MAKASSAR – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr Andi Cibu, S.H., M.H., merespons progres pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia menilai, regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen penting yang dibutuhkan Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi, sekaligus memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh para pelakunya.
Andi Cibu menyambut positif perkembangan pembahasan RUU tersebut di DPR RI bersama pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar proses legislasi tidak berhenti pada komitmen dan janji politik. Masyarakat menanti langkah nyata berupa pengesahan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum dan pemulihan aset negara.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku. Negara juga harus memiliki kemampuan untuk menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset yang diperoleh dari tindak pidana.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada menghukum pelaku. Hasil kejahatan juga harus ditelusuri dan dikembalikan melalui mekanisme hukum yang jelas. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tetap dinikmati atau diwariskan,” demikian pandangan Andi Cibu.
Ia menilai, keberadaan undang-undang perampasan aset dapat memperkuat upaya negara dalam memutus mata rantai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Sebab, motif utama banyak kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi adalah memperoleh serta menguasai kekayaan secara melawan hukum.
Namun, Andi Cibu mengingatkan bahwa pengesahan RUU tersebut tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi tuntutan publik. Kualitas substansi dan ketepatan rumusan pasal harus menjadi perhatian utama agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar efektif, tidak multitafsir, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Ia menekankan, kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap berada dalam koridor negara hukum. Harus ada batasan yang tegas mengenai objek aset yang dapat dirampas, dasar pembuktiannya, mekanisme pengawasan peradilan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah dan beritikad baik.
“Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan persoalan hukum baru. Negara memang harus kuat dalam mengejar aset hasil kejahatan, tetapi kewenangannya juga harus dibatasi oleh hukum. Prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.
Lebih jauh, Andi Cibu menyoroti pentingnya profesionalisme dan keadilan aparat penegak hukum dalam penerapan undang-undang tersebut nantinya. Menurutnya, kewenangan perampasan aset harus dijalankan berdasarkan bukti dan prosedur hukum, bukan karena tekanan, kepentingan tertentu, ataupun perlakuan yang berbeda terhadap pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum.
Ia mengingatkan, aparat penegak hukum harus bekerja secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penegakan aturan tidak boleh tebang pilih, sehingga setiap tindakan penyitaan maupun perampasan aset memiliki dasar hukum yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
“Profesionalisme dan keadilan aparat menjadi kunci. Jangan sampai kewenangan yang diberikan melalui undang-undang ini digunakan secara berlebihan atau diarahkan untuk kepentingan tertentu. Penegak hukum harus bekerja berdasarkan hukum dan bukti, bukan berdasarkan tekanan maupun kepentingan,” ujarnya.
Selain aparat penegak hukum, Andi Cibu juga menekankan tanggung jawab elite politik, khususnya DPR dan pemerintah, untuk konsisten dalam mengawal pembentukan hingga pemberlakuan undang-undang tersebut.
Menurutnya, komitmen politik tidak boleh hanya terlihat ketika RUU sedang menjadi perhatian publik. Setelah disahkan, seluruh pihak juga harus konsisten mendukung pelaksanaan aturan secara adil, termasuk ketika ketentuan tersebut menyentuh kepentingan kelompok atau orang-orang yang memiliki pengaruh politik.
“Elite politik harus konsisten. Jangan hanya bersemangat mendorong pengesahan ketika menjadi tuntutan masyarakat, tetapi kemudian tidak konsisten saat undang-undang ini diterapkan. Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun, tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik,” tegasnya.
Andi Cibu menyebut RUU Perampasan Aset sebagai salah satu cita-cita dan harapan masyarakat dalam mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Karena itu, kehadiran regulasi tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik, bukan sekadar menjadi produk legislasi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa undang-undang tersebut juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai penataan kewenangan yang baik. Pembagian tugas antarlembaga, mekanisme pengawasan, standar pembuktian, prosedur perampasan, hingga ruang keberatan bagi pihak yang dirugikan harus diatur secara jelas.
Menurutnya, penguatan kewenangan negara harus berjalan beriringan dengan penguatan kontrol terhadap kewenangan itu sendiri. Dengan begitu, upaya mengejar aset hasil kejahatan tidak justru melahirkan ketidakpastian hukum atau menjadi sarana untuk merugikan pihak yang tidak bersalah.
Ia juga berpandangan bahwa RUU Perampasan Aset harus dirancang sebagai instrumen pemulihan kerugian dan kepentingan publik, bukan sekadar menambah kewenangan aparat penegak hukum. Transparansi pengelolaan aset yang disita dan dirampas juga harus menjadi bagian penting dalam pengaturan.
Aset yang berhasil dipulihkan, lanjutnya, harus dikelola secara akuntabel dan manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah perkara dan vonis, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Andi Cibu juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam tahap akhir pembahasan. Masukan akademisi, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak perlu diperhatikan agar undang-undang yang disahkan memiliki legitimasi publik sekaligus kuat secara konstitusional.
Ia berharap DPR RI dan pemerintah menjaga komitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, masyarakat membutuhkan keberanian politik untuk menghadirkan regulasi tersebut, sekaligus kecermatan dalam memastikan setiap pasalnya adil, terukur, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan.
“Publik sudah lama menantikan undang-undang ini. Karena itu, jangan sampai pembahasannya kembali berlarut-larut. Kita membutuhkan regulasi yang kuat untuk memberantas kejahatan, tetapi juga sistem pengawasan yang kuat agar kewenangannya tidak disalahgunakan. Pada akhirnya, hukum harus memberikan keadilan bagi semua, bukan menjadi alat bagi kepentingan siapa pun,” tutupnya.
Bagi Andi Cibu, pengesahan RUU Perampasan Aset akan menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih progresif. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh pengesahan undang-undang, melainkan juga oleh konsistensi politik, profesionalisme aparat, keadilan penerapan hukum, dan pengawasan terhadap seluruh kewenangan yang diberikan.
