Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si. Dosen Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar
Ada dua kata dalam bahasa kita yang sering dianggap bersaudara: hadir dan lulus. Seorang murid hadir di kelas setiap pagi, dan kita mengira, dengan sendirinya, ia akan lulus. Guru mana pun tahu keduanya tidak sama. Kehadiran adalah tubuh yang duduk di bangku. Kelulusan adalah pengakuan bahwa sesuatu telah ditempuh sampai tuntas.
Bulan lalu, perbedaan kecil itu masuk ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah menilai certificate of attendance milik Wakil Presiden hanyalah bukti kehadiran dalam proses belajar, bukan bukti tamat.
Kamis, 12 November 2026, menjelang tengah hari, Gibran Rakabuming Raka datang ke Gedung Nusantara III, Senayan. Ia menyerahkan surat kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketua MPR Ahmad Muzani membacakannya di depan wartawan: Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden “atas permintaan sendiri”. Rapat paripurna DPR yang sedianya membahas usul hak menyatakan pendapat siang itu pun batal. Muzani menyatakan kursi wakil presiden kosong sejak hari itu.
Tiga puluh delapan hari setelah sebuah putusan. Dua tahun lebih tiga pekan setelah sebuah sumpah.
Orang boleh lega, boleh kecewa, boleh merasa sedang menyaksikan sejarah. Tapi bagi kami yang setiap hari mengajarkan administrasi publik, yang paling mengusik dari peristiwa ini bukan soal siapa yang pergi. Yang mengusik adalah soal kertas.
Kisah ini dimulai dari kertas pertama, tiga tahun lalu. Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi membolehkan orang di bawah 40 tahun maju sebagai calon presiden atau wakil presiden asal pernah atau sedang memegang jabatan hasil pemilihan. Tiga pekan kemudian, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan ketua majelis yang memutus perkara itu, Anwar Usman, paman sang calon, terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan mencopotnya dari kursi Ketua MK (Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023). Salah satu anggota majelis etik, Bintan Saragih, bahkan berpendapat sanksinya semestinya pemberhentian tidak dengan hormat. Toh, Putusan 90 tetap berlaku. Kertasnya sah. Orang hanya bertanya apakah ia bersih.
Kertas kedua adalah syarat pendidikan. Undang-undang menyebutnya terang: calon presiden dan wakil presiden harus “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas” atau yang sederajat (Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Untuk memverifikasinya, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada surat keterangan penyetaraan dari kementerian pendidikan, merujuk Peraturan Mendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang menyamakan nilai surat semacam itu dengan ijazah. Belakangan, sejumlah anggota DPR mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bukti kelulusan bagi calon lulusan luar negeri; mereka menduga pasal itu disisipkan untuk memuluskan satu nama.
Kertas ketiga dan keempat datang tahun ini. Dalam pertimbangan putusan 6 Oktober tadi, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah luar negeri setara SMA. Namun Mahkamah juga menyatakan permohonan tak dapat diterima dan dirinya tak berwenang mendiskualifikasi seorang wakil presiden yang telah dilantik. Lalu, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang terbit 30 Oktober 2026, surat keterangan penyetaraan yang dipakai saat pencalonan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Mahkamah Agung memerintahkan pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabutnya.
Empat lembar kertas, satu arah. Yang pertama membuka pintu. Yang terakhir menyatakan kuncinya tak pernah sah.
Para pendukung Gibran punya jawaban yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional, menurut rekapitulasi yang ditetapkan KPU pada 20 Maret 2024 (Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024). Angka partisipasinya pun tinggi. Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy’ari, melaporkan kepada Komisi II DPR pada 25 Maret 2024 bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden. Sebulan kemudian, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil yang diajukan dua pasangan lain. Pencalonan diproses KPU, dimenangi di bilik suara, dan dikukuhkan di Mahkamah. Apa lagi?
Di sinilah kita perlu jernih. Mandat rakyat adalah sumber kekuasaan dalam demokrasi, tapi ia tidak bekerja di ruang hampa. Syarat pencalonan dibuat justru sebelum rakyat memilih, agar pilihan rakyat jatuh pada orang-orang yang lebih dulu memenuhi ketentuan yang sama. Ibarat ujian masuk: nilai setinggi apa pun tidak menebus berkas pendaftaran yang cacat. Seratus juta suara tidak bisa mengubah selembar dokumen yang tidak sah menjadi sah.
