MAKASSAR – Anggota Komisi II DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran Fraksi Partai Golkar, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., melakukan kunjungan pengawasan kerja di lingkungan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN RI Makassar dan Politeknik STIA LAN Makassar, Kamis (7/5/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pusjar SKMP LAN RI Makassar, Dr. Aswad, Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Dr. Sulaeman Fatta, M.Si., beserta jajaran pejabat struktural, dosen, dan mahasiswa.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemutaran video capaian kinerja Pusjar SKMP LAN RI Makassar, dilanjutkan sambutan dari Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Kepala Pusjar SKMP, hingga pengarahan dari Taufan Pawe sebagai mitra pengawasan Komisi II DPR RI.
Dalam sambutannya, Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Dr. Sulaeman Fatta, menjelaskan bahwa institusi yang dipimpinnya memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia pemerintahan dan birokrasi.
“Politeknik STIA LAN Makassar tidak hanya membina ASN, tetapi juga membuka ruang pendidikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat umum. Kami bahkan telah merampungkan kurikulum khusus untuk anggota DPRD kabupaten/kota dan pemerintahan desa,” ujarnya.
Ia menyebut cakupan layanan pendidikan Politeknik STIA LAN Makassar telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia hingga Papua. Selain itu, sistem pembelajaran juga dilakukan melalui pendekatan luring dan daring.
“Selain Jakarta dan Bandung, hanya Makassar yang memiliki Politeknik STIA LAN. Karena itu kami berharap ada dukungan dan kebijakan yang dapat memperkuat pembibitan SDM pemerintahan melalui kampus ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusjar SKMP LAN RI Makassar, Dr. Aswad, menegaskan bahwa lembaganya kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelatihan, tetapi juga menjadi ruang strategis dalam pengembangan kebijakan pemerintahan dan peningkatan kapasitas ASN.
“Kami memfasilitasi para lurah, kepala sekolah, guru hingga kepala puskesmas agar memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik. Tahun ini kami juga merencanakan kompetensi bagi seluruh ASN di wilayah kerja kami,” jelasnya.
Dalam arahannya, Taufan Pawe menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.
“Di pundak kita lah masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Karena itu peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan harus menjadi prioritas,” tegas Taufan Pawe.
Ia juga menyoroti tingginya angka kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam dua dekade terakhir.
“Sejak tahun 2005 hingga sekarang sudah ratusan kepala daerah terjerat korupsi. Ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya berhasil membangun sistem pemerintahan yang berintegritas,” ujarnya.
Menurutnya, peran LAN RI menjadi sangat penting dalam membentuk birokrasi yang profesional, memiliki integritas, dan memahami tata kelola pemerintahan modern.
“Ada kepala daerah yang belum memahami eksistensinya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tidak memahami manajemen talenta ASN maupun sistem merit. Di sinilah pentingnya peran LAN RI,” katanya.
Taufan Pawe juga menyinggung pentingnya penguatan imunitas birokrasi pasca pelatihan kepemimpinan.
“Jangan sampai ASN sudah ditempa dan ditingkatkan kapasitasnya, tetapi ketika kembali justru kehilangan ruang untuk bekerja atau dinonaktifkan. Jabatan itu bukan hak, melainkan penilaian atas kapasitas dan kinerja,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa penguatan kualitas pelatihan ASN masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Namun demikian, menurutnya inovasi harus tetap menjadi ruh dalam pembangunan birokrasi.
“Kalau kita bicara secara akademik, maka kata kuncinya adalah inovasi. Saya melihat konsep dan strategi yang dibangun LAN sangat baik, hanya memang perlu dukungan pendanaan yang memadai,” jelasnya.
Selain itu, Taufan Pawe menyebut Komisi II DPR RI saat ini juga tengah mempersiapkan pembahasan sejumlah agenda strategis, termasuk Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penguatan peta kebutuhan kompetensi ASN, hingga evaluasi dampak pasca pelatihan birokrasi.
Dalam sesi dialog, sejumlah dosen dan pejabat kampus turut menyampaikan berbagai masukan, mulai dari penguatan beasiswa, dukungan anggaran, pengembangan inovasi masyarakat, hingga efektivitas pelatihan kepemimpinan yang selama ini dinilai terkendala metode daring dan keterbatasan pembiayaan.
Menanggapi hal tersebut, Taufan Pawe menegaskan bahwa berbagai aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam forum resmi DPR RI.
“Ini akan menjadi perhatian kami. Lembaga seperti LAN RI harus diperkuat karena menjadi salah satu instrumen penting negara dalam menjaga kualitas birokrasi dan pelayanan publik,” tutupnya.
