JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menerima audiensi Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional (Permit BGN) di Ruang Rapat Panmus Lantai 8, Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Senin (5/10/2026). Para pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memaparkan nasib fasilitas yang sudah siap beroperasi lalu berhenti mendadak. Tamsil menyatakan akan menyurati Badan Gizi Nasional (BGN) agar status dapur-dapur itu jelas dan visi Presiden Prabowo sampai ke daerah.
Rombongan dipimpin Ketua Umum Permit BGN dr. Sterren Silas Samberi bersama Sekretaris Jenderal KRAy Intan Dewi Rumbinang. Organisasi ini menghimpun 1.048 pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membangun dapur setelah menjawab arahan pemerintah melalui portal BGN. Proses mereka terhenti seiring pergantian kepemimpinan di tubuh BGN.
“Di balik angka 1.048 itu yang lebih penting adalah ada keluarga yang sudah mengeluarkan biaya besar. Dapurnya berdiri, satu porsi pun belum dimasak. Makanya saya sampaikan juga, pergantian pimpinan di pusat jangan sampai membuat komitmen yang sudah dibangun di daerah ikut gugur,” kata Tamsil.
Tamsil menyebut MBG sebagai mesin ekonomi daerah, karena anggarannya mengalir ke petani, peternak, UMKM, tenaga kerja, dan distribusi lokal. Ketika ruang fiskal daerah menyempit akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), perputaran inilah yang paling langsung menjaga ekonomi daerah tetap bergerak.
“Kalau dapurnya berhenti, yang menunggu itu bukan pemilik dapur saja. Petani, peternak, pedagang kecil yang sudah siap memasok ikut menunggu,” ujarnya.
Persoalan ini, menurut Tamsil, juga menguji Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki manfaat ekonomi terasa sampai ke daerah. Ia meminta ada jawaban atas empat hal secara teknis di antaranya, berapa dapur yang sudah siap dan tertahan, berapa biaya yang sudah keluar, berapa belanja pangan lokal yang ikut tertunda, serta apa dasar penghentian dan kriteria untuk melanjutkannya.
Soal langkah DPD, Tamsil menegaskan pihaknya akan mendengar, mencatat, lalu membawa persoalan ini ke BGN dan komite terkait di DPD.
“Kami mendukung program ini, makanya kami mengawasinya. Hari ini kami dengar langsung dari bapak ibu. Setelah itu kami bawa ke BGN, dan kami akan bersurat,” katanya.
Tamsil meminta Permit BGN menyiapkan data yang rapi. Berapa jumlah dapur yang berhenti, daerahnya, tahap proses saat terhenti, biaya yang sudah keluar, dan dokumen dasar pembangunannya.
“Kalau datanya lengkap, kami bisa bicara dengan BGN secara setara. Jadi kita bisa sekalian melacak secara pasti detail dapur mana yang akan kita bawa,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Tamsil menyebut kepercayaan para mitra kepada program ini sebagai amanah.
“Program ini kuat kalau negara memberi kepastian, masyarakat menjaga kualitas, dan daerah merasakan manfaatnya. Ini visi Presiden yang mesti kita kawal sampai daerah. Kita akan segera menyurat setelah pendataan nanti,” kata Tamsil.
