MAKASSAR — Gagasan membangun komunikasi publik yang lebih partisipatif mendapat respons positif dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Hal itu mengemuka saat Tim DTX Media yang dipimpin Prof. Dr. Muh. Akbar, M.Si., bertemu Wali Kota Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan mengenai penguatan komunikasi publik Pemerintah Kota Makassar, khususnya bagaimana visi dan misi pemerintahan dapat diterjemahkan menjadi gerakan komunikasi yang dekat dengan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, DTX Media menyampaikan gagasan mengenai “Makassar Bicara Mulia”, sebuah gerakan komunikasi publik yang dirancang sebagai salah satu bentuk implementasi dari Sapta Mulia yang menjadi visi dan misi Wali Kota Makassar.
Prof. Akbar mengatakan, visi pemerintahan akan semakin kuat apabila tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan, tetapi diterjemahkan menjadi narasi publik yang dipahami, dibicarakan, dan akhirnya menjadi bagian dari perilaku masyarakat.
“Makassar Bicara Mulia ini kami gagas sebagai gerakan komunikasi. Sapta Mulia tidak hanya menjadi sesuatu yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat, tetapi menjadi nilai yang dibicarakan bersama oleh masyarakat Makassar,” kata Prof. Akbar.
Menurutnya, komunikasi publik pemerintah ke depan membutuhkan pendekatan yang lebih dialogis. Pemerintah bukan hanya menyampaikan program, tetapi juga membuka ruang agar masyarakat memahami alasan sebuah kebijakan, merasakan manfaatnya, sekaligus ikut memberikan respons dan gagasan.
“Makassar membutuhkan ruang untuk bicara. Bukan hanya pemerintah yang bicara kepada masyarakat, tetapi Makassar secara keseluruhan berbicara tentang masa depannya,” ujarnya.
Munafri Apresiasi Gagasan DTX Media
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengapresiasi gagasan yang disampaikan DTX Media. Ia menilai penguatan komunikasi digital pemerintah merupakan kebutuhan penting di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh dan merespons informasi.
Munafri bahkan membuka ruang kolaborasi lebih lanjut dengan DTX Media dengan mempertemukan tim komunikasi digital Pemerintah Kota Makassar dengan tim DTX Media.
Menurutnya, pertemuan tersebut dapat menjadi ruang untuk bertukar pengalaman, memperkuat kapasitas komunikasi digital, sekaligus mencari pendekatan komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
“Kami tentu sangat terbuka. Nanti tim komunikasi digital Pemerintah Kota Makassar bisa dipertemukan dengan DTX Media,” kata Munafri.
Ia menilai komunikasi pemerintah harus dibangun di atas prinsip keterbukaan dan kejujuran. Bagi Munafri, menyampaikan informasi kepada masyarakat bukan sekadar persoalan bagaimana sebuah kebijakan dikemas agar mendapatkan respons positif, tetapi terutama bagaimana pemerintah menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta dan kebenaran.
Prinsip tersebut, kata Munafri, menjadi pegangan yang harus dijalankan secara konsisten dalam komunikasi pemerintahan.
“Kalau saya salah, saya akan menyampaikan bahwa saya salah. Tapi kalau saya benar, saya akan mempertahankan kebenaran tersebut. Tidak mungkin saya akan memaksakan sesuatu yang tidak benar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik, menurut Munafri, tidak boleh dibangun dengan cara memaksakan narasi. Pemerintah harus berani mengakui kesalahan sekaligus memiliki ketegasan ketika kebijakan yang diambil memang didasarkan pada fakta dan kebenaran.
Pilah Sampah: Dari Kewajiban Menjadi Peluang Ekonomi
Dalam pertemuan tersebut, DTX Media juga memberikan apresiasi terhadap narasi Wali Kota Makassar mengenai kebijakan pemilahan sampah dari rumah.
Menurut DTX Media, terdapat pergeseran penting dalam cara pemerintah membangun komunikasi mengenai kebijakan tersebut.