Itu sebabnya konstitusi kita menyediakan pintu darurat. Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan bila terbukti “tidak lagi memenuhi syarat” (Pasal 7A UUD 1945). Konstitusi tidak menganggap pemilu sebagai pemutih. Ia hanya menuntut agar kekeliruan dikoreksi lewat jalan yang juga sah.
Di ruang kuliah administrasi publik, kami mengajarkan bahwa kertas semacam itu bukan sekadar formalitas. Ia adalah janji kesetaraan.
Merujuk pada Max Weber dalam Wirtschaft und Gesellschaft, birokrasi modern bertumpu pada berkas tertulis: setiap keputusan dicatat, diarsipkan, dan dapat diperiksa ulang. Weber sering dituduh memuja mesin birokrasi. Padahal ia melihat sesuatu yang membebaskan di sana. Aturan tertulis yang berlaku bagi siapa saja adalah cara manusia modern melepaskan diri dari kemauan raja. Konstitusi kita merumuskan cita-cita yang sama: setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945), dan berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). Undang-undang pelayanan publik bahkan mencantumkan persamaan perlakuan dan nondiskriminasi sebagai asas (Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).
Tapi lihatlah bagaimana kertas bekerja bagi orang biasa. Data Badan Kepegawaian Negara pada seleksi calon pegawai negeri sipil 2024 mencatat 3.963.832 pelamar. Dari mereka, 599.528 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada tahap administrasi. Sebagian karena ijazah yang diunggah tak sesuai ketentuan, sebagian karena dokumen tak terbaca atau e-meterai keliru dibubuhkan. Hampir enam ratus ribu orang gugur sebelum sempat menjawab satu soal ujian pun. Tak ada yang membela mereka dengan dalil “sederajat”.
Potret serupa muncul dari lembaga pengawas pelayanan publik. Laporan Tahunan Ombudsman RI 2025, yang diluncurkan 20 Februari 2026, mencatat 23.596 akses pengaduan masyarakat sepanjang tahun, termasuk 9.365 laporan reguler. Di Jawa Tengah saja, Ombudsman perwakilan setempat menyebut substansi laporan terbanyak adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak diberikannya pelayanan. Di balik angka itu ada ibu yang bolak-balik ke kantor kelurahan karena fotokopi kartu keluarganya kurang selembar. Ada guru honorer yang bertahun-tahun menunggu penyetaraan ijazah.
Bagi mereka, kertas tidak pernah ditafsirkan dengan murah hati. Maka pertanyaan yang mengganggu bukan tentang satu orang. Mengapa selembar dokumen yang begitu keras bagi yang lemah bisa begitu lentur, dan begitu lama, bagi yang kuat? Dan berapa banyak tangan, di berapa banyak meja, yang memilih untuk tidak bertanya?
Orang Jawa punya ungkapan yang tak pernah selesai diterjemahkan: ngono ya ngono, ning aja ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Ada hal yang boleh, tapi tak pantas. Ada langkah yang lolos dari pasal, tapi tidak lolos dari rasa malu.
Selama tiga tahun, perdebatan kita nyaris selalu berhenti di satu kata: sah. Putusan itu sah. Pencalonan itu sah. Pelantikan itu sah. Dalam negara hukum, kata itu memang penting; tanpanya kita kembali ke rimba. Tapi legitimasi tidak hanya lahir dari stempel. Ia tumbuh dari keyakinan warga bahwa jalan menuju kekuasaan ditempuh dengan cara yang bisa dibanggakan, atau setidaknya tidak perlu disembunyikan. Hukum bisa memberi seseorang kursi. Hanya kepatutan yang membuat orang lain rela menghormati kursi itu.
Kualitas demokrasi tempat kepatutan itu tumbuh bisa diukur, meski tak sempurna. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2025 berada di angka 78,19, turun 1,62 poin dari 79,81 pada 2024, dan masih dalam kategori “sedang” (BPS, 30 Juni 2026). Angka itu jauh di bawah sasaran pembangunan nasional yang dipatok 81,69 hingga 85,23. Setahun sebelumnya pun, meski skor total naik, dua aspek yang paling dekat dengan soal ini justru turun: aspek kebebasan dan aspek kesetaraan.
Tentu indeks tidak bisa menunjuk satu peristiwa sebagai penyebab. Saya tidak sedang mengklaim itu. Tapi angka-angka tersebut memberi latar yang muram: krisis 38 hari ini terjadi di negeri yang kualitas demokrasinya sedang menurun, bukan menanjak. Ia bermula jauh sebelum 38 hari, yakni ketika kita membiarkan “sah” menggantikan “patut”, seolah keduanya kata yang sama. Seperti hadir dan lulus.
Namun saya tidak ingin catatan ini dibaca sebagai sorak. Ada yang patut dicatat dari surat yang diantar ke Senayan itu.
Di negeri ini, mundur adalah kata yang langka. Pejabat lebih sering bertahan sampai diseret, atau sampai publik lelah dan lupa. Jalan pemakzulan pun panjang dan berliku. Usul hak menyatakan pendapat yang diteken 120 anggota DPR dari delapan fraksi pada 11 November baru langkah awal. Konstitusi mensyaratkan DPR hanya dapat membawa pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota (Pasal 7B ayat 3 UUD 1945). Setelah itu Mahkamah memeriksa, lalu MPR bersidang. Proses semacam itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, menguras energi parlemen, membelah warga, dan membuat pemerintahan berjalan dengan satu kaki.
Dengan mundur, jalan yang panjang dan getir itu dipotong. Itu sebuah pilihan, dan pilihan semacam itu jarang diambil di sini. Sepatutnya ia dihargai.
Tapi menghargai sebuah pilihan tidak sama dengan menutup perkara. Beberapa hari sebelumnya Gibran masih berbicara tentang peninjauan kembali atas putusan. Di Istana Wapres, para relawan sudah berkumpul dan menyebut tahun 2029. Mungkin baginya ini bukan akhir, melainkan jeda; politik memang lebih akrab dengan koma ketimbang titik. Yang tak boleh ikut menjadi koma adalah pertanyaan tentang bagaimana sebuah dokumen yang kini dinyatakan batal demi hukum bisa lolos verifikasi, dipakai mendaftar, dan bertahan dua tahun di jantung kekuasaan.
Pengunduran diri menyelesaikan nasib satu jabatan. Ia tidak menjawab pertanyaan tentang sistem yang meloloskannya.
Konstitusi memberi tenggat yang jelas. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR wajib bersidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam 60 hari (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945). Ketua MPR menyebut rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan Jumat, 13 November, antara lain untuk menetapkan jadwal paripurna dan membentuk tim verifikasi berkas calon. Enam puluh hari untuk mengisi kursi. Untuk memperbaiki cara kita menimbang kertas, kita butuh lebih dari itu. Tapi ada yang bisa dimulai sekarang.
Pertama, tim verifikasi MPR mesti bekerja seolah sedang menebus kesalahan tiga tahun lalu. Setiap dokumen dua calon yang diajukan Presiden, dari ijazah sampai laporan harta, sebaiknya dibuka ke publik dan diuji, bukan sekadar dicentang. Ironis bila kursi yang kosong karena soal dokumen diisi lagi dengan verifikasi yang sama longgarnya.
Kedua, Presiden Prabowo Subianto punya kesempatan langka. Dua nama yang ia usulkan akan dibaca publik sebagai jawabannya atas krisis ini: apakah ia memilih kecakapan dan rekam jejak, atau sekadar kalkulasi koalisi menuju 2029.
Ketiga, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada orang yang mundur. KPU perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana verifikasi syarat pendidikan dilakukan pada 2023, dan DPR semestinya menuntaskan penelusuran asal-usul Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah wajib menjalankan perintah Mahkamah Agung dan menjelaskan prosedur yang melahirkan surat keterangan yang kini dibatalkan itu.
Keempat, dan ini yang paling dekat dengan warga: audit layanan penyetaraan ijazah luar negeri. Bila satu dokumen bisa diterbitkan tanpa dasar yang kokoh untuk seorang calon wakil presiden, publik berhak tahu standar apa yang selama ini diterapkan kepada ribuan pemohon biasa. Kesetaraan di depan hukum mesti dimulai dari kesetaraan di depan loket.
Kembali ke dua kata itu.
Kita, sebagai bangsa, sudah lama hadir dalam demokrasi. Setiap lima tahun kita datang ke bilik suara, mencelupkan jari ke tinta ungu, dan merayakan angka partisipasi yang membanggakan; 81,78 persen pada pemilihan presiden terakhir. Kehadiran itu nyata, dan tak boleh diremehkan.
