Oleh: Zidny Irfanal Haqq (Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; Kepala SMK Persada Tamalatea Jeneponto)_
Ada satu pertanyaan yang menggelayuti benak saya sejak vonis 10 tahun penjara dijatuhkan kepada Nadiem Makarim: Sejak kapan seorang pendiri decacorn, seorang menteri yang menggagas Merdeka Belajar, berakhir sebagai terdakwa korupsi pengadaan Chromebook?
Perjalanan Nadiem adalah narasi yang sempurna terlalu sempurna, mungkin tentang mimpi anak muda Indonesia. Ia lulusan Ivy League, pendiri Gojek yang mengubah wajah transportasi dan ekonomi digital, lalu pada usia 41 tahun menjadi menteri termuda di kabinet Jokowi. Ia adalah simbol bahwa profesional muda bisa masuk ke birokrasi dan membawa perubahan. Ia adalah bukti bahwa sektor swasta dan publik bisa bertemu dalam harmoni.
Namun pada 30 Juni 2026, narasi itu berakhir. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan kewajiban membayar uang pengganti Rp809,5 miliar . Nadiem divonis bersalah dalam kasus pengadaan Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia pada 2021-2022, yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,57 triliun (sekitar US$87,6 juta) .
Dari Go-Jek ke Go-Jail. Dari panggung kejayaan ke sel tahanan. Inilah ironi terbesar dalam sejarah reformasi pendidikan Indonesia.
Kasus ini memunculkan dua kubu yang saling bertolak belakang, dan di situlah letak kerumitannya.
Kubu pertama, vonis ini adalah kemenangan bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Majelis hakim menyatakan bahwa Nadiem terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan Chromebook. Ia diduga merekayasa spesifikasi tender sehingga hanya menguntungkan Google yang merupakan investor Gojek dan menjadikan ChromeOS sebagai “pengendali tunggal ekosistem pendidikan di Indonesia” . Chromebook yang dibeli tidak optimal karena tidak bisa digunakan di daerah-daerah yang minim akses internet, sementara Kementerian sudah mengetahui masalah ini sejak 2018. Hakim bahkan menegaskan bahwa “Anggaran negara tidak menghasilkan manfaat yang sepadan dengan jumlah yang dikeluarkan”. Vonis ini adalah tamparan bagi siapa pun, sekaya atau sepopuler apa pun, yang berani bermain-main dengan uang rakyat.
Kubu kedua, Nadiem adalah korban kriminalisasi kebijakan. Ia dan para pendukungnya termasuk mantan menteri keuangan Chatib Basri, aktivis Todung Mulya Lubis, hingga puluhan pengemudi Gojek yang datang ke pengadilan dengan spanduk “Free Nadiem” melihat vonis ini sebagai bentuk “penyalahgunaan pemberantasan korupsi untuk menyerang pihak yang tidak disukai”. Nadiem sendiri dalam nota pembelaannya menyebut kasus ini sebagai “kesalahan investigasi” dan menegaskan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada pengayaan diri, dan tidak ada niat jahat . Bahkan, seorang hakim anggota majelis memberikan dissenting opinion yang menyatakan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Nadiem bertindak dengan niat jahat .
Di sinilah dilemanya, bagaimana membedakan antara kebijakan yang salah dan tindak pidana korupsi? Apakah Nadiem dihukum karena memang korup, atau karena kebijakannya dianggap gagal dan ia menjadi kambing hitam?
Sebagai akademisi, saya tidak bisa menutup mata pada fakta-fakta hukum. Pengadaan Chromebook yang bernilai miliaran rupiah, yang melibatkan investor Gojek, dan yang spesifikasinya dibuat hanya untuk satu sistem operasi tertentu, adalah kasus klasik konflik kepentingan yang tidak pernah terkelola dengan baik.
Yang membuat kasus ini tragis adalah bahwa Nadiem bukanlah menteri biasa. Ia adalah reformis. Di bawah kepemimpinannya, Kurikulum Merdeka diluncurkan, Ujian Nasional dihapuskan, dan konsep “Merdeka Belajar” menjadi jargon yang mengubah cara kita memandang pendidikan . Ia adalah simbol perlawanan terhadap birokrasi kaku, terhadap pendidikan yang hanya mengukur dari angka, dan terhadap cara lama yang membosankan.
Tetapi simbol itu kini tercoreng. Pertanyaannya, apakah reformasi membebaskan Nadiem dari tanggung jawab akuntabilitas? Jawabannya, tidak. Sepopuler apa pun seseorang, sebaik apa pun niatnya, ketika ia memegang uang negara dan kewenangan publik, ia terikat pada aturan yang sama dengan pejabat lainnya. Inilah pelajaran pahit yang harus dipetik, reformasi tanpa tata kelola yang baik adalah resep bencana.
