MAKASSAR, 20 Oktober 2026 — Jusri Adi, menyampaikan pandangannya mengenai dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari perspektif Ilmu Pemerintahan, momentum ini perlu menjadi ruang evaluasi terhadap efektivitas kebijakan publik, kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta realisasi janji kesejahteraan bagi masyarakat.
Menurut Jusri Adi, evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya didasarkan pada banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana program tersebut menghasilkan perubahan nyata, menjawab kebutuhan masyarakat, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Dari perspektif Ilmu Pemerintahan, dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran harus kita lihat sebagai momentum untuk mengukur sejauh mana kekuasaan dan kebijakan negara dijalankan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Jusri Adi.
Ia menilai bahwa setiap program prioritas pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, kualitas implementasi, efisiensi anggaran, pemerataan manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan suatu kebijakan tidak semestinya hanya diukur melalui laporan administratif, tetapi juga melalui perubahan yang dirasakan masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, daya beli, serta perlindungan sosial.
“Pemerintah tentu perlu diberikan ruang untuk menjalankan agenda pembangunannya. Namun, dalam sistem demokrasi, dukungan terhadap program pemerintah harus berjalan beriringan dengan kritik yang konstruktif dan pengawasan publik. Kritik bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bagian dari upaya memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Jusri Adi juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kebijakan nasional hanya akan memberikan hasil optimal apabila didukung birokrasi yang profesional, pelaksanaan yang konsisten, serta pengawasan yang efektif hingga ke tingkat daerah.
Ia menambahkan bahwa pembangunan nasional harus mampu mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan. Capaian ekonomi perlu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja yang layak, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.
“Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata seberapa banyak program yang dijalankan, melainkan seberapa besar manfaat yang diterima rakyat. Negara harus hadir bukan hanya melalui kebijakan dan anggaran, tetapi melalui hasil yang nyata, adil, dan dapat dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo–Gibran, Jusri Adi berharap pemerintah semakin memperkuat evaluasi berbasis hasil, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Program yang berhasil perlu dilanjutkan dan diperkuat, sementara kebijakan yang belum optimal harus terbuka untuk diperbaiki.
Menurutnya, dua tahun kepemimpinan merupakan momentum untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, transparan, dan berkeadilan.
“Pada akhirnya, rakyat merupakan penerima manfaat sekaligus pihak yang berhak mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, capaian dan kekurangan pemerintah harus dinilai secara objektif berdasarkan data, pelaksanaan kebijakan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” tutup Jusri Adi.
