KUPANG – Kerukunan umat beragama tidak cukup dibangun melalui seruan toleransi, tetapi harus diwujudkan melalui keteladanan para pemimpin agama, dialog lintas iman, dan komitmen bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang majemuk. Peran tokoh agama menjadi sangat penting karena sikap dan perilaku mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang umat terhadap perbedaan.
Pesan tersebut disampaikan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Selatan, Hasid Hasan Palogai, dalam kegiatan Live In bertajuk “Basodara di Rumah Ibadah: Menyelami Kearifan Lokal, Memperkuat Kerukunan dan Menumbuhkan Kesejahteraan Bersama”. Kegiatan ini merupakan rangkaian Konferensi Nasional (Konas) IX FKUB se-Indonesia yang berlangsung di Paroki St. Yoseph Naikoten, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (17/11/2026).
Dalam forum yang diikuti perwakilan FKUB dari berbagai provinsi tersebut, Hasid Hasan memaparkan sejumlah pandangan keagamaan, pengalaman, serta program penguatan kerukunan yang dikembangkan di Sulawesi Selatan. Ia juga hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel.
Menurut Hasid Hasan, para pimpinan majelis agama memiliki posisi strategis sebagai figur sentral dan panutan umat. Karena itu, keteladanan dalam mempraktikkan toleransi, menghargai perbedaan, serta membangun komunikasi lintas agama harus dimulai dari para pemimpin agama.
“Kerukunan tidak cukup hanya kita bicarakan. Para pemimpin agama harus hadir memberikan contoh secara langsung kepada umat. Ketika para tokoh agama saling menghormati dan membangun komunikasi yang baik, pesan kedamaian itu akan lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasid Hasan juga menyampaikan capaian FKUB Sulawesi Selatan yang berhasil meraih penghargaan Kinerja Terbaik I Tingkat Provinsi dan FKUB Inspiratif Provinsi dalam Harmony Award Kementerian Agama RI Tahun 2026.
Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan kolaborasi seluruh elemen yang selama ini berkontribusi dalam menjaga kerukunan di Sulawesi Selatan.
Ia secara khusus mengapresiasi kepemimpinan Prof. Dr. KH. Muammar Bakry selaku Ketua FKUB Sulsel sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Sulsel. Di bawah kepemimpinannya, FKUB Sulsel dinilai mampu memperkuat komunikasi lintas agama dan mengembangkan berbagai inisiatif kerukunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ini capaian yang sangat luar biasa. Kerja-kerja kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan yang kuat dapat menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Selain penguatan dialog lintas agama, diskusi juga menyinggung persoalan pendirian rumah ibadah yang masih menjadi tantangan kerukunan di sejumlah daerah.
Hasid Hasan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pendirian rumah ibadah harus mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pemeliharaan kerukunan dan pengaturan pendirian rumah ibadah.
Menurutnya, persoalan pendirian rumah ibadah harus diselesaikan melalui mekanisme dialog dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, bukan dengan tindakan sepihak, intimidasi, ataupun upaya menghalangi yang tidak memiliki dasar hukum.
“Semua harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat persaudaraan,” tegasnya.
Isu lain yang mendapat perhatian peserta adalah pertanyaan mengenai pandangan keagamaan dan ketentuan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Hasid Hasan menjelaskan bahwa persoalan perkawinan harus dipahami berdasarkan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Ia menguraikan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena itu, pembahasan mengenai perkawinan beda agama perlu memperhatikan ketentuan hukum agama, hukum perkawinan nasional, serta regulasi administrasi pencatatan perkawinan.
Ia juga menjelaskan mekanisme pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan instansi pencatatan sipil bagi perkawinan selain Islam sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dalam menjelaskan persoalan ini, kita perlu membedakan antara pandangan keagamaan, ketentuan hukum perkawinan, dan administrasi pencatatan. Semuanya memiliki landasan dan mekanisme masing-masing,” paparnya.
Melalui kegiatan Live In ini, peserta tidak hanya memperoleh ruang bertukar pandangan, tetapi juga menyaksikan secara langsung praktik persaudaraan dan kerukunan lintas iman yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Kupang.
Hasid Hasan berharap pengalaman dan praktik baik yang diperoleh selama Konas IX FKUB dapat menjadi inspirasi untuk terus memperkuat kerja-kerja kerukunan di Sulawesi Selatan.
“Perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan dan kesejahteraan bersama. Justru dari keberagaman itulah kita belajar saling menghormati dan bekerja sama untuk kemanusiaan,” tutupnya.