Tapi demokrasi, seperti sekolah, tidak hanya menghitung siapa yang datang. Ia menguji apakah aturan yang sama berlaku bagi semua yang duduk di bangku: anak orang biasa dan anak orang yang berkuasa. Ia menguji apakah lembaga-lembaganya, dari komisi pemilihan sampai mahkamah, berani membaca selembar kertas dengan mata yang sama, sejak awal, bukan dua tahun kemudian.
Hari ini sebuah kursi di Jalan Medan Merdeka Selatan kosong. Dalam 60 hari, kursi itu akan terisi.
Yang lebih sulit diisi adalah kekosongan yang lain, yang tak tercatat di berita acara mana pun. Republik ini sudah lama hadir. Ia belum tentu lulus.
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik. (2026, 30 Juni). Kick off evaluasi nasional IDI 2025, BPS sajikan potret demokrasi Indonesia [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/id/news/2026/06/30/918/kick-off-evaluasi-nasional-idi-2025-bps-sajikan-potret-demokrasi-indonesia.html
Bisnis.com. (2024, 25 Maret). Pemilu 2024: Partisipasi pemilih turun, golput naik? Kabar24 Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20240325/15/1752488/pemilu-2024-partisipasi-pemilih-turun-golput-naik
CNN Indonesia. (2026a, 12 November). Gibran akhirnya resmi serahkan surat pengunduran diri ke MPR. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261112101220-32-1426208/gibran-akhirnya-resmi-serahkan-surat-pengunduran-diri-ke-mpr
CNN Indonesia. (2026b, 12 November). Ketua MPR bacakan isi lengkap surat pengunduran diri Gibran. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261111185221-32-1426041/ketua-mpr-bacakan-isi-lengkap-surat-pengunduran-diri-gibran
CNN Indonesia. (2026c, 12 November). Kronik krisis 38 hari berujung pengunduran diri Gibran. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261112144514-32-1426423/kronik-krisis-38-hari-berujung-pengunduran-diri-gibran
DDTCNews. (2026, 12 November). Gibran resmi serahkan surat pengunduran diri sebagai wapres. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1824057/gibran-resmi-serahkan-surat-pengunduran-diri-sebagai-wapres
GoodStats. (2024). Pendaftaran CPNS 2024 ditutup dengan 3,9 juta pendaftar [Data Badan Kepegawaian Negara]. GoodStats Data. https://data.goodstats.id/statistic/pendaftaran-cpns-2024-ditutup-dengan-39-juta-pendaftar-OzqzS
GoodStats. (2025). Indeks Demokrasi Indonesia 2024: Aspek kebebasan dan kesetaraan turun [Data Badan Pusat Statistik]. GoodStats. https://goodstats.id/article/indeks-demokrasi-indonesia-2024-aspek-kebebasan-dan-kesetaraan-turun-4IuKi
Katadata. (2026). KPU sebut syarat pendidikan Gibran tidak bermasalah, penuhi pencalonan wapres. Katadata.co.id. https://katadata.co.id/berita/nasional/6ab48d098e6f7/kpu-sebut-syarat-pendidikan-gibran-tidak-bermasalah-penuhi-pencalonan-wapres
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Ombudsman Republik Indonesia. (2026, 20 Februari). Ombudsman RI terima 23.596 aduan sepanjang 2025, tegaskan warisan pengawasan berdampak di akhir masa jabatan 2021–2026 [Siaran pers]. https://ombudsman.go.id/news/download/ombudsman-ri-terima-23596-aduan-sepanjang-2025-tegaskan-warisan-pengawasan-berdampak-di-akhir-masa-jabatan-2021-2026
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (2026, 8 Januari). Ombudsman RI Jateng catat 644 laporan masyarakat, pendidikan dan kepolisian dominasi aduan 2025 [Siaran pers Nomor 001/PC.01/I/2026]. https://ombudsman.go.id/news/download/pwksiaran–ombudsman-ri-jateng-catat-644-laporan-masyarakat-pendidikan-dan-kepolisian-dominasi-aduan-2025
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2026, 21 Mei). Indeks Demokrasi Indonesia di Jateng terus membaik lampaui nasional. Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah. https://jatengprov.go.id/publik/indeks-demokrasi-indonesia-di-jateng-terus-membaik-lampaui-nasional/
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026).
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (7 November 2023).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (16 Oktober 2023).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Karya asli diterbitkan 1922 sebagai Wirtschaft und Gesellschaft)
