Makassar, Sulawesi Selatan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melimpahkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Pertamina ke pengadilan. Desakan ini muncul di tengah keresahan publik akibat informasi yang simpang siur terkait dugaan praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax.
Kasus ini bermula dari penyelidikan Kejagung terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Kejagung menemukan indikasi pencampuran RON 90 dengan BBM jenis lain untuk menghasilkan Pertamax, praktik yang dikenal sebagai “BBM Oplosan”. Dugaan kerugian negara mencapai angka fantastis, yaitu 968,5 triliun rupiah.
Namun, muncul informasi yang saling bertentangan. Kejagung telah mengungkap adanya praktik pengoplosan tersebut, sementara Plh. Dirut Pertamina Patra Niaga menyatakan dalam Rapat Kerja (Raker) DPR bahwa tidak ada pengoplosan BBM. Perbedaan informasi ini menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan masyarakat, terutama konsumen BBM. Banyak masyarakat yang kemudian beralih ke SPBU swasta sebagai bentuk protes dan ketidakpercayaan terhadap Pertamina.
Presiden Prabowo Subianto, dalam peresmian Bullion Bank pada 26 Februari 2025, menyatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku korupsi yang merugikan negara dan berkomitmen untuk membersihkan praktik korupsi. Kejagung sendiri telah memberikan pernyataan bahwa kasus ini tidak akan berlanjut hingga tahun 2025.
Ketua HMI Cabang Makassar Timur Muhammad Zulfikar Ridha, dalam keterangan persnya, menyatakan keprihatinan atas situasi ini. Menurutnya, informasi yang simpang siur telah menimbulkan ketidakpastian dan merugikan masyarakat. HMI Cabang Makassar Timur mendesak Kejagung untuk segera menyelesaikan proses penyidikan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan agar kasus ini dapat segera disidangkan dan keadilan dapat ditegakkan. Mereka juga meminta agar transparansi dan akuntabilitas diusut tuntas dalam kasus ini.
HMI Cabang Makassar Timur berharap agar kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak, khususnya BUMN, untuk selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnisnya. Mereka juga meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam memberantas korupsi di sektor energi demi melindungi kepentingan rakyat.
