MAKASSAR — Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia, yang lahir di atas semangat kolektif, kaderisasi, demokrasi, dan keberlanjutan kepemimpinan, kini menghadapi pertanyaan mendasar seiring berakhirnya masa bakti kepengurusan. Muhammad Hidayat, Demisioner Ketua Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin, mengangkat suara keprihatinan sekaligus seruan agar penyelenggaraan Musyawarah Nasional tidak lagi menjadi wacana yang menggantung.
Pertanyaan yang disampaikan bukan bermaksud mencari kesalahan atau menjatuhkan pihak tertentu, melainkan lahir dari kepedulian mendalam terhadap keberlangsungan organisasi yang menjadi rumah bersama seluruh koperasi mahasiswa di tanah air. Organisasi tidak boleh berjalan hanya ketika momentum datang; ia memerlukan kepastian arah, kepastian kepemimpinan, dan kepastian regenerasi.
“Pengurus wajib melibatkan segala unsur, untuk memetakan kembali kemana orientasi FKKMI akan berlayar, dan Munas adalah wadah untuk menentukan itu. Maka sekiranya paham profesionalitas berlembaga, sudah waktunya untuk berikan kepastian Munas,” tegas Muhammad Hidayat.
Munas bukan sekadar acara seremonial pergantian pengurus, melainkan ruang konstitusional tempat seluruh anggota mengevaluasi perjalanan organisasi, menerima pertanggungjawaban, merumuskan arah gerak, serta memastikan estafet kepemimpinan berjalan secara demokratis dan bermartabat. Ketika masa jabatan telah jatuh tempo, kejelasan mengenai waktu pelaksanaan, mekanisme, pihak yang bertanggung jawab, serta keterlibatan terbuka seluruh anggota mutlak diperlukan.
Muhammad Hidayat mempertanyakan apakah pengurus telah menyiapkan langkah konkret menuju Munas, atau justru membiarkan organisasi berjalan tanpa arah yang jelas. Diamnya organisasi bukanlah bentuk stabilitas, ketiadaan konflik bukan berarti tiada persoalan, dan mempertahankan keadaan bukan selalu berarti menjaga keberlanjutan.
“Sangat disayangkan, pengurus terkesan mengabaikan kepentingan kolektif, yang mana tentu mencederai nilai-nilai dari koperasi itu sendiri. Jelas, ini hal yang tidak bisa kita aminkan begitu saja, perlu dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa FKKMI bukan milik satu kelompok, bukan milik satu periode, dan bukan pula milik segelintir orang. Organisasi ini adalah milik seluruh koperasi mahasiswa Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutannya tidak boleh bergantung pada siapa yang duduk di kursi pengurus, melainkan pada terjaganya marwah organisasi, aturan yang disepakati, serta hak setiap anggota untuk menentukan masa depan bersama.
Pengurus memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjelaskan kepada anggota mengenai kondisi organisasi, batas masa jabatan, dan agenda regenerasi. Jika terdapat kendala, hal itu harus diungkapkan secara terbuka dan dicarikan jalan keluar bersama. Jika persiapan sedang berjalan, maka transparansi tahapan pelaksanaan wajib disampaikan kepada seluruh elemen organisasi.
Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan bukan sekadar soal kapan Munas dilaksanakan, melainkan apakah kita masih serius menjaga organisasi ini. Jika jawabannya ya, maka keseriusan itu harus terlihat dalam tindakan. FKKMI membutuhkan kepastian, bukan ketidakjelasan; membutuhkan konsolidasi, bukan pembiaran; membutuhkan regenerasi, bukan stagnasi.
“Jika sekiranya pengurus tidak sanggup menjalankan amanah Konstitusi FKKMI, sudah tidak mampu menjalankan roda organisasi, maka kembalikan mandat itu kepada seluruh anggota FKKMI, agar tugas dan tanggung jawab anda sebagai pengurus diselesaikan oleh para anggota FKKMI, dan kalian purna dengan cara yang tidak terhormat,” tutup Muhammad Hidayat.
Apakah Anda ingin saya menyusun versi judul alternatif atau menyesuaikan nada berita ini?
