MAKASSAR, muisulsel.or.id — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), M. Ramli, S.K.M., untuk membahas kerusakan ekosistem laut akibat praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan bahan berbahaya lainnya.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor MUI Sulsel, Jalan Monumen Emmy Saelan, Makassar, Selasa (13/10/2026), dan diterima langsung Ketua Umum MUI Sulsel, Prof. Dr. KH. Najamuddin.
Prof.Najamuddin menyampaikan rasa syukur atas kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif DPRD Pangkep yang meminta pandangan keagamaan MUI mengenai persoalan penangkapan ikan yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan laut dan mengancam mata pencaharian nelayan.
Kita bersyukur atas kedatangan anggota DPRD dari Kabupaten Pangkep yang meminta pandangan kepada MUI Sulawesi Selatan tentang masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom,” ujarnya saat sambutan.
Menurutnya, MUI sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pandangan keagamaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Karena itu, usulan fatwa mengenai praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut.
Sementara itu, M.Ramli mengaku bangga dapat bertemu langsung dengan jajaran ulama dan pengurus MUI Sulsel. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepulauan yang selama ini menghadapi persoalan kerusakan lingkungan laut.
Dalam penyampaiannya, Ramli mengungkapkan bahwa praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya terjadi di wilayah kepulauan Pangkep, tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain, seperti Kabupaten Sinjai, Kepulauan Selayar, Maluku, dan Sulawesi Tenggara.
Ia menjelaskan, sejumlah ayat Al-Qur’an dan hadis memberikan penekanan terhadap larangan berbuat kerusakan. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui mekanisme pengajuan fatwa MUI yang secara khusus membahas hukum penangkapan ikan menggunakan cara-cara yang merusak ekosistem laut.
“Kami ingin mempertanyakan apakah masyarakat kepulauan dapat mengajukan permohonan fatwa kepada MUI terkait haramnya menangkap ikan dengan cara merusak lingkungan,” ujarnya.
Menurut Ramli, fatwa tersebut diharapkan menjadi landasan moral dan keagamaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Umum MUI Sulsel Prof. Dr. H. Andi Marjuni, Sekretaris Bidang Fatwa Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A., Ketua Bidang Fatwa Metodologi Prof. Dr. KH. Afifuddin Harisah, serta Dr. Abd. Syattar dari Komisi Metodologi Fatwa.
Irfan Suba Raya
