Makassar – Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor pertambangan dan hilirisasi investasi. Kunjungan kerja ini difokuskan pada pengawasan dan pemantauan penanganan kecelakaan kerja di PT Citra Lampia Mandiri dan PT Prima Utama Lestari di Kabupaten Luwu Timur, serta memperoleh informasi yang berimbang mengenai keberlanjutan investasi hilirisasi PT Conch Barru Cement Indonesia di Kabupaten Barru. (8 Juli 2026)
Pertemuan berlangsung di Aula Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 8 Juli 2026, dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, H. A. Abd. Waris Halid, S.S., M.M., didampingi Anggota Komite II DPD RI, Matias Heluka.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, perwakilan perusahaan, Tokoh Adat Kabupaten Luwu Timur, aliansi lembaga masyarakat Kabupaten Barru, Pengurus WALHI Sulawesi Selatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, dan keberlanjutan investasi di Sulawesi Selatan.
Dalam forum tersebut, Komite II DPD RI mendengarkan pemaparan dari seluruh pihak untuk memperoleh informasi yang utuh, objektif, dan berimbang sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan. Berbagai isu strategis menjadi perhatian, antara lain penanganan kecelakaan kerja, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling, perlindungan lingkungan hidup, transparansi proses perizinan dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).
Tokoh Adat Kabupaten Luwu Timur menyampaikan harapan agar kegiatan pertambangan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Sementara itu, aliansi lembaga masyarakat Kabupaten Barru menyampaikan berbagai masukan terkait dampak aktivitas industri terhadap masyarakat. Pengurus WALHI Sulawesi Selatan juga menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan pengawasan lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Selain melakukan pengawasan terhadap sektor pertambangan, Komite II DPD RI juga mendalami perkembangan investasi hilirisasi yang dijalankan oleh PT Conch Barru Cement Indonesia. Pembahasan diarahkan untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai keberlanjutan investasi, kontribusinya terhadap perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, serta komitmen perusahaan dalam memenuhi aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kunjungan kerja ini, Komite II DPD RI berupaya memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan sekaligus menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Komite II DPD RI juga mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan industri, mengevaluasi penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling, memastikan proses perizinan dan penyusunan AMDAL berjalan secara transparan dan akuntabel, meningkatkan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta memperkuat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Komite II DPD RI berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertambangan dan investasi hilirisasi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.
