JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menerima sertifikat tanah hibah seluas 10 hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM) di Kabupaten Maros.
Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kamaruddin dan Perencana Ahli Muda Yusuf Siban.
Turut mendampingi Taruna Ikrar, Plt. Sekretaris Utama BPOM Irwansyah, Kepala Biro Umum Asih, serta Staf Khusus Kepala BPOM dr. Wachyudi Muchsin.
Lahan yang berlokasi di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, itu memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 20.05.000046892.0, dengan luas 100.000 meter persegi (10 hektare). Dalam sertifikat tercantum pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
“Alhamdulillah, sertifikat tanah sudah terbit. Ini menjadi langkah penting untuk merealisasikan pembangunan Politeknik BPOM pertama di Indonesia Timur,” ujar Taruna Ikrar.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Taruna Ikrar telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 28 Agustus 2025. Pembangunan kampus tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran Rp1,7 triliun melalui skema tahun jamak (multiyears).
Taruna menegaskan, Politeknik BPOM di Maros diharapkan menjadi pusat pendidikan vokasi yang mencetak tenaga profesional di bidang pengawasan obat, farmasi, keamanan pangan, dan teknologi regulatori.
Kampus tersebut juga diharapkan membuka kesempatan pendidikan bagi generasi muda Indonesia Timur sekaligus memperkuat kolaborasi Academia, Business, Government (ABG) dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional.
“Politeknik ini bukan sekadar membangun kampus, tetapi menyiapkan generasi unggul yang akan menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat Indonesia,” tegas Taruna.
Terbitnya sertifikat tanah menjadi tonggak penting menuju realisasi pembangunan Politeknik BPOM di Maros, sekaligus memperkuat komitmen pemerataan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia Timur.
