Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
BeritaPolitik

Tamsil Linrung  Optimis Prabowo Akan Terlepas dari Politik Keberlanjutan 

×

Tamsil Linrung  Optimis Prabowo Akan Terlepas dari Politik Keberlanjutan 

Sebarkan artikel ini

MAKASSAR — Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, meyakini Presiden Prabowo Subianto kini semakin leluasa menentukan arah pemerintahannya tanpa harus terikat pada politik keberlanjutan pemerintahan sebelumnya.

Tamsil bahkan menilai Prabowo sejak awal lebih tepat dipandang sebagai figur perubahan. Dalam konteks itu, ia melihat adanya kecocokan politik antara Prabowo dengan visi awalnya.

Example 500x700

“Dari awal saya melihat Pak Prabowo ini sebenarnya bapak perubahan, bukan keberlanjutan. Jadi, menurut saya, beliau yahh ada cocoknya juag sama Pak Anies,” kata Tamsil.

Pandangan itu mengemuka dalam Dialog Kepemimpinan Nasional yang diselenggarakan bersama Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis (HIMAHUM) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM), di Kantor Wilayah DPD RI Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2026).

Dalam forum yang turut menghadirkan ekonom Prof. Marsuki tersebut, Tamsil menyinggung dinamika politik nasional, termasuk polemik konstitusional terkait jabatan wakil presiden. Ia juga menceritakan pertemuannya dengan Prabowo sebelum pelantikan presiden, ketika keduanya sempat membicarakan perbedaan sikap politik pada Pilpres 2024.

Meski demikian, Tamsil menilai persoalan yang tidak kalah mendesak saat ini adalah hubungan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa program pembangunan nasional benar-benar memperkuat perekonomian daerah, bukan justru mempersempit kemampuan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Ia menyoroti perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan sejumlah kepala daerah mengenai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).

Di satu sisi, pemerintah pusat memandang belanja negara untuk daerah tidak hanya dihitung melalui TKD. Ada berbagai program prioritas nasional yang anggarannya langsung dibelanjakan di daerah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Namun, di sisi lain, kepala daerah menghadapi berkurangnya anggaran yang dapat mereka kelola secara langsung. Padahal, kewajiban pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan daerah tetap harus dipenuhi.

“Daerah menjawab bahwa ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal kewenangan,” ujar Tamsil ketika menjelaskan perbedaan pandangan tersebut.

Persoalan itu tercermin dalam alokasi TKD tahun 2026 yang semula ditetapkan sebesar Rp693 triliun. Pemerintah kemudian menambah pagunya menjadi Rp726,2 triliun. Meski mengalami penyesuaian, nilainya masih lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.

Tamsil memandang perbedaan cara menghitung manfaat anggaran pusat dan daerah perlu dibicarakan secara serius. Sebab, belanja pemerintah pusat di suatu daerah tidak selalu memberikan ruang yang sama bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi dan ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat dapat berkembang menjadi persoalan kebangsaan yang lebih besar.

“Sebagai orang DPD, saya merasa sangat perlu mendapatkan masukan dari pakarnya terkait ekonomi daerah dan tantangan disintegrasi,” ungkapnya.

Menurut Tamsil, persoalan itu tidak bisa dianggap sepele. Ia menyinggung mulai munculnya suara-suara dari daerah yang mempertanyakan manfaat pembangunan yang mereka terima, sementara sejumlah kebutuhan dasar masyarakat masih sulit dipenuhi.

Karena itu, ia berharap pembenahan hubungan fiskal pusat dan daerah menjadi bagian penting dari arah kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan.

Bagi Tamsil, keberhasilan pembangunan nasional perlu dilihat dari kemampuannya menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, termasuk menjaga agar pemerintah daerah tetap memiliki kemampuan menjalankan kewenangannya.

Di hadapan para mahasiswa, Tamsil juga mengingatkan bahwa persoalan ekonomi daerah berkaitan erat dengan masa depan keutuhan Indonesia. Ia berharap generasi muda ikut memikirkan jalan keluar atas berbagai ketimpangan yang dapat memunculkan ketidakpuasan terhadap negara.

“Kita ingin mewarisi negara ini dalam keadaan tetap utuh. Tidak ada disintegrasi. Persoalan-persoalan ini harus bisa kita jawab dengan solusi yang tepat,” tegasnya.

Tamsil berharap dialog bersama kalangan akademisi dan mahasiswa dapat menghasilkan pemikiran yang membantu pemerintah merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil. Dengan begitu, agenda pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan penguatan daerah dan terpeliharanya persatuan Indonesia.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *