klikkiri.co — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menanggapi kabar yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatannya. Tamsil menegaskan, jika kabar tersebut benar, maka persoalan itu harus disikapi melalui mekanisme konstitusional dan dibahas secara terbuka di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Menurut Tamsil, persoalan terkait kelayakan jabatan Wakil Presiden semestinya telah menjadi perhatian sejak munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat milik Gibran dalam perkara yang diperiksa. Perhatian itu semakin menguat setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan terkait Gibran tidak sah dan memerintahkan agar dokumen tersebut dimusnahkan.
“Menurut saya, langkah tersebut semestinya sudah menjadi pertimbangan sejak adanya putusan MK. Paling lambat setelah putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan itu tidak sah. Persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan,” ujar Tamsil.
Ia menegaskan bahwa kabar pengunduran diri Gibran tidak boleh hanya menjadi spekulasi di ruang publik. Jika benar terjadi, harus ada proses konstitusional yang jelas agar alasan pengunduran diri dapat disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, Tamsil mendorong agar MPR segera menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan konstitusi untuk membahas persoalan tersebut, termasuk mendengarkan alasan pengunduran diri dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Harus segera ada proses pembahasan di MPR. Di sana perlu didengar alasan pengunduran dirinya, sekaligus memberikan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan lain yang berkembang. Semua harus dijelaskan dalam forum kenegaraan yang semestinya,” tegasnya.
Tamsil menekankan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan personal atau politik, melainkan amanah konstitusional yang berkaitan langsung dengan kepercayaan rakyat dan keberlangsungan pemerintahan. Setiap persoalan yang menyangkut jabatan tersebut harus diselesaikan berdasarkan hukum, bukan sekadar melalui pernyataan atau perdebatan politik.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepastian hukum dan wibawa lembaga negara. Penanganan persoalan ini harus dilakukan secara transparan, terukur, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang harus kita jaga adalah konstitusi, kepastian hukum, dan kepentingan bangsa. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi polemik berkepanjangan karena tidak ada penjelasan dan mekanisme penyelesaian yang terang,” ujarnya.
Tamsil berharap seluruh pihak dapat menempatkan persoalan tersebut dalam koridor konstitusi. Apa pun perkembangannya, kepentingan bangsa dan keutuhan tata kelola pemerintahan harus tetap menjadi prioritas. Hingga saat ini, kabar mengenai pengunduran diri tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui pernyataan resmi yang bersangkutan maupun lembaga negara terkait.