Yang paling mengkhawatirkan dari vonis ini bukanlah nasib Nadiem sendiri, melainkan efeknya terhadap generasi muda profesional Indonesia.
Nadiem telah memperingatkan hal ini sejak awal, kasusnya bisa membuat profesional muda enggan masuk pemerintahan. “Young professionals fear that they will be the next victims,” katanya . Kekhawatiran ini bukan isapan jempol. Aktivis Andovi da Lopez mengatakan bahwa di kalangan anak muda, ada ketakutan nyata, “just don’t work with the government, just don’t”.
Bayangkan, Indonesia membutuhkan talenta terbaiknya untuk memperbaiki birokrasi. Tetapi jika setiap profesional yang masuk pemerintahan berisiko dikriminalisasi, entah karena kebijakannya salah, entah karena ada konflik kepentingan yang tidak disadari, entah karena permainan politik, maka siapakah yang akan berani?
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyebut Nadiem sebagai sosok yang “ingin membawa perubahan tetapi terperangkap dalam sistem pemerintahan yang memiliki masalah sistemik”. Mungkin ia terlalu cepat, mungkin ia terlalu agresif. Tetapi sistem yang tidak mampu mengakomodasi inovasi tanpa menghancurkannya adalah sistem yang bermasalah.
Salah satu aspek paling menarik dari vonis ini adalah adanya dissenting opinion dari hakim Andi Saputra yang menyatakan bahwa Nadiem seharusnya dibebaskan karena tidak ada bukti niat jahat . Banyak pihak menggunakan ini untuk meragukan vonis.
Tetapi sebagai akademisi, saya perlu meluruskan, dissenting opinion adalah mekanisme yang sehat dalam peradilan. Ia menunjukkan adanya perbedaan penilaian, bukan berarti putusan mayoritas salah. Dalam sistem hukum kita, putusan mayoritas tetap mengikat. Yang perlu diawasi adalah proses banding dan upaya hukum lainnya, serta transparansi dalam setiap tahapannya.
Yang menjadi ujian sebenarnya adalah apakah kasus ini akan berakhir di sini, atau akan menjadi preseden bagi kriminalisasi kebijakan di masa depan? Jika Nadiem terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka ini adalah kemenangan bagi keadilan. Jika tidak, maka ini adalah luka bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita.
Perjalanan Nadiem Makarim dari pendiri Gojek ke narapidana korupsi adalah narasi yang memilukan, tetapi juga mengajarkan kita beberapa hal mendasar. Pertama, bahwa kekuasaan dan uang negara adalah ujian integritas yang berat. Kesuksesan di sektor swasta tidak otomatis menjamin kemampuan mengelola kepentingan publik. Nadiem mungkin jenius dalam bisnis, tetapi ia gagal atau diduga gagal dalam mengelola konflik kepentingan.
Kedua, bahwa reformasi tanpa akuntabilitas hanyalah ilusi. Kita boleh merindukan perubahan, tetapi perubahan harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ketiga, bahwa sistem hukum kita masih menghadapi ujian besar, apakah ia bisa membedakan antara kebijakan yang gagal dan tindak pidana? Ini bukan soal membela atau menyerang Nadiem. Ini soal memastikan bahwa keadilan ditegakkan, dan bahwa ketakutan tidak menghalangi anak-anak muda terbaik kita untuk mengabdi pada negeri.
Nadiem pernah berkata bahwa ia mengorbankan banyak hal untuk masuk pemerintahan, dan “imbalan yang saya terima adalah jeruji besi”. Apakah ini akhir dari mimpi reformasi birokrasi, atau awal dari kesadaran bahwa reformasi harus dibangun di atas fondasi integritas yang tak tergoyahkan?
Saya memilih yang kedua. Karena pada akhirnya, tidak ada reformasi yang berarti jika ia hanya bergantung pada satu orang, sekalipun orang itu adalah Nadiem Makarim. Reformasi sejati adalah ketika sistemnya yang berubah, bukan ketika individunya dihukum.
Dan di sinilah kita, para akademisi dan pengamat kebijakan, harus terus mengawal, agar kasus ini tidak menjadi alat balas dendam politik, dan juga tidak menjadi pintu bagi impunitas di masa depan.
Keadilan harus ditegakkan. Tetapi keadilan juga harus adil.
Dari Go-Jek ke Go-Jail, perjalanan Nadiem adalah cermin bagi kita semua bahwa kekuasaan adalah ujian, dan tidak semua orang lulus dengan selamat.
