayaan alam Indonesia. Di sana berdiri Inalum dan Pelabuhan Kuala Tanjung, dua kebanggaan industri nasional, tetapi satu dari sepuluh warganya masih hidup dalam kemiskinan.
“Kekayaan berdiri megah, tetapi tidak sepenuhnya mengalir ke rumah-rumah di sekitarnya. Ini yang sedang dikoreksi oleh Presiden. Ada Satgas PKH yang mengambil alih jutaan hektare lahan dan kawasan hutan untuk dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat,” katanya.
Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR ini mengajak masyarakat mendukung implementasi Pasal 33, termasuk upaya negara untuk tidak berhenti pada kata “dikuasai”, tetapi berlanjut pada “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
“Ukuran keberhasilan atas penguasaan bukan dari volume sumber daya alam yang digali dari perut bumi, tetapi berapa banyak yang kembali kepada rakyat dan masyarakat setempat,” tegas Tamsil.
Ia menyebut program prioritas pemerintah sebagai wujud pengembalian manfaat kekayaan sumber daya alam kepada rakyat, antara lain renovasi sekolah dan Puskesmas, rumah bersubsidi, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurut Tamsil, Sumatera Utara pernah membuktikan bahwa jalan Indonesia First bisa ditempuh. Ia merujuk pengambilalihan Inalum yang resmi kembali ke pangkuan republik pada 9 Desember 2013, setelah kontrak Proyek Asahan yang diteken di Tokyo pada 1975 berakhir.
“Inilah Pasal 33 dalam praktik. Terjadi di bumi Sumatera,” ujarnya.
Tamsil juga menyambut momentum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk sekitar 6.100 unit di Sumatera Utara. Menurutnya, KDMP merupakan simbol semangat keberpihakan yang dapat diintegrasikan dengan pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa badan hukum tidak sama dengan kekuatan ekonomi, sehingga tata kelolanya harus diawasi bersama. Ia mempertanyakan apakah koperasi-koperasi itu sanggup menjadi pembeli siaga bagi petani kopi Mandailing dan Sidikalang, serta hasil tangkapan nelayan Belawan dan Sibolga.
Soal Pelabuhan Kuala Tanjung yang diproyeksikan menjadi hub internasional di tepi Selat Malaka, Tamsil memberi catatan.
“Pelabuhan harus dipastikan menjadi gerbang perkembangan industri dan nilai tambah ke Sumatera Utara, bukan menjadi jalan keluar yang lebih cepat bagi bahan mentah,” katanya.
Di kesempatan yang sama, para narasumber memberikan perspektif tajam mengenai upaya pemerintah menegakkan Pasal 33. Wakil Rektor I UISU Marzuki Lubis, yang membedah kehadiran instrumen negara, mengingatkan agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tidak diserahkan kepada pasar karena berpotensi melahirkan ketimpangan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Wakil Ketua DPD RI Jusman Dalle menilai hilirisasi menciptakan multiplier effect yang mengungkit skala ekonomi serta membuka lapangan kerja formal dan berkualitas. Menurutnya, logika yang sama, yakni nilai tambah dan lapangan kerja tetap berada di dalam negeri, terlihat pada pendalaman industri otomotif di Karawang.
Menurut editor buku Asta Cita: Arsitektur Pembangunan Bangsa ini, industri otomotif tanah air berhasil membangun rantai pasok lokal. Tingkat komponen dalam negeri hingga 80 persen, melibatkan sekitar 760 pemasok, termasuk industri kecil dan menengah. Pola serupa dapat menjadi peta jalan bagi hilirisasi sawit di Sumatera Utara.
Senada, akademisi UISU Zulkifli Siregar menyoroti posisi Sumatera Utara sebagai salah produsen sawit terbesar di Indonesia, namun hasilnya berupa CPO belum diolah. Menurutnya, hilirisasi komoditas unggulan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei seharusnya menjadi tumpuan pembangunan Sumatera Utara.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Devi Yulida menguraikan batas-batas konstitusional dalam hubungan antara hak menguasai negara, hak warga atas tanah, dan kelestarian lingkungan. Ia memetakan titik benturan ketiganya dalam agenda pembangunan. Menurutnya, hal ini harus diurai agar pembangunan tidak mengorbankan rakyat dan alam.
Dalam penutup sambutannya, Tamsil menegaskan bahwa konstitusi memberi DPD RI kewenangan untuk terlibat dalam rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, hubungan pusat dan daerah, serta perimbangan keuangan. Karena itu, ia meminta FGD ini tidak berhenti sebagai diskusi.
“Saya berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam dan terukur, yang akan kami bawa ke Senayan sebagai suara daerah. Kami sampaikan ke Presiden,” tandasnya.















