Oleh: Maryam Baharuddin, Mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin
Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan ribuan pulau yang menjadi tempat tinggal masyarakat dari berbagai latar belakang. Namun, di balik luasnya wilayah laut dan kekayaan geografis tersebut, masih terdapat persoalan mendasar dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Bayangkan seorang ibu hamil di pulau kecil yang tiba-tiba mengalami perdarahan pada malam hari. Keluarga berusaha mencari pertolongan, sementara bidan menyarankan agar ibu segera dibawa ke rumah sakit. Namun, perjalanan menuju fasilitas rujukan harus melewati laut. Perahu belum tentu tersedia, cuaca tidak selalu bersahabat, dan waktu terus berjalan. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan penting: mengapa keselamatan seorang ibu masih dapat ditentukan oleh jarak tempat tinggalnya dari fasilitas kesehatan?
Persoalan keselamatan ibu masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 2025 menunjukkan angka kematian ibu nasional sebesar 144 per 100.000 kelahiran hidup. Perbedaan antarwilayah juga cukup mencolok. Wilayah Jawa-Bali tercatat sebesar 114, Sulawesi sebesar 214, sedangkan gabungan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mencapai 317 per 100.000 kelahiran hidup. Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan ibu tidak hanya berkaitan dengan kondisi medis, tetapi juga dengan kesenjangan akses pelayanan kesehatan antarwilayah.
“Di balik setiap angka kematian ibu, terdapat keluarga yang kehilangan sosok penting dalam kehidupannya. Kesempatan untuk melahirkan dengan selamat seharusnya tidak ditentukan oleh kondisi geografis tempat seorang perempuan tinggal,” tulis penulis.
Bagi masyarakat perkotaan, perjalanan menuju rumah sakit mungkin dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu relatif singkat. Namun, bagi masyarakat kepulauan, proses rujukan dapat menghadapi berbagai hambatan, mulai dari ketersediaan transportasi laut, kondisi cuaca, hingga biaya perjalanan. Padahal, komplikasi kehamilan dan persalinan seperti perdarahan, preeklamsia, serta persalinan dengan penyulit membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Keterlambatan mengambil keputusan, mencapai fasilitas kesehatan, maupun memperoleh pelayanan yang memadai dapat meningkatkan risiko keselamatan ibu.
Kondisi tersebut menempatkan bidan pada posisi yang tidak mudah. Sebagai tenaga kesehatan yang berada dekat dengan masyarakat, bidan sering menjadi pihak pertama yang diharapkan memberikan pertolongan. Namun, tidak semua komplikasi dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ketika kondisi ibu membutuhkan penanganan lebih lanjut, rujukan harus segera dilakukan. Persoalannya, bagaimana jika keputusan merujuk sudah tepat, tetapi transportasi laut tidak tersedia?
“Kita tidak bisa menyalahkan kondisi geografis, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan keterbatasan geografis menjadi alasan yang terus-menerus diterima tanpa upaya perbaikan,” tegas penulis.
Dari perspektif Filsafat Ilmu, persoalan keselamatan ibu tidak cukup dipahami sebagai urusan medis semata. Secara ontologis, keselamatan ibu merupakan kenyataan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi biologis, sosial, ekonomi, dan geografis. Secara epistemologis, penyelesaian persoalan tersebut perlu didasarkan pada bukti ilmiah sekaligus pemahaman terhadap pengalaman nyata masyarakat kepulauan. Sementara itu, dari sudut pandang aksiologi, ilmu kebidanan memiliki tanggung jawab moral untuk menjunjung keselamatan, martabat, dan keadilan bagi setiap perempuan.
Penulis juga mengingatkan bahwa kesamaan tidak selalu berarti keadilan. Memberikan fasilitas kesehatan dengan pendekatan yang sama kepada seluruh wilayah belum tentu menghasilkan kesempatan pelayanan yang setara. Masyarakat di pulau terpencil membutuhkan dukungan yang berbeda karena hambatan yang mereka hadapi juga berbeda. Keadilan berarti memastikan setiap ibu memperoleh kesempatan yang layak untuk mendapatkan pertolongan sesuai kebutuhannya.
Dalam perspektif Benua Maritim Indonesia, laut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai batas pemisah antarpulau, tetapi juga sebagai ruang yang menghubungkan kehidupan masyarakat. Pembangunan maritim tidak cukup berorientasi pada pelabuhan, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Keselamatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir di wilayah pesisir serta kepulauan juga harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan maritim seharusnya tidak hanya terlihat dari kemajuan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya laut, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan,” ungkap penulis.
Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah penyediaan sistem transportasi rujukan laut yang siap digunakan dalam keadaan darurat. Ketersediaan perahu saja tidak cukup tanpa pengelolaan operasional, pembiayaan, dan koordinasi yang jelas. Komunikasi antara bidan dan rumah sakit rujukan juga perlu diperkuat agar proses penanganan dapat dipersiapkan sebelum pasien tiba. Bagi ibu dengan kehamilan berisiko, penyediaan tempat tunggu kelahiran di dekat fasilitas kesehatan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi keterlambatan memperoleh pertolongan.
Pemanfaatan teknologi seperti telekonsultasi juga dapat membantu bidan berkomunikasi dengan dokter atau fasilitas rujukan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap tenaga kesehatan terampil, fasilitas rujukan yang memadai, dan transportasi yang aman. Pengalaman bidan serta perempuan yang tinggal di wilayah kepulauan juga perlu didengar dalam penyusunan kebijakan karena mereka memahami persoalan sehari-hari yang tidak selalu terlihat dalam laporan administratif.
Di sisi lain, perjuangan bidan di daerah terpencil tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kisah pengabdian dan pengorbanan. Bidan yang bertugas di wilayah kepulauan juga membutuhkan perlindungan keselamatan, fasilitas kerja yang layak, pengembangan kompetensi, pendampingan profesional, dan kesejahteraan yang memadai. Tanggung jawab menyelamatkan ibu dan bayi tidak boleh dibebankan kepada bidan seorang diri. Pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem pelayanan yang mampu memberikan perlindungan kepada pasien sekaligus tenaga kesehatan.
Melalui tulisan ini, penulis mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pelayanan kesehatan ibu di wilayah pesisir dan kepulauan. Pemerataan tenaga kesehatan, transportasi rujukan laut, kesiapan fasilitas kesehatan, serta dukungan terhadap kesejahteraan bidan perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, pengabdian tenaga kesehatan harus diimbangi dengan kehadiran negara melalui kebijakan dan fasilitas yang nyata.
Pada akhirnya, kemajuan sebuah negara maritim bukan hanya terlihat dari luasnya wilayah laut, megahnya pelabuhan, atau besarnya kekayaan alam yang dimiliki. Kemajuan juga harus tercermin dari kemampuan negara melindungi kehidupan masyarakat di pulau-pulau terpencil. Bidan akan terus menjadi bagian penting dalam perjuangan menyelamatkan ibu dan bayi, tetapi mereka tidak seharusnya berjuang sendirian.
Sebab, laut boleh memisahkan pulau-pulau di Indonesia, tetapi jangan sampai memisahkan seorang ibu dari haknya untuk memperoleh pertolongan dan melahirkan dengan selamat.
