MAKASSAR,- Komisi E DPRD Sulawesi Selatan mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menghentikan kebijakan permintaan surat pernyataan pengunduran diri terhadap ratusan kepala SMA dan SMK Negeri dalam rapat dengar pendapat di Makassar pada Jumat, 12 Juni 2026.
Langkah kedewanan ini diambil setelah munculnya polemik dugaan pemaksaan mundur terhadap 326 kepala sekolah menjelang Penerimaan Murid Baru 2026/2027. Berdasarkan data yang terungkap, permintaan mundur tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni 128 kepala sekolah pada tahap pertama dan 198 kepala sekolah pada tahap kedua.
Kebijakan penandatanganan draf pengunduran diri oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan ini dipicu oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di sejumlah sekolah.
Yang tahap pertama itu ada 128 kepala sekolah, yang tahap kedua ada 198 kepala sekolah, hampir 500-an lebih. Itu disarankan untuk membuat pernyataan pengunduran diri oleh Dinas Pendidikan,” kata Andi Tenri saat ditemui usai RDP di Gedung DPRD Sulsel, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, menjelaskan bahwa pangkal persoalan ini murni bersumber dari hasil audit berkala yang dilakukan oleh tim BPK terhadap pertanggungjawaban para kepala sekolah.
“Jadi ini pemberhentian kepala sekolah ini diawali karena adanya temuan BPK. Untuk stop karena adanya temuan BPK. Tapi temuan BPK itu sudah dikembalikan oleh kepala sekolah,” bebernya.
Andi Tenri Indah menambahkan bahwa esensi dari kebijakan pengunduran diri tersebut sebenarnya bermaksud baik agar para tenaga pendidik dapat fokus pada proses belajar mengajar.
“Sebenarnya maksud tujuan kepala dinas melakukan itu atau salah satu orang dinas melakukan itu tujuannya sih sebenarnya baik. Karena sekarang itu pemerintah pusat dan BPK itu fokus di sekolah, mungkin peningkatan kapasitas kepala sekolah. Sebagai pembimbing murid di salah satu sekolah,” ujarnya memaparkan.
