Palopo, Sulawesi Selatan – Menjelang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Palopo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Adri Fadhli, Ketua LMND Palopo, menyatakan keprihatinan organisasi terhadap program tersebut yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem pendidikan nasional.
Program Sekolah Rakyat, yang digadang-gadang sebagai program populis, menuai kontroversi sejak awal peluncurannya. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, sebelumnya menjelaskan bahwa program ini akan menggunakan “kurikulum nasional plus-plus,” sebuah kombinasi kurikulum nasional dengan kurikulum tambahan. Namun, LMND Palopo menilai langkah ini keliru dan menunjukkan ketidakmampuan Kementerian Sosial dalam menangani isu pendidikan.
Adri Fadhli merinci beberapa alasan penolakan LMND Palopo terhadap program Sekolah Rakyat:
- Potensi Stigmatisasi: Istilah “Sekolah Rakyat” berpotensi menstigmatisasi sekolah tersebut sebagai sekolah untuk masyarakat miskin, memicu diskriminasi dan perbedaan kualitas pendidikan.
- Dualisme Sistem Pendidikan: Program ini dikhawatirkan menciptakan sistem pendidikan paralel yang tidak terintegrasi dengan sistem nasional, menyebabkan ketimpangan kurikulum, kualitas guru, dan fasilitas.
- Lembaga Pengelola yang Tidak Tepat: Pendidikan seharusnya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait regulasi, standar mutu, dan pengawasan.
- Risiko Pemborosan Anggaran: Dana yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dinilai lebih baik digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan di sekolah-sekolah negeri yang sudah ada dan kekurangan fasilitas.
- Kurangnya Kajian dan Partisipasi Publik: LMND Palopo menilai program ini kurang transparan dan tidak melalui kajian akademik yang menyeluruh serta minimnya partisipasi dari tenaga pendidik, akademisi, dan masyarakat sipil.
- Efektivitas yang Diragukan: Tanpa jaminan kualitas pendidikan dan pengelolaan yang profesional, program ini dikhawatirkan hanya menjadi program simbolik tanpa dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan.
Sebagai alternatif, LMND Palopo mengusulkan agar anggaran Sekolah Rakyat dialihkan untuk:
- Perbaikan infrastruktur dan layanan sekolah negeri.
- Peningkatan bantuan beasiswa KIP Kuliah dan PIP, baik dari segi nominal maupun frekuensi pencairan.
- Peningkatan kesejahteraan guru honorer.
- Peningkatan kualitas asrama mahasiswa.
- Subsidi biaya pendidikan selama 4 semester di perguruan tinggi.
- Subsidi biaya pendidikan kesehatan, khususnya untuk program studi kedokteran.
LMND Palopo berharap Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan usulan ini dan mengambil langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
