JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera mengalir ke daerah dan menjadi bagian dari arsitektur fiskal yang berkeadilan, terutama setelah ruang fiskal daerah mengalami tekanan akibat efisiensi dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Hal itu disampaikan Tamsil saat bertandang ke Kantor BGN, Jakarta, Senin (28/9/2026), bersama Anggota DPD RI Evi Apita Maya dari NTB, Elviana dari Jambi, Ahmad Nawardi dari Jawa Timur, Angelius Wake Kako dari NTT, dan Gusti Farid Hasan Aman dari Kalimantan Selatan. Rombongan diterima Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Zainuri.
Tamsil mengatakan, ketika kemampuan fiskal daerah menyempit, pemerintah pusat perlu memastikan program-program nasional yang anggarannya dibelanjakan di daerah benar-benar menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. MBG, dengan cakupan anggaran dan jaringan pelaksanaan yang luas, memiliki potensi besar untuk menjalankan fungsi tersebut.
“Kalau TKD berkurang, jangan sampai daerah kemudian kehilangan denyut ekonominya. MBG justru harus hadir sebagai saluran baru agar uang negara tetap berputar di daerah. Ada petani, nelayan, UMKM, tenaga kerja dan rantai pasok yang bisa bergerak,” ujar Tamsil.
Menurut Tamsil, persoalan ini lebih besar dari sekadar kelancaran administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketika dapur yang sudah siap beroperasi masih tertahan, manfaat ekonomi yang seharusnya masuk ke daerah juga ikut tertahan.
“Jangan sampai daerah kehilangan dua kali. TKD berkurang, sementara program pusat yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi di daerah juga tersendat. Kalau itu terjadi, logika keadilan fiskalnya tidak bertemu,” katanya.
Tamsil mengingatkan bahwa hubungan pusat dan daerah bukan hanya persoalan pembagian anggaran, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, ketimpangan fiskal yang dibiarkan terlalu lama dapat memperlebar jarak antara pusat dan daerah serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara.
“Keutuhan Indonesia juga dibangun dari rasa keadilan. Daerah harus merasa bahwa ketika ada penyesuaian fiskal, negara tetap hadir membawa manfaat. Karena itu DPD RI berkepentingan memastikan setiap kebijakan pusat yang masuk ke daerah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil.
MBG sebagai Kanal Baru bagi Ekonomi Daerah
Tamsil menilai MBG dapat menjadi salah satu kanal penting untuk menjaga perputaran ekonomi daerah. Belanja bahan baku, tenaga kerja, jasa transportasi, hingga aktivitas UMKM dapat menciptakan rantai ekonomi baru apabila program berjalan secara konsisten.
Karena itu, ia menyoroti sejumlah SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi, tetapi belum mendapatkan kepastian operasional.
Salah satunya SPPG Talle di Sinjai Selatan yang telah lolos verifikasi sejak 23 Mei 2026 dan melengkapi persyaratan administrasi, akun virtual account, serta Sistem Manajemen Operasional, tetapi dana operasional belum kunjung cair. Kondisi serupa juga terjadi di SPPG Boting, Palopo, serta sejumlah SPPG lainnya.
“Dapur sudah siap, persyaratan sudah dipenuhi, masyarakat juga sudah menunggu. Jangan sampai persoalan administratif membuat manfaat program tertahan berbulan-bulan,” kata Tamsil.
Ia juga meminta perhatian khusus terhadap wilayah 3T, termasuk wilayah kepulauan Kabupaten Pangkep, NTB dan NTT. Pangkep memiliki 112 pulau kecil dengan tantangan geografis yang berbeda dari wilayah perkotaan.
“Anak-anak di pulau-pulau kecil juga bagian dari Indonesia. Mereka jauh dari pusat pembangunan. Justru di sana kehadiran negara harus terasa,” ujarnya.
Mitra Jangan Menanggung Risiko Negara
Dalam pertemuan tersebut, Tamsil juga menyampaikan persoalan mitra SPPG yang telah mengeluarkan investasi untuk membangun dapur, sementara operasional belum berjalan. Sebagian mitra menggunakan pembiayaan perbankan dan tetap menanggung cicilan, kendaraan, listrik, internet, serta biaya lainnya.
“Kalau dapurnya belum beroperasi, sementara cicilan terus berjalan, mitra yang menanggung bebannya. Mereka adalah mitra negara, bukan penanggung risiko negara,” tegas Tamsil.
Tamsil mengapresiasi langkah BGN yang berkoordinasi dengan bank-bank Himbara untuk mencari solusi pembiayaan bagi mitra yang menghadapi persoalan tersebut. Menurutnya, koordinasi itu penting agar mitra yang tertahan bukan karena kesalahan mereka tidak terjerumus ke dalam kredit bermasalah.
DPD RI meminta BGN mempercepat penandatanganan kerja sama dan pencairan dana bagi SPPG yang telah terverifikasi, memberikan kepastian keberlanjutan SPPG aglomerasi, serta menetapkan jadwal aktivasi yang jelas bagi SPPG 3T.
Tamsil berharap tindak lanjut tertulis dari BGN dapat disampaikan kepada DPD RI dalam waktu dekat.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan. Kami ingin memastikan program ini berjalan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat. DPD RI siap menjadi jembatan antara BGN dengan daerah. Kita ingin dapur-dapur itu segera menyala dan anggarannya segera berdenyut di daerah,” ujar Tamsil.
Tamsil menegaskan, fungsi DPD RI dalam konteks ini adalah memastikan kebijakan fiskal nasional tetap menghadirkan keadilan bagi daerah. Karena itu, MBG harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat kembali hubungan ekonomi pusat dan daerah ketika ruang fiskal daerah mengalami tekanan.
“Kalau kita bicara keadilan fiskal, ukurannya sederhana. Ketika satu pintu fiskal mengecil, harus ada pintu lain yang membuka ruang ekonomi bagi daerah. MBG punya kesempatan untuk menjadi pintu itu. Jangan sampai anggarannya besar di pusat, tetapi denyutnya belum terasa di daerah,” tutup Tamsil.
