MAKASSAR – Babak panjang sengketa hukum atas objek rumah yang selama ini digunakan sebagai Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Makassar, memasuki fase penentuan.
Setelah melalui lima kali proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar akhirnya menjatuhkan putusan atas perkara perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar pada Jumat, 13 November 2026.
Kuasa Hukum pemilik rumah, Adhi Bintang, S.H., menyampaikan bahwa berdasarkan pemberitahuan putusan melalui sistem elektronik E-Court, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya:
- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya.
- Menerima eksepsi Terlawan.
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pelawan, dalam hal ini pihak Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar, sebagai Pelawan yang tidak beriktikad baik.
Menurut Adhi Bintang, putusan tersebut merupakan perkembangan penting dalam rangkaian panjang perjuangan hukum untuk mengembalikan penguasaan objek rumah kepada pemilik yang sah.
“Sejak awal kami sudah memahami arah dari pengajuan perlawanan eksekusi ini. Kami melihat gugatan tersebut sebagai bagian dari strategi untuk menghambat proses pelaksanaan eksekusi. Bahkan, dalam perjalanan perkara ini, kami mengetahui adanya upaya pendekatan atau lobi kepada pihak kami. Namun, kami tetap konsisten menempuh jalur hukum dan menyerahkan seluruh penilaian kepada Majelis Hakim,” tegas Adhi Bintang.
RENOVASI MENGUBAH WAJAH RUMAH, TETAPI TIDAK MENGHAPUS HAK PEMILIKNYA
Adhi Bintang menjelaskan, perkara ini bermula dari penggunaan objek rumah milik kliennya yang kemudian ditempati dan dijadikan sebagai kantor Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar.
Persoalan semakin kompleks ketika pihak partai beberapa kali melakukan renovasi terhadap bangunan tersebut hingga mengakibatkan perubahan bentuk dan kondisi fisik objek secara signifikan.
“Rumah milik klien kami telah mengalami beberapa kali renovasi oleh pihak yang menempatinya. Bahkan, perubahan fisiknya sudah sangat jauh dari kondisi semula. Tetapi perlu dipahami, perubahan bentuk bangunan tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan seseorang. Persoalan hak atas tanah dan bangunan tetap harus tunduk pada hukum dan putusan pengadilan,” ungkapnya.
KALAH DI BERBAGAI TAHAPAN, PERLAWANAN EKSEKUSI PUN BERAKHIR DENGAN PENOLAKAN
Adhi Bintang juga menguraikan bahwa sengketa ini bukan perkara yang baru berlangsung kemarin. Para pihak telah melewati sejumlah tahapan dan upaya hukum yang panjang.
Dalam perjalanan perkara tersebut, putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar sebelumnya memenangkan pihak PKS Kota Makassar. Namun, pihak pemilik rumah kemudian mengajukan banding dan memperoleh putusan yang menguntungkan kepentingan hukum kliennya.
Selanjutnya, upaya kasasi yang diajukan pihak PKS Kota Makassar ditolak. Begitu pula upaya Peninjauan Kembali (PK) yang ditempuh pihak PKS juga ditolak.
Terakhir, melalui perkara perlawanan eksekusi, pihak PKS kembali tidak berhasil mempertahankan tuntutannya setelah Majelis Hakim menolak gugatan perlawanan tersebut untuk seluruhnya.
“Ini adalah rangkaian proses hukum yang panjang. Kami telah mengikuti seluruh mekanisme hukum yang tersedia. Mulai dari banding, kasasi, Peninjauan Kembali, hingga perlawanan eksekusi. Dan hari ini, putusan kembali berpihak pada kepentingan hukum klien kami,” jelasnya.
ADHI BINTANG: KAMI HORMATI MAJELIS HAKIM, SEKARANG SAATNYA EKSEKUSI DILAKSANAKAN!
Atas putusan tersebut, Adhi Bintang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa serta memutus perkara a quo.
Ia menegaskan bahwa fokus pihaknya saat ini adalah mendorong agar proses eksekusi pengosongan objek dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
“Terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini. Kami menghormati putusan tersebut. Bagi kami, rangkaian proses hukum yang telah dilalui sudah sangat panjang. Tidak boleh ada lagi upaya menjadikan proses hukum sebagai instrumen untuk mengulur-ulur penyelesaian perkara,” ujarnya.
Adhi juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Makassar terkait tindak lanjut pelaksanaan eksekusi pengosongan objek.
“Klien kami hanya menginginkan haknya dipulihkan. Rumah tersebut adalah objek yang menjadi pokok sengketa dan telah melalui proses peradilan. Kami berharap pengadilan dapat segera menindaklanjuti tahapan eksekusi sesuai hukum acara yang berlaku,” tambahnya.
Adhi Bintang menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perjuangan hukum ini bukan semata-mata persoalan siapa yang menggunakan bangunan tersebut, melainkan tentang penghormatan terhadap hak kepemilikan dan kewibawaan putusan pengadilan.
“Jangan sampai hukum hanya dihormati ketika menguntungkan, tetapi dipersoalkan ketika harus dilaksanakan. Putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan. Kami sudah melewati seluruh proses hukum. Kini saatnya hak klien kami mendapatkan kepastian,” tutup Adhi Bintang, S.H.
