Jakarta, – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, mengapresiasi langkah sigap Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan investigasi dan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lalai hingga menyebabkan kejadian luar biasa keracunan siswa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami mengapresiasi langkah cepat BGN. Ini bentuk kesigapan negara memastikan keamanan anak-anak kita. Juga sekaligus pesan kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap kelalaian yang mengorbankan keselamatan siswa,” terang Tamsil di Jakarta, Jumat (26/9).
Tamsil menyambut baik sikap tegas BGN yang melibatkan aparat penegak hukum untuk memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, hal itu merupakan ekspresi konkret komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat sekaligus memastikan keberlangsungan program prioritas Presiden di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi.
Dalam beberapa waktu terakhir, Tamsil melakukan kunjungan langsung ke berbagai daerah untuk meninjau implementasi MBG, termasuk di Sulawesi Selatan, Ambon, Surabaya, dan Kendari. Dari hasil pengawasan itu, ia menilai antusiasme pelajar sangat tinggi dalam menyambut program ini. Ia juga mendengar langsung cerita dari karyawan dapur, pemasok bahan makanan, maupun siswa penerima manfaat.
“Angka kehadiran siswa di sekolah bahkan meningkat sejak MBG berjalan. Karyawan yang terlibat di dapur juga bercerita, mereka kini punya pekerjaan dan pendapatan pasti setiap bulan. Begitu pun para petani dan nelayan, merasakan kesejahteraannya meningkat karena hasil ladang terserap dalam rantai pasok dapur-dapur MBG. DPD RI menilai program ini jadi motor baru yang memacu gairah ekonomi daerah,” tambahnya.
Tamsil menegaskan, meski terdapat kasus keracunan di beberapa wilayah, hal itu tidak boleh mengaburkan manfaat besar MBG bagi generasi muda. Ia menilai BGN telah bergerak cepat melakukan penataan dan pengawasan berlapis, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
“MBG ini sudah memproduksi lebih satu miliar porsi makanan. Menghadirkan ratusan juta kegembiraan. Tapi itu barangkali lupa kita sampaikan, karena perhatian tersedot pada berita kejadian di beberapa tempat. Kita harus fair. DPD RI mendukung penuh agar program ini terus diperkuat, tentu dengan pengawasan ketat dan langkah korektif yang cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat sejak laporan kasus keracunan diterima. BGN telah menutup sementara operasional SPPG yang terbukti lalai dalam penerapan standar, sekaligus menggandeng kepolisian untuk mengusut dugaan adanya unsur pidana.
“Karena kita juga melibatkan polisi, bila teridentifikasi ada unsur-unsur pidana atau kesengajaan, misalnya dari hasil tes makanan sampel nanti ditemukan zat tertentu, kami pidanakan. Jadi kami tidak main-main, kami serius menangani ini,” kata Nanik dalam keterangannya kepada wartawan.
Ia mengakui, insiden keracunan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik dari BGN maupun mitra penyelenggara program. Nanik menjelaskan, hasil investigasi awal menunjukkan keracunan diduga terkait teknik memasak yang tidak sesuai SOP. Berdasarkan standar yang berlaku, makanan MBG setelah dimasak harus segera disalurkan dan diberikan kepada penerima manfaat maksimal dalam kurun waktu 6 jam.
BGN juga memastikan seluruh korban keracunan mendapatkan penanganan medis, serta memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan daerah untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Jadi sekali lagi, kepada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak,” tutur Nanik dengan suara bergetar.
