JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh kecukupan gizi, tetapi juga oleh jaminan keamanan pangan. Karena itu, BPOM memperkuat kolaborasi strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin Menteri Abdul Mu’ti serta Kementerian Kebudayaan yang dipimpin Menteri Fadli Zon untuk membangun ekosistem pangan aman di lingkungan sekolah sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kolaborasi lintas kementerian tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pembudayaan keamanan pangan sejak usia dini. Menurut Taruna Ikrar, pangan aman merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa. Generasi yang sehat, cerdas, dan produktif hanya dapat terwujud apabila anak-anak memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sejak usia dini.
“Pangan aman bukan sekadar kebutuhan hari ini, tetapi investasi untuk masa depan bangsa. Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan dengan generasi yang tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi dari risiko pangan yang tidak aman,” ujar Taruna Ikrar.
Ia menjelaskan, tantangan keamanan pangan masih menjadi persoalan serius di tingkat global maupun nasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan satu dari sepuluh orang di dunia mengalami sakit akibat pangan yang tidak aman, dengan sekitar 420 ribu kematian setiap tahun. Di Indonesia sendiri diperkirakan terjadi 10 hingga 22 juta kasus penyakit diare akibat pangan tidak aman setiap tahun yang menimbulkan beban ekonomi mencapai Rp64,8 triliun hingga Rp226,3 triliun. Di sisi lain, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada anak usia 5–12 tahun mencapai 19,7 persen, sementara kasus diabetes pada anak juga menunjukkan tren yang perlu diwaspadai.
Taruna menegaskan, sekolah merupakan tempat paling strategis untuk menanamkan budaya keamanan pangan. Di lingkungan sekolah, anak-anak belajar memilih makanan, membentuk kebiasaan hidup sehat, serta mengembangkan perilaku yang akan dibawa hingga dewasa. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi ekosistem yang mendukung tersedianya pangan yang aman dan bergizi, terlebih saat menjadi lokasi utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Keamanan pangan adalah prasyarat utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Pangan bergizi hanya akan memberikan manfaat optimal apabila dipastikan aman dikonsumsi. Karena itu, pengawasan, edukasi, dan pembudayaan keamanan pangan harus berjalan seiring,” tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan sinergi, BPOM bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Bidang Obat dan Makanan. Penandatanganan tersebut disaksikan dan didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai bagian dari komitmen bersama membangun budaya pangan aman melalui pendidikan dan penguatan nilai-nilai budaya bangsa.
Kesepahaman tersebut menjadi landasan memperluas kerja sama dalam edukasi keamanan pangan, pengembangan materi pembelajaran, penyusunan pedoman, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Kementerian Kebudayaan juga berperan memperkuat literasi keamanan pangan melalui pendekatan budaya dan pelestarian kearifan lokal sehingga pesan keamanan pangan dapat diterima lebih luas oleh masyarakat.
Sejak tahun 2011, BPOM telah menjalankan Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Bermutu, dan Bergizi. Program tersebut direvitalisasi pada 2024 menjadi Pembudayaan Keamanan Pangan di Sekolah. Hingga akhir 2025, BPOM telah melakukan intervensi dan edukasi kepada 60.234 sekolah, atau sekitar 21,8 persen dari total 276.866 sekolah dan madrasah di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar semakin banyak sekolah dapat dijangkau.
Dalam kesempatan tersebut, BPOM juga meluncurkan tiga pedoman baru serta Gerakan 1.000 Kader untuk Pangan Aman dengan Bahasa Daerah. Melalui gerakan ini, masyarakat diajak menyampaikan pesan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) menggunakan lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia sehingga edukasi keamanan pangan semakin dekat, mudah dipahami, dan mudah diterapkan oleh masyarakat.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa membangun budaya keamanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPOM. Guru, kepala sekolah, pengelola kantin, peserta didik, orang tua, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Melalui sinergi BPOM bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti serta Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Fadli Zon, kita membangun budaya pangan aman yang akan melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing global. Inilah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Taruna Ikrar.