Jika sebelumnya pesan yang dominan adalah masyarakat wajib memilah sampah, kini narasi yang dikembangkan Wali Kota mulai bergerak ke arah yang lebih konstruktif, yakni bahwa memilah sampah dapat memberikan nilai ekonomi.
Perubahan narasi ini dinilai penting karena kebijakan publik akan lebih mudah diterima apabila masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai kewajiban, tetapi juga memahami manfaat yang dapat diperoleh.
“Ini menarik. Ketika memilah sampah tidak lagi semata-mata dipersepsikan sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai aktivitas yang memiliki nilai ekonomi, maka pendekatan komunikasinya berubah. Masyarakat tidak hanya diperintah untuk melakukan sesuatu, tetapi diajak melihat peluang di balik kebijakan tersebut,” kata Prof. Akbar.
DTX Media berpandangan, narasi ekonomi dari pemilahan sampah dapat dikembangkan menjadi gerakan yang lebih luas, dengan melibatkan rumah tangga, komunitas, pelaku usaha, bank sampah, UMKM, hingga sektor swasta.
Dengan demikian, kebijakan persampahan tidak hanya berbicara mengenai kebersihan kota, tetapi juga mengenai perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan nilai ekonomi baru.
Tekanan Fiskal Tidak Boleh Mengurangi Akuntabilitas Publik
Selain membahas isu persampahan dan komunikasi publik, DTX Media juga mengingatkan pentingnya kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.
Menurut DTX Media, kondisi fiskal daerah dan berbagai tekanan terhadap kemampuan keuangan pemerintah saat ini memang menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Namun, kondisi tersebut tidak semestinya mengesampingkan kewajiban pemerintah untuk tetap membuka informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada publik.
“Tekanan fiskal boleh membuat pemerintah harus melakukan efisiensi. Tetapi efisiensi anggaran tidak boleh berarti mengurangi akuntabilitas. Masyarakat tetap memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintahan dijalankan,” kata Prof. Akbar.
Ia menilai, penyampaian RLPPD justru dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah. Informasi mengenai capaian pembangunan, penggunaan sumber daya, program yang telah dilaksanakan, maupun berbagai tantangan pemerintahan perlu dikomunikasikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
“Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif. Kalau dikomunikasikan dengan baik, laporan pemerintahan bisa menjadi instrumen membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Karena itu, DTX Media mendorong agar kewajiban penyampaian informasi publik tersebut tidak dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai bagian dari arsitektur komunikasi pemerintahan.
Dari Pemerintah Bicara, Menjadi Makassar Bicara
Pertemuan DTX Media dengan Wali Kota Makassar tersebut mempertemukan tiga isu yang dinilai memiliki satu benang merah: komunikasi publik yang mampu mengubah kebijakan menjadi gerakan masyarakat.
Gagasan Makassar Bicara Mulia diharapkan dapat menjadi payung komunikasi yang menerjemahkan Sapta Mulia ke dalam percakapan publik sehari-hari.
Sementara itu, narasi ekonomi dalam pemilahan sampah dapat menjadi contoh bagaimana komunikasi yang tepat dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap sebuah kebijakan.
Di sisi lain, penguatan komunikasi RLPPD menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai apa yang telah dilakukan pemerintah dan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Respons positif Munafri, termasuk kesediaannya mempertemukan tim komunikasi digital Pemerintah Kota Makassar dengan DTX Media, menjadi langkah awal untuk mengembangkan gagasan tersebut ke dalam kerja yang lebih konkret.
“Pada akhirnya, pemerintah yang kuat bukan hanya pemerintah yang memiliki banyak program, tetapi pemerintah yang mampu membuat masyarakat memahami, merasakan, dan ikut terlibat dalam program tersebut,” kata Prof. Akbar.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan menjadi bagian dari upaya DTX Media untuk terus memberikan gagasan strategis dalam pengembangan komunikasi publik di Kota Makassar.
Dari pemerintah bicara kepada masyarakat, menuju Makassar bicara bersama. Dari kebijakan menjadi gerakan. Dari informasi menjadi partisipasi. ($)
