MAKASSAR, 16 Oktober 2026 — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri kegiatan Pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Jumat (16/10/2026). Hadir pula Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya mendorong perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperoleh akses pelayanan sosial. Kegiatan ini pun dirangkaikan dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga, sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial RI untuk memperkuat kepedulian terhadap warga di lingkungan sekitar.
Program ini menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam membantu warga yang menghadapi hambatan ketika mengakses layanan sosial, terutama di tengah perkembangan sistem pelayanan yang kini berbasis digital. Dalam pelaksanaannya, Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) dilibatkan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan layanan pemerintah, didukung oleh unsur RT/RW serta pendamping sosial di tingkat lingkungan.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan bahwa keterlibatan perangkat kewilayahan diharapkan mampu membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan perhatian sekaligus memberikan informasi mengenai prosedur mengakses layanan sosial. Perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan teknologi digital. Pendampingan secara langsung diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif yang selama ini menyulitkan sebagian warga.
Selain itu, program ini turut menyasar masyarakat yang belum terdaftar dalam layanan sosial. Melalui pendataan dan pendampingan yang tepat, warga diharapkan memperoleh informasi mengenai mekanisme pendaftaran serta persyaratan yang diperlukan.
Melalui kegiatan di Kelurahan Karuwisi ini, pengawasan APBD dan penguatan kepedulian sosial diharapkan dapat berjalan beriringan. Pelaksanaan program pemerintah perlu terus diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Gerakan Nasional Peduli Tetangga diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang memperluas akses pelayanan, sehingga penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
