MAKASSAR — Menjelang peringatan Hari Guru Nasional, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan mengeluarkan seruan mendesak negara untuk tidak sekadar memberikan penghormatan seremonial kepada para pendidik, melainkan mewujudkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis, serta menjamin kesejahteraan guru secara nyata.
Ketua LMND Sulawesi Selatan, Adri Fadhli, menyampaikan pandangannya bahwa narasi guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa selama ini belum diimbangi dengan jaminan kehidupan yang layak. Di balik seremoni peringatan hari guru, masih terdapat realitas ketidakpastian status kepegawaian, rendahnya penghasilan guru honorer, beban administrasi yang berat, serta belum terjaminnya masa depan profesi pendidik.
“Persoalan pendidikan Indonesia bukan sekadar masalah sarana prasarana atau metode belajar. Pendidikan merupakan bagian dari persoalan struktural bangsa yang berkaitan erat dengan ketimpangan ekonomi, distribusi kekayaan, dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” ujar Adri Fadhli dalam rilis persnya, Minggu (22/11/2026).
LMND Sulsel menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Anak-anak dari kalangan buruh, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kondisi ini berisiko melanggengkan ketimpangan sosial dari generasi ke generasi.
Menurut LMND, pendidikan sejatinya adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945. Oleh karena itu, tuntutan pendidikan gratis mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi negeri bukanlah tuntutan berlebihan, melainkan kewajiban negara. Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang saat ini berlaku juga harus dievaluasi agar tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Dalam pernyataannya, LMND Sulsel menekankan bahwa peran strategis guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus diiringi dengan jaminan kesejahteraan yang memadai. Negara tidak boleh hanya memuji dedikasi guru tanpa menjamin upah layak, kepastian status kerja, jaminan sosial, perlindungan profesi, serta kemerdekaan akademik bagi seluruh tenaga pendidik.
“Tidak mungkin membangun pendidikan yang bermutu apabila pendidiknya sendiri hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Kesejahteraan guru bukan sekadar urusan profesi, melainkan persoalan keadilan sosial yang harus diselesaikan oleh negara,” tegas Adri.
LMND Sulawesi Selatan juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di Tana Toraja pada September 2026 menjadi perhatian serius. LMND mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, membuka hasil penyelidikan secara transparan, serta menetapkan tanggung jawab kelembagaan apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan.
Terkait Program Sekolah Rakyat, LMND mengapresiasi niat baik pemerintah namun mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari bangunan fisik. Pemerintah wajib memastikan kualitas pengajaran, ketersediaan guru yang memadai, fasilitas pendukung, serta pengawasan yang ketat agar pendidikan yang diselenggarakan tidak menjadi pendidikan kelas dua.
Selain masalah akses dan kesejahteraan, LMND Sulsel juga menyoroti rendahnya budaya literasi di Sulawesi Selatan. Pemerintah diminta memperkuat keberadaan perpustakaan sekolah dan ruang baca publik, serta menyediakan bahan bacaan berkualitas yang mudah diakses masyarakat.
Data Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2024 juga menunjukkan capaian Sulawesi Selatan masih berada di bawah angka nasional, khususnya pada aspek partisipasi dan kepemimpinan pemuda. LMND menegaskan bahwa pemuda harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek program pemerintah atau pelengkap kegiatan seremonial.
Menjelang peringatan Hari Guru Nasional, LMND Sulawesi Selatan menyampaikan sejumlah tuntutan mendesak kepada pemerintah, antara lain: menjamin kesejahteraan dan perlindungan profesi guru, mengevaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, memperbaiki kualitas dan pengawasan Program Sekolah Rakyat, mewujudkan pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi negeri, meninjau sistem UKT, memperkuat budaya literasi, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda dalam pembangunan bangsa.
“Pendidikan harus dikembalikan pada fungsinya yang sesungguhnya, yaitu membebaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, dan segala bentuk penindasan sosial. Jangan sampai pendidikan justru menjadi sarana yang melanggengkan ketidakadilan,” tutup Adri Fadhli.
LMND Sulsel mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari guru, mahasiswa, orang tua, hingga organisasi masyarakat, untuk memperkuat perjuangan demi terwujudnya sistem pendidikan nasional yang benar-benar gratis, berkeadilan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.















