MAKASSAR, 10 November 2026 — Guru Besar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Hasanuddin sekaligus Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas, Prof. Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., MSc.PH., Ph.D., mendapat kepercayaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai salah satu pakar dan penanggap dalam Workshop Daerah dan Konsultasi Penguatan Kebijakan dan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Selasa (10/11/2026).
Forum strategis tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kebijakan nasional GERMAS melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kegiatan ini melibatkan unsur kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, organisasi profesi, dan mitra pembangunan untuk menyelaraskan kebijakan kesehatan nasional dengan kebutuhan serta kapasitas pemerintah daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai pakar kebijakan kesehatan, Prof. Sukri memberikan perhatian khusus pada penguatan pembudayaan hidup sehat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan GERMAS tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan sosialisasi, kampanye, atau program yang dilaksanakan, tetapi harus tercermin dalam perubahan perilaku dan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat.
Salah satu perhatian utama Prof. Sukri adalah perlunya perubahan paradigma pengukuran keberhasilan GERMAS, dari pendekatan berbasis kegiatan menuju pendekatan berbasis hasil dan dampak.
Dalam telaah akademisnya terhadap draf Matriks Klaster GERMAS, Prof. Sukri mengidentifikasi empat aspek penting yang membutuhkan penguatan, yaitu orientasi hasil program, konsistensi indikator dan target, penerjemahan kebijakan nasional ke tingkat daerah, serta penguatan tata kelola dan pendanaan.
Menurutnya, indikator program kesehatan harus mampu menunjukkan perubahan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, keberhasilan promosi pemeriksaan kesehatan tidak seharusnya hanya dihitung berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi, tetapi juga berdasarkan persentase masyarakat sasaran yang benar-benar menjalani pemeriksaan kesehatan.
Demikian pula, keberhasilan promosi aktivitas fisik perlu diukur dari peningkatan partisipasi dan kebugaran masyarakat, bukan semata-mata jumlah kampanye atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan.
Prof. Sukri juga menyoroti pentingnya penyusunan indikator yang terukur, memiliki definisi operasional yang jelas, serta didukung data yang dapat dibandingkan antardaerah. Kejelasan indikator tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program GERMAS.
Selain persoalan indikator, ia memberikan perhatian pada integrasi GERMAS ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan nasional, menurut kerangka rekomendasi yang disampaikannya, perlu diterjemahkan menjadi target yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kemampuan pemerintah daerah, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Karena itu, indikator GERMAS perlu dibedakan secara jelas antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan tidak berhenti sebagai target nasional, tetapi dapat diimplementasikan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta penganggaran dalam APBD.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah penguatan koordinasi lintas sektor. Prof. Sukri memandang bahwa keberhasilan GERMAS memerlukan keterlibatan sektor pendidikan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, olahraga, dan sektor lainnya, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Setiap indikator program perlu memiliki perangkat daerah penanggung jawab utama, didukung mekanisme koordinasi, sistem pelaporan, dan alokasi anggaran yang dapat dipantau. Dengan demikian, pelaksanaan GERMAS tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, tetapi merupakan agenda pembangunan bersama. Kontribusi akademisi dalam penyusunan kebijakan nasional Keterlibatan Prof. Sukri dalam forum Bappenas ini memperlihatkan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan kesehatan nasional.
Sebagai akademisi yang menekuni bidang administrasi dan kebijakan kesehatan, Prof. Sukri membawa perspektif yang menghubungkan kajian ilmiah dengan kebutuhan implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam penguatan promosi kesehatan, perubahan perilaku, dan tata kelola pembangunan kesehatan lintas sektor.
Workshop yang diselenggarakan Bappenas ini juga membahas sejumlah klaster utama GERMAS, meliputi peningkatan hidup aktif dan bugar, peningkatan akses dan konsumsi pangan bergizi dan aman, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung perilaku hidup sehat. Pembahasan turut mencakup penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan pendanaan program.
Kegiatan dilaksanakan melalui diskusi pleno dan diskusi kelompok untuk memperdalam substansi kebijakan sekaligus menyempurnakan matriks kegiatan dalam RPerpres GERMAS.
Melalui forum tersebut, masukan dari akademisi dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat penyusunan kebijakan GERMAS yang lebih operasional, terukur, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Partisipasi Prof. Sukri Palutturi sekaligus menegaskan peran strategis Universitas Hasanuddin dalam menghadirkan pemikiran akademis bagi penguatan kebijakan kesehatan nasional.
Penguatan GERMAS ke depan diharapkan tidak hanya menghasilkan semakin banyak program, tetapi juga mendorong perubahan perilaku hidup sehat, memperbaiki lingkungan yang mendukung kesehatan, dan memberikan manfaat nyata bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia.
